Presiden Prabowo bakal tutup 750 BUMN dari 1.000 entitas. Pangkasan direksi dan komisaris jadi kunci efisiensi negara.
INDONESIAONLINE – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan keputusan strategis yang bakal mengguncang struktur korporasi pelat merah di Indonesia. Dalam pidatonya di penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2026), Prabowo menegaskan akan melakukan pemangkasan massal terhadap badan usaha milik negara (BUMN).
Rencananya, dari total lebih dari 1.000 entitas BUMN—yang mencakup perusahaan induk, anak usaha, hingga cucu usaha—jangkarnya akan dipangkas drastis hingga tersisa hanya sekitar 250 perusahaan. Langkah radikal ini diambil bukan tanpa alasan.
Prabowo melihat selama ini banyak perusahaan negara yang justru menjadi beban bagi keuangan negara karena biaya operasional yang membengkak, terutama untuk membayar gaji jajaran direksi dan komisaris.
“Panen Petinggi”: Beban Ribuan Direksi
Pernyataan Prabowo menyinggung soal jumlah jabatan strategis yang selama ini terus bertambah seiring dengan keberadaan ratusan anak dan cucu perusahaan. Ia mengibaratkan pemangkasan ini sebagai langkah untuk menghentikan “kebocoran” anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan publik yang lebih produktif.
“Dari 1.000 lebih BUMN ujungnya nanti 250. Bayangkan lebih dari 750 (BUMN akan) kita tutup. Itu 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa,” ujarnya.
Angka yang disampaikan Prabowo mencerminkan kekhawatiran atas struktur birokrasi korporasi yang tidak sehat. Bayangkan, setiap perusahaan memiliki satu direktur utama, beberapa direksi, dan dewan komisaris yang jumlahnya bisa mencapai belasan orang.
Jika 750 perusahaan dihilangkan, ada ribuan posisi strategis yang hilang, yang secara otomatis akan memangkas pengeluaran negara untuk “biaya overhead” tersebut.
Uang Rakyat dan Rasionalisasi Operasional
Menurut Prabowo, banyak BUMN saat ini beroperasi tanpa laba yang jelas, namun tetap saja menghabiskan anggaran untuk membiayai petinggi-petingginya. Situasi ini dinilai sangat tidak adil bagi rakyat yang menjadi pemilik saham sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tersebut.
“Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan,” tegas Kepala Negara.
Melalui kolaborasi dengan Danantara (Dewan Pengelola Aset Negara), restrukturisasi ini akan difokuskan pada transparansi dan efisiensi. Prabowo menekankan bahwa operasional BUMN ke depan tidak boleh lagi dibebani oleh struktur yang gemuk, melainkan harus gesit dan berorientasi pada pelayanan publik serta kontribusi nyata bagi ekonomi nasional.
Presiden menetapkan tenggat waktu yang sangat ketat untuk mega-proyek restrukturisasi ini. Ia meminta agar proses penataan dan pemangkasan 750 BUMN tersebut harus sudah selesai dalam tahun ini juga. Dengan demikian, dalam dua tahun ke depan, struktur BUMN di Indonesia diharapkan sudah matang dengan manajemen yang jauh lebih efisien.
“Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat saudara,” ucap Prabowo.
Kebijakan ini diprediksi akan memicu perdebatan di kalangan elit korporasi dan politik. Namun, bagi pemerintah, langkah ini adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan “limbah” struktural yang selama ini menghambat daya saing BUMN di kancah global.
Penghapusan 750 entitas bukan sekadar pengurangan angka, melainkan sebuah terapi kejut bagi korporasi pelat merah agar kembali ke fungsi dasarnya sebagai motor penggerak ekonomi, bukan sekadar ladang penghasilan bagi segelintir orang di level manajemen.
Dengan pemangkasan ini, Indonesia berharap bisa memiliki BUMN yang berukuran “ramping” namun memiliki daya gedor yang kuat, layaknya perusahaan swasta kelas dunia, tanpa meninggalkan tanggung jawab untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
