Proyek Jalan Long Ampung hingga Long Loreh Bernilai Ratusan Miliar, Ketua DPRD Kaltim Pertanyakan Kesiapan Dokumen

Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud (ist)

INDONESIAONLI.NE – Proyek infrastruktur bernilai ratusan miliar rupiah tidak boleh hanya mengejar percepatan pembangunan tanpa memastikan kesiapan dokumen perencanaan. Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyoroti sejumlah usulan pembangunan jalan di Long Ampung, Nawang, dan Long Loreh yang dokumen pendukungnya disebut baru diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

Persoalan tersebut menjadi salah satu catatan Hasanuddin dalam rapat konsultasi pimpinan DPRD Kaltim yang membahas usulan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan melalui skema multiyears contract (MYC).

Menurut dia, sejumlah paket pembangunan jalan tersebut memiliki nilai anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Namun, dokumen penting seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan detail engineering design (DED) serta dokumen pendukung lainnya justru baru diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

“Beberapa paket jalan seperti Long Ampung, Nawang, dan Long Loreh juga jadi catatan kami. Nilainya ratusan miliar, tapi amdal, DED, dan dokumen pendukungnya baru diselesaikan di tahun anggaran berjalan,” ungkap Hasanuddin, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai, kesiapan dokumen menjadi bagian penting sebelum proyek infrastruktur berskala besar dilaksanakan. Sebab, pembangunan yang tidak didukung perencanaan matang berpotensi menghadapi kendala teknis maupun administrasi ketika pekerjaan sudah berjalan.

Tak hanya proyek jalan. Hasanuddin juga memberikan perhatian terhadap rencana pembangunan rumah sakit tipe B yang membutuhkan anggaran sangat besar. Ia meminta pemerintah memastikan proyeksi pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) dihitung secara konservatif agar operasional rumah sakit nantinya tidak menjadi beban permanen APBD.

“Kami perlu memastikan proyeksi pendapatan BLUD-nya dihitung konservatif, supaya nanti tidak menjadi beban permanen APBD,” ujarnya.

Selain persoalan pembiayaan, Hasanuddin turut mempertanyakan perbedaan durasi pembangunan rumah sakit tersebut dengan proyek lainnya. Rencana pembangunan rumah sakit tipe B disebut membutuhkan waktu 36 bulan, sementara proyek lain direncanakan selama 30 bulan.

“Kami juga bertanya, kenapa pembangunannya 36 bulan, sementara proyek lain 30 bulan,” ucapnya.

Bagi Hasanuddin, besarnya anggaran pembangunan harus sejalan dengan kesiapan perencanaan, kejelasan tahapan pekerjaan, serta perhitungan keberlanjutan pembiayaan. Jangan sampai proyek yang diharapkan menjadi fasilitas strategis justru menimbulkan persoalan baru bagi keuangan daerah.

“Semua ini kami sampaikan bukan untuk menghambat, justru agar uang rakyat dikelola dengan hati-hati dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat Kaltim,” pungkas Hasanuddin. (ra/hel)