INDONESIAONLINE – Hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan Richard Eliezer atau akrab disapa Bharada E tidak dipecat dari anggota Polri. 

Keputusan itu disampaikan Karo Penmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan usai menggelar sidang etik selama tujuh jam. 

“Maka komisi selaku pejabat yang berwenang berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat bertahan di Mabes Polri,” ungkap Ramadhan, dikutip YouTube Kompas TV, Kamis (23/2). 

Meski begitu, Bharada E dinilai terbukti melanggar Pasal 13 Tahun 2003 jo Pasal 6 ayat 2 dan atau Pasal 8 atau Pasal 10 ayat 1 Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Oleh karenanya, Bharada E mendapatkan sanksi etika dan administratif. Untuk sanksi administratif berupa mutasi dan demosi selama satu tahun. Sementara sanksi etika, Bharada E diwajibkan meminta maaf secara lisan kepada KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri.

Baca Juga  PN Blitar Tolak Pra Peradilan Eks Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, Status Tersangka Perampokan Rumdin Tetap Melekat

Lantas apa itu demosi selama 1 tahun? 

Demosi adalah pemindahan anggota polisi dari jabatan yang ia tempati ke jabatan yang lebih rendah. Sanksi demosi merupakan salah satu sanksi yang terdapat dalam Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Jika Eliezer mendapatkan sanksi demosi 1 tahun artinya, Eliezer akan bertugas di Yanma Polri selama 1 tahun.

“Jadi dalam masa 1 tahun, yang bersangkutan ditempatkan di Tamtama Yanma Polri,” ujar Ramadhan.

Sanksi demosi juga tercantum dalam Pasal 1 Angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang berbunyi “Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda”. 

Baca Juga  Belum Sehari Dijebloskan ke Lapas Salemba, Eliezer Balik ke Rutan Bareskrim

Menurut Pasal 66 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2016), demosi dapat dijatuhkan kepada terduga pelanggar yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional untuk dimutasikan ke jabatan dengan Eselon yang lebih rendah, termasuk tidak diberikan jabatan.

Sementara yang berhak memberikan demosi adalah atasan pelaksana sehari-hari yang ditugaskan kepada Provos Polri atau pengemban Fungsi Sumber Daya Manusia Polri. Menurut laman Polri, selama periode demosi, atasan harus melakukan pengawasan hingga setelah periode demosi berakhir.