Robot humanoid Phantom menandai babak baru otomasi perang. Di balik inovasi dan investasi, muncul perdebatan soal etika, akuntabilitas, dan konflik kepentingan.

INDONESIAONLINE – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) tidak lagi hanya mengubah cara manusia bekerja atau berinteraksi. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi tersebut mulai menggeser wajah industri pertahanan melalui lahirnya sistem senjata otonom, drone berbasis AI, hingga robot humanoid yang dirancang untuk mendukung operasi militer.

Salah satu yang kini menjadi perhatian adalah Phantom, robot humanoid yang dikembangkan perusahaan rintisan asal San Francisco, Foundation Future Industries. Robot ini bukan sekadar demonstrasi teknologi, melainkan bagian dari perlombaan global membangun sistem pertahanan berbasis otomasi yang melibatkan pemerintah, industri teknologi, dan investor swasta.

Di tengah pesatnya inovasi tersebut, muncul dua isu besar yang berjalan beriringan: persaingan geopolitik untuk menguasai teknologi perang masa depan dan meningkatnya kekhawatiran mengenai etika penggunaan mesin yang semakin dekat dengan pengambilan keputusan di medan tempur.

Perdebatan itu semakin menguat setelah laporan berbagai media internasional mengungkap keterlibatan Eric Trump dalam perusahaan tersebut sebagai investor sekaligus Chief Strategy Advisor. Posisi tersebut memunculkan sorotan mengenai potensi konflik kepentingan karena perusahaan juga memiliki hubungan bisnis dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon).

Robot Tempur Tak Lagi Sekadar Fiksi Ilmiah

Phantom dirancang menyerupai postur manusia dengan tinggi sekitar 1,8 meter dan bobot sekitar 80 kilogram. Foundation mengembangkan robot tersebut untuk menjalankan tugas berisiko tinggi yang selama ini dilakukan personel militer, mulai dari pengintaian, logistik, hingga penanganan material berbahaya.

Perusahaan mengklaim sistem aktuator yang dikembangkan secara internal memungkinkan robot bergerak lebih stabil, senyap, dan efisien dibandingkan platform humanoid lain. Teknologi itu menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan kepada lembaga pertahanan Amerika Serikat.

Pada awal 2026, dua unit Phantom dikirim ke Ukraina untuk mendukung operasi pengintaian di wilayah konflik. Hingga kini, Foundation menyatakan robot tersebut masih difokuskan pada misi non-tempur seperti logistik dan observasi medan. Namun, perusahaan juga tidak menutup kemungkinan pengembangan kemampuan bersenjata pada generasi berikutnya.

CEO Foundation Future Industries, Sankaet Pathak, secara terbuka menyatakan ambisinya menjadikan Phantom sebagai robot humanoid paling kuat di dunia. Menurutnya, sistem seperti Phantom bukan dirancang untuk menggantikan manusia sepenuhnya, melainkan menjalankan pekerjaan yang berisiko tinggi sehingga dapat mengurangi korban di pihak militer.

Perkembangan itu sejalan dengan tren global. Laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan investasi pada teknologi pertahanan berbasis AI, sistem otonom, dan drone meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena dianggap mampu meningkatkan efektivitas operasi sekaligus mengurangi risiko bagi personel.

Selain Foundation, sejumlah perusahaan besar seperti Anduril Industries, Shield AI, hingga Palantir Technologies juga mengembangkan teknologi serupa yang menggabungkan AI dengan sistem pertahanan modern.

Meski demikian, keterlibatan investor yang memiliki kedekatan politik dengan pemerintahan Amerika Serikat memicu kritik dari sejumlah anggota Kongres. Mereka mempertanyakan apakah hubungan tersebut berpotensi memengaruhi pemberian kontrak pemerintah kepada perusahaan teknologi pertahanan tertentu.

Laporan media internasional juga menunjukkan perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Eric Trump maupun Donald Trump Jr. memperoleh berbagai kontrak, hibah, maupun bentuk kerja sama dengan pemerintah federal dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun sebagian kontrak berasal dari perusahaan yang telah lebih dulu mapan di sektor pertahanan, isu transparansi dan tata kelola tetap menjadi perhatian publik.

Perlombaan AI Militer Memunculkan Dilema Etika

Di luar persoalan investasi, perkembangan robot tempur memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai batas penggunaan kecerdasan buatan dalam peperangan.

Pendukung teknologi ini berpendapat bahwa robot humanoid mampu menjalankan operasi yang terlalu berbahaya bagi manusia. Dengan sensor, sistem navigasi, dan kecerdasan buatan yang terus berkembang, robot dinilai dapat bekerja lebih presisi dalam misi tertentu, termasuk mengurangi risiko korban sipil apabila digunakan secara tepat.

Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya diterima komunitas internasional.

Sejumlah akademisi dan pakar hukum humaniter menilai semakin besar otonomi yang diberikan kepada mesin, semakin besar pula risiko hilangnya akuntabilitas ketika terjadi kesalahan di medan perang.

Jennifer Kavanagh dari Defense Priorities menilai transparansi penggunaan sistem otonom masih menjadi tantangan utama. Sementara Bonnie Docherty dari International Human Rights Clinic Harvard Law School berpendapat bahwa keputusan menggunakan kekuatan mematikan seharusnya tetap berada di tangan manusia karena menyangkut aspek moral dan tanggung jawab hukum.

Pandangan serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres. Dalam berbagai kesempatan, ia menyerukan agar komunitas internasional segera menyepakati aturan yang melarang sistem senjata otonom mematikan yang dapat memilih dan menyerang target tanpa kendali manusia yang bermakna (meaningful human control).

Sejak beberapa tahun terakhir, negara-negara anggota PBB melalui forum Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) memang terus membahas kemungkinan lahirnya instrumen hukum internasional mengenai Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS). Lebih dari seratus negara mendukung pembentukan aturan yang lebih ketat, meski hingga kini belum tercapai kesepakatan yang mengikat secara hukum.

Sebaliknya, sejumlah negara dengan kapasitas militer besar masih memilih mempertahankan ruang pengembangan teknologi tersebut dengan alasan kebutuhan pertahanan nasional dan persaingan strategis.

Di tengah tarik-menarik kepentingan itu, Ukraina menjadi salah satu laboratorium nyata bagi berbagai inovasi militer berbasis AI. Beragam sistem drone, robot darat, hingga perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan diuji langsung dalam situasi perang sebelum dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan militer negara lain.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlombaan teknologi pertahanan kini tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah pasukan atau kekuatan persenjataan konvensional. Kemampuan mengembangkan AI, robotika, dan sistem otonom semakin menjadi faktor strategis dalam peta keamanan global.

Meski menjanjikan efisiensi dan kemampuan operasional yang lebih tinggi, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan besar. Pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika sistem AI melakukan kesalahan, bagaimana menjaga kendali manusia atas keputusan mematikan, serta bagaimana mencegah konflik kepentingan dalam industri pertahanan akan terus menjadi bagian dari perdebatan global.

Pada akhirnya, masa depan peperangan bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang berhasil diciptakan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat internasional menetapkan batas-batas etika dan hukum terhadap penggunaan kecerdasan buatan dalam konflik bersenjata.