INDONESIAONLINE – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hal tersebut disampaikan Sri Wahyuni saat membuka Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
Menurut dia, forum tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan laporan pelaksanaan BPJS Kesehatan secara menyeluruh sehingga seluruh pemerintah daerah memiliki gambaran yang sama mengenai kondisi layanan kesehatan di wilayah masing-masing.
“Jadi, report dari BPJS Kesehatan tidak hanya diketahui oleh jajaran pemerintah provinsi, tetapi juga jajaran pemerintah kabupaten dan kota, sehingga mereka mengetahui potret pelaksanaan BPJS Kesehatan di daerah masing-masing,” ujarnya, Kamis (02/06/2026).
Sri Wahyuni menilai keterbukaan data menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menyusun langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.
Ia berharap melalui forum tersebut, terbangun koordinasi yang lebih kuat antara seluruh pemangku kepentingan sehingga penyelenggaraan program JKN di Kalimantan Timur semakin optimal dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Data Penyakit Jadi Dasar Upaya Pencegahan yang Lebih Efektif
Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya pemanfaatan data kesehatan sebagai dasar penyusunan kebijakan pencegahan penyakit yang lebih terarah di Kalimantan Timur.
Menurut Sri Wahyuni, pemerintah tidak hanya membutuhkan data jumlah peserta maupun pelayanan BPJS Kesehatan, tetapi juga informasi mengenai pola penyebaran penyakit di setiap daerah.
“Kita ingin melihat daerah mana yang memiliki kasus penyakit jantung paling banyak, apakah Balikpapan, Samarinda, atau Berau. Dari situ kita tahu penyebabnya apakah pola hidup, konsumsi, atau faktor lainnya sehingga upaya preventif bisa lebih fokus dan efektif,” katanya.
Ia menjelaskan, pemetaan kasus penyakit akan membantu pemerintah menyusun program promotif dan preventif yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, sehingga penanganan kesehatan masyarakat tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan.
Sri Wahyuni berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar kebijakan kesehatan di Kalimantan Timur semakin berbasis data dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (ra/hel)
