Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu menurun di 2025. Bapenda genjot penerimaan melalui Smart Tax Government, aplikasi SIP Mobile SAE, dan penagihan piutang pajak.
INDONESIAONLINE – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu menunjukkan tren mengkhawatirkan hingga triwulan ketiga 2025, khususnya pada sektor pajak daerah. Penurunan ini memicu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu untuk lebih agresif dalam menggenjot penerimaan melalui berbagai strategi, termasuk optimalisasi potensi wajib pajak (WP) baru dan penagihan piutang pajak yang menunggak.
Data Bapenda Kota Batu mencatat, capaian Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PJBT) hingga 11 September 2025 baru mencapai Rp164,2 miliar. Angka ini lebih rendah Rp7,5 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang berhasil membukukan realisasi sebesar Rp171,7 miliar.
Kepala Bapenda Kota Batu, Mohammad Nur Adhim, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Salah satu fokus utama adalah digitalisasi pajak dan retribusi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
“Dengan digitalisasi, kami berharap masyarakat lebih mudah dan patuh dalam membayar pajak, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah,” ujar Adhim.
Transformasi Digital untuk Kepatuhan Pajak
Bapenda Kota Batu telah melakukan beberapa terobosan untuk mengejar target pendapatan. Di antaranya adalah transformasi sistem tata kelola pajak dari metode manual menjadi “Smart Tax Government” (STG). Inovasi ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara daring melalui berbagai opsi, seperti penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan mobile banking.
Lebih lanjut, Bapenda baru-baru ini meluncurkan aplikasi “SIP Mobile SAE”. Aplikasi ini tidak hanya menawarkan kemudahan tambahan dalam pembayaran pajak, tetapi juga memungkinkan wajib pajak untuk memantau realisasi pajak mereka secara real time. Adhim menegaskan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen Bapenda terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Untuk mencegah kebocoran pajak, Bapenda juga gencar melakukan pengawasan secara digital. Aplikasi “Pajak Online” menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya ini. Selain itu, pengawasan juga diperkuat melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPENDA) dan Sistem Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Pemasangan tapping box di berbagai lokasi juga semakin digalakkan untuk memantau transaksi secara akurat.
Tidak hanya mengandalkan digitalisasi, Adhim menambahkan, Bapenda juga getol melakukan penagihan piutang pajak dan pendataan wajib pajak baru untuk memperluas basis pendapatan daerah.
Konteks Nasional dan Perbandingan
Penurunan PAD di Kota Batu sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh beberapa daerah lain di Indonesia dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pasca pandemi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2024, rata-rata pertumbuhan PAD di berbagai provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan variasi yang signifikan, dengan beberapa daerah masih berjuang untuk mencapai target pra-pandemi.
Kondisi ekonomi global yang fluktuatif serta perubahan perilaku konsumsi masyarakat turut menjadi faktor yang memengaruhi performa pendapatan daerah.
Strategi digitalisasi yang diusung Bapenda Kota Batu juga senada dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, termasuk di sektor perpajakan.
Beberapa kota besar seperti Surabaya dan Bandung telah lebih dulu menerapkan sistem pajak digital yang terbukti mampu meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak daerah.
Dengan berbagai inovasi dan upaya penegakan yang dilakukan, Bapenda Kota Batu berharap dapat membalikkan tren penurunan PAD dan mencapai target yang telah ditetapkan, demi keberlanjutan pembangunan daerah (pl/dnv).
