INDONESIAONLINE – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengintensifkan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan sekitar 12.000 personel di berbagai kabupaten dan kota se-Kaltim. Langkah sigap ini turut mendapat dukungan serta asistensi langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak tinggal diam dan terus mengoptimalkan berbagai upaya penanggulangan melalui koordinasi serta dukungan lintas instansi. Sinergi tersebut melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim, Kodam VI/Mulawarman (TNI), hingga perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Artinya, Pemprov Kaltim tidak diam dalam penanganan karhutla. Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk melalui koordinasi dan dukungan seluruh pihak,” ujar Harum.
Fokuskan Pengawasan di Empat Kabupaten Rawan
Menurut Gubernur Harum, seluruh unsur di lapangan termasuk petugas pemadam kebakaran terus bekerja keras memadamkan titik api di berbagai wilayah terdampak. Pengawasan dan penanganan khusus diprioritaskan pada daerah yang kerap mengalami kebakaran dengan cakupan lahan terdampak yang cukup luas, yakni Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau.
Wilayah-wilayah tersebut dinilai memerlukan dukungan sumber daya pemadaman yang lebih intensif, mulai dari penambahan personel, penguatan sarana dan prasarana (sarpras), hingga jaminan suplai air yang memadai untuk mengantisipasi tingginya frekuensi dan luasnya area lahan yang terbakar.
Tempuh Pendekatan Kemasyarakatan dan Penegakan Hukum
Selain penguatan armada di lapangan, Pemprov Kaltim juga menempuh langkah preventif melalui pendekatan persuasif dan penegakan hukum. Mengingat sebagian besar kejadian karhutla terkonsentrasi pada pembukaan lahan, pendekatan kemasyarakatan dinilai penting untuk mencegah aksi pembakaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Karena itu, pendekatan kemasyarakatan dan penegakan hukum tetap dilaksanakan. Mengingat mayoritas kejadian terkonsentrasi pada kebakaran lahan, pendekatan persuasif kepada masyarakat diperlukan untuk mencegah pembakaran oleh oknum masyarakat,” jelas Gubernur Harum. (ra/hel)
