INDONESIAONLINE – Produsen mobil asal Jepang, Daihatsu, akan memberikan kompensasi kepada kontraktor tingkat bawah dalam rantai pasokannya. Hal itu dilakukan Daihatsu sebagai imbas penghentian produksi tanpa batas waktu usai terungkapnya skandal manipulasi uji keselamatan selama lebih dari 30 tahun.
Melansir laporan Reuters, Jumat (29/12/2023), Daihatsu telah mengumumkan rencana untuk memberikan kompensasi kepada 423 pemasok langsung. Pasalnya, Daihatsu mengatakan akan menghentikan produksi di Jepang setidaknya sampai akhir Januari 2024. Saat ini pihak berwenang tengah menyelidiki skandal manipulasi uji keselamatan pada produk Daihatsu.
Diketahui, produksi mobil Daihatsu dihentikan di seluruh pabriknya di Jepang pada pekan ini. Pihak Daihatsu juga mengatakan pihaknya memiliki lebih dari 4.000 perusahaan sebagai rantai pemasok yang terkait dengan produksinya dan lebih dari 1.000 perusahaan lain juga terkait dengan produksi Daihatsu.
Seorang eksekutif Daihatsu menolak memberikan perkiraan berapa kerugian yang ditimbulkan. Terutama akibat penghentian produksi selama lebih dari satu bulan dan pemberian kompensasi untuk pemasok.
“Kami sepenuhnya memahami bahwa menghentikan bisnis perusahaan dan memberikan kompensasi akan menghabiskan banyak uang,” ungkap Keita Ide, manajer eksekutif perusahaan Daihatsu, kepada Reuters.
“Namun, sulit untuk menghitung secara akurat dampaknya pada saat ini. Karena tidak jelas berapa lama periode ini akan berlangsung,” imbuhnya.
Daihatsu telah mengadakan dua pertemuan. Masing-masing dihadiri oleh lebih dari 300 pemasok langsung, mengenai dampak dari skandal tersebut.
Chief Communication Officer Toyota Jun Nagata mengatakan perusahaan akan mendukung unit bisnis yang dimiliki secara sepenuhnya. Termasuk pinjaman yang telah disiapkan untuk kompensasi diler dan pemasok jika Daihatsu meminta bantuan tersebut.
“Kami akan sepenuhnya mendukung mereka jika terjadi kekurangan dana,” kata Nagata.
Daihatsu ingin tetap membuka berbagai opsi untuk mengatasi dampak penghentian dan dampak skandal yang lebih luas. Termasuk kemungkinan pinjaman bank. Kini, Daihatsu juga telah berkonsultasi dengan lembaga keuangan dalam kasus tersebut.
Sebagaimana diberitakan, Daihatsu mengakui telah melakukan manipulasi uji keselamatan selama lebih dari 30 tahun. CEO Daihatsu Soichiro Okudaira mengumumkan bahwa sebuah komite pihak ketiga yang independen telah menemukan bukti-bukti kecurangan dalam pengujian keselamatan pada 64 model kendaraan, termasuk yang dijual dengan merek Toyota.
“Kami mengkhianati kepercayaan pelanggan kami. Semua kesalahan ada pada manajemen,” kata dia, dikutip dari The Guardian.
Masalah ini berdampak pada model Yaris Ativ dan Agya bermerek Toyota, serta mobil Perodua yang diproduksi oleh perusahaan patungan Malaysia dan kendaraan lain yang sedang dikembangkan oleh Daihatsu.
Adapun mobil-mobil tersebut dijual di Thailand, Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Indonesia, dan Meksiko.
Pada Mei 2023, Daihatsu mengatakan telah menemukan lebih banyak kesalahan sehingga menghentikan pengiriman dan penjualan mobil mereka.
Laporan yang dirilis komite investigasi pada (20/12/2023) menunjukkan adanya 174 kasus lagi terkait soal Daihatsu memanipulasi data, membuat pernyataan palsu, atau mengutak-atik kendaraan secara tidak benar untuk lulus uji sertifikasi keselamatan.
“Kasus tertua ditelusuri kembali ke tahun 1989, dengan peningkatan jumlah kasus sejak tahun 2014,” tulis laporan tersebut, dikutip dari CNN.
Akibat skandal ini, saham Toyota turun 4 persen di Tokyo pada hari Kamis (21/12/2023). Tak hanya saham turun. Daihatsu juga menghentikan produksi sementara waktu di keempat pabriknya di Jepang sejak Selasa (26/12/2023). Termasuk satu pabrik di kantor pusatnya di Osaka, Jepang.
Penghentian produksi tersebut akan berlangsung hingga akhir Januari 2024. Selain berimbas pada pemasok, penghentian produksi juga berdampak pada sekitar 9.000 karyawan yang bekerja di bagian produksi dalam negeri.
Bukan hanya menghentikan produksi hingga akhir Januari 2024, Daihatsu juga menyetop pengiriman kendaraan domestik dan internasional. Mereka berjanji akan berkonsultasi dengan pihak berwenang mengenai langkah selanjutnya. (bin/hel)