JATIMTIMES – Sederet program usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Lowokwaru tengah disusun. Hal itu dibahas dalam Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat Kecamatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun 2023, Kamis (10/2/2022).
Camat Lowokwaru, Joao Maria Gomes de Carvalho mengatakan, total usulan program pembangunan fisik dan non fisik di Kecamatan Lowokwaru yang diusulkan sebanyak 862 dari program pembangunan fisik dan non fisik.
Namun, dari jumlah tersebut, penanganan banjir menjadi salah satu prioritas yang diajukan agar bisa tuntas di tahun 2023 mendatang. Sebab, terjadinya banjir di wilayah Kecamatan Lowokwaru setidaknya selalu berdampak pada kurang lebih 150 rumah yang terbagi di kawasan Kelurahan Tulusrejo dan Kelurahan Lowokwaru.
“Persoalan utama masih berkisar urusan banjir, kami mendorong Pemerintah Kota untuk penyelesaian titik banjir khususnya di Jl Soekarno Hatta (Soehat). Karena itu yang menyebabkan naiknya air di Tulusrejo dan Lowokwaru,” ujarnya.
Sedangkan hal lainnya, ia menyoroti berkaitan dengan pelebaran jalan di beberapa titik wilayah. Di mana, menyebabkan kemacetan di beberapa lokasi. Hingga, penambahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
“Pelebaran jalan, yang meyebabkan macet di kawasan Borobudur kami harapkan juga terealisasi. Termasuk nanti TPS yang diharapkan bisa ditambah,” terangnya.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Malang Sutiaji yang turut hadir melalui virtual zoom menyampaikan, memang pembangunan infrastruktur penanganan banjir masih menjadi prioritas utama untuk bisa dituntaskan di tahun 2023 mendatang. Karenanya, nantinya hal yang akan dikuatkan adalah rencana pembuatan master plan drainase. Hal inilah diharapkan nanti bisa untuk mengatasi persoalan banjir di semua wilayah di Kota Malang termasuk di Kecamatan Lowokwaru.
Dari usulan yang diajukan tersebut, nantinya akan ditetapkan mana saja yang masuk skala prioritas dalam RKPD Kota Malang tahun 2023. Namun, selain pembangunan fisik juga perlu seimbang dengan non fisik.
“Ini nanti sata kira mana yang akan dibuat skala prioritas. Tetap utamakan yang berdampak luas, fisik penting, tapi pemberdayaan UMKM juga sangay kita tekankan supaya ada keseimbangan. Sehingga perekonomian juga berjalan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan, kegiatan ini serangkaian dari Musrenbang Kecamatan menuju penyusunan RKPD Kota Malang tahun 2023.
Dalam kegiatan ini, dari semua usulan tersebut akan dipilah apakah telah masuk dalam program pirotas Pemkot Malang atau tidak. Namun, diharapkan nantinya akan memenuhi prioritas yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemulihan perekonomian khsusunya sektor ekonomi kreatif (Ekraf), sosial, teknologi, lingkungan hidup hingga infrastruktur.
“Dari semua usulan yang telah dipilah ini kami harapkan sesuai prioritas, dan juga seimbang antara pembangunan fisik dan non fisiknya. Nantinya, semua usulan yang terpilih akan masuk dalam pembahasan Forum Lintas Perangkat Daerah yang nantinya untuk pembentukan RKPD Kota Malang tahun 2023,” pungkasnya.
Arifina Cahyati Firdausi