INDONESIAONLINE – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki) Malang menjadikan Ma’had Al-Jami’ah sebagai ruang pembelajaran sekaligus laboratorium praktik moderasi beragama. Melalui kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren mahasiswa tersebut, nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan penghormatan terhadap perbedaan ditanamkan secara langsung.
Praktik baik itu disampaikan Rektor UIN Malang Prof Dr Hj Ilfi Nur Diana MSi dalam acara penutupan Training of Trainers (ToT) Moderasi Beragama Tahun 2026 di Malang, Minggu (8/11/2026). Kegiatan yang berlangsung selama tujuh hari, mulai 2 hingga 8 November 2026, tersebut diikuti 60 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai Papua hingga Aceh. Mereka terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
Pelaksanaan ToT ini menjadi bagian dari kontribusi UIN Malang dalam memperluas penguatan moderasi beragama. Terlebih, kampus tersebut kembali mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Agama RI sebagai salah satu Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) ToT Moderasi Beragama Tahun 2026.
Sejumlah pejabat Kementerian Agama turut menghadiri penutupan kegiatan tersebut. Di antaranya Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kemenag RI Prof Dr H Muhammad Ali Ramdhani STP MT, Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag RI yang diwakili Ketua Tim TIP Puspenma Tria Sendi MM, serta Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya Dr H Muchammad Toha SAg MSi.
Hadir pula Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Kemenag RI Drs H Risani MH. Pelaksanaan kegiatan ini juga didukung tim fasilitator yang memiliki latar belakang agama beragam.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Ilfi memaparkan salah satu keunggulan sistem pendidikan UIN Malang, yakni kewajiban bagi seluruh mahasiswa baru untuk menetap di Ma’had Al-Jami’ah selama tahun pertama perkuliahan.
Ma’had yang merupakan pesantren mahasiswa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem pendidikan kampus. Di dalamnya, mahasiswa mendapatkan pembinaan keagamaan sekaligus penguatan karakter.
Menurut Prof Ilfi, kebijakan tersebut menjadikan UIN Malang sebagai satu-satunya PTKIN yang mewajibkan seluruh mahasiswa barunya tinggal di ma’had. Lingkungan tersebut dirancang sebagai laboratorium kehidupan yang mempertemukan mahasiswa dengan beragam latar belakang suku, daerah, negara, bahkan agama.
Melalui interaksi sehari-hari, mahasiswa tidak hanya mempelajari moderasi beragama secara teoritis, tetapi juga mempraktikkan sikap saling memahami dan menghormati perbedaan. “Kalau ingin menjadikan suatu program sebagai best practice, tidak cukup hanya melihat praktik sosialnya. Harus dimulai dari penyadaran dan pemahaman, kemudian masuk pada pembentukan sikap atau afektif, hingga akhirnya terwujud dalam praktik sosial. Itulah yang kami bangun melalui kehidupan di ma’had,” ungkap Bunda Rektor, sapaan akrab Prof Ilfi.
Komitmen terhadap keberagaman juga diwujudkan dengan memberikan ruang kepada mahasiswa non-Muslim untuk menjalani kehidupan di lingkungan ma’had serta memperoleh pendampingan keagamaan sesuai agama dan kepercayaannya. Prof Ilfi menceritakan pengalaman seorang mahasiswa non-Muslim yang mengaku merasa nyaman selama tinggal di ma’had. Mahasiswa tersebut bahkan menyampaikan bahwa dirinya memiliki teman-teman yang baik.
Pengalaman itu menjadi gambaran bahwa perbedaan keyakinan dan latar belakang tidak harus menjadi penghalang untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. “Perbedaan itu biasa. Kita tidak harus memiliki keyakinan, latar belakang, atau kebiasaan yang sama untuk bisa hidup berdampingan. Yang harus kita bangun adalah kemampuan untuk saling memahami dan menghargai. Jangan sampai perbedaan justru menjadi alasan untuk menjauh. Di situlah kita belajar menjadi manusia yang lebih bijaksana,” kata Prof Ilfi.
Pembentukan karakter moderat di ma’had dilakukan melalui sejumlah program pembinaan. Di antaranya Daurah Ma’hadiyah sebagai kegiatan pembekalan awal, Ta’lim al-Afkar untuk memperdalam pemahaman fikih dan akidah, Irsyadat melalui kajian hadis, serta Irsyadat Tematik yang secara khusus memperkuat pemahaman moderasi beragama. Berbagai program tersebut dilengkapi dengan keteladanan para pengajar dan pendamping, kegiatan refleksi, serta pembiasaan adab dalam aktivitas sehari-hari.
Prof Ilfi juga menekankan bahwa keberadaan ma’had tidak seharusnya dipandang sebagai beban oleh mahasiswa baru. Sebab, UIN Malang terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap kemampuan awal mahasiswa dalam pembelajaran keagamaan agar pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Keberadaan ma’had UIN Malang bukanlah sebagai penghalang atau sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh mahasiswa baru. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Karena itu, kami melakukan pemetaan agar pembinaan dapat diberikan sesuai kebutuhan. Harapannya, mahasiswa memiliki pemahaman keagamaan yang baik dan moderat. Kami ingin pendidikan terbaik ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Bunda Rektor.
Tidak hanya mengandalkan pembinaan di ma’had. UIN Malang juga mengintegrasikan nilai moderasi beragama ke dalam berbagai aspek kelembagaan. Implementasinya mencakup kebijakan universitas, kurikulum, Indikator Kinerja Utama (IKU), pengembangan fasilitator, proses pembelajaran mahasiswa, hingga pembentukan task force moderasi beragama di tingkat fakultas.
Prof Ilfi turut menyampaikan keterbukaan UIN Malang kepada perguruan tinggi maupun institusi lain yang ingin mempelajari dan mengembangkan praktik baik penguatan moderasi beragama yang telah diterapkan di kampus tersebut.
Menurut Prof Ilfi, pengalaman Ma’had Al-Jami’ah bukan sekadar menjadi identitas dan keunggulan UIN Malang, melainkan model pendidikan yang dapat dibagikan serta direplikasi secara lebih luas.
Melalui pendekatan tersebut, UIN Malang ingin menegaskan bahwa moderasi beragama tidak berhenti pada penyampaian materi tentang toleransi. Lebih dari itu, moderasi harus tumbuh menjadi kesadaran, sikap, dan perilaku nyata dalam kehidupan bermasyarakat.
Dengan demikian, keberagaman bukan dimaknai sebagai sesuatu yang harus diseragamkan, melainkan sebagai kenyataan yang perlu diterima dan dihormati agar setiap orang dapat hidup berdampingan secara damai. (hsa/hel)
