Survei SMRC menunjukkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo turun menjadi 51,1 persen. Persepsi ekonomi, politik, dan hukum menjadi faktor utama.

INDONESIAONLINE – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan tajam dalam sembilan bulan terakhir. Temuan terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan approval rating Presiden turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, atau merosot sekitar 30 poin persentase.

Hasil ini menandai perubahan signifikan dalam persepsi publik terhadap pemerintahan yang belum genap dua tahun berjalan.

Survei bertajuk “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” tersebut dilaksanakan pada 5–19 Juli 2026 dan dipresentasikan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, melalui kanal SMRC TV.

Penelitian melibatkan 749 responden yang memiliki hak pilih di seluruh Indonesia dengan metode wawancara melalui telepon sebanyak 83,8 persen dan tatap muka 16,2 persen. Survei memiliki margin of error sekitar ±3,7 persen.

Berdasarkan hasil survei, hanya 4,8 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sementara 46,3 persen mengaku cukup puas. Di sisi lain, 35 persen responden menyatakan kurang puas dan 11,9 persen mengaku tidak puas sama sekali. Sebanyak 2,1 persen responden tidak memberikan jawaban atau belum menentukan sikap.

Peningkatan kelompok masyarakat yang tidak puas juga terlihat cukup tajam. Jika pada November 2025 tingkat ketidakpuasan berada di kisaran 16 persen, kini angkanya meningkat menjadi 46,9 persen. Pergeseran tersebut menunjukkan perubahan persepsi publik yang cukup besar dalam waktu kurang dari satu tahun.

Persepsi Ekonomi Menjadi Faktor Penentu

Menurut Deni Irvani, penurunan tingkat kepuasan masyarakat tidak berdiri sendiri. Hasil survei menunjukkan perubahan tersebut berkaitan erat dengan memburuknya persepsi publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

“Penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan merosotnya sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” jelas Deni.

Ia mengatakan, SMRC secara khusus mengukur persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek yang diduga memengaruhi tingkat kepuasan terhadap pemerintah.

“Betul, mari kita kita lihat lebih jauh pada aspek-aspek yang kita duga sebagai faktor yang bisa menjelaskan approval rating tadi, yaitu kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum dari sisi persepsi publik,” kata Deni Irvani dalam siniar SMRC tersebut.

Salah satu temuan paling menonjol adalah kesenjangan antara indikator ekonomi makro dan pengalaman masyarakat sehari-hari. Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61 persen, banyak responden mengaku belum merasakan dampak positifnya terhadap kondisi ekonomi keluarga maupun daya beli.

“Pertumbuhan ekonomi bukan angka yang salah, tetapi itu tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi di tingkat individual masyarakat,” jelasnya.

SMRC mencatat, hanya 15,7 persen responden yang kini menilai kondisi ekonomi nasional berada dalam kategori baik atau sangat baik. Angka tersebut turun drastis dibanding survei November 2025 yang masih mencapai sekitar 40 persen. Sebaliknya, masyarakat yang menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk meningkat hingga mendekati separuh responden.

“Kalau dulu 9 bulan yang lalu yang mengatakan baik atau sangat baik itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang mengatakan buruk. Nah sekarang di bulan Juli terbalik,” ujarnya.

Menurut Deni, perubahan persepsi ekonomi tersebut memiliki hubungan yang konsisten dengan menurunnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah.

“Kita bisa mengatakan wah kalau begitu memang ini bisa menjelaskan kenapa orang tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo tadi itu karena kondisi ekonomi memburuk di mata mereka,” terangnya.

Politik dan Penegakan Hukum Ikut Memengaruhi

Selain ekonomi, survei juga memperlihatkan memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi politik dan penegakan hukum. Dalam aspek penegakan hukum, hanya 26,4 persen responden yang memberikan penilaian positif, sedangkan 37,6 persen memiliki persepsi negatif. Sisanya menilai kondisi berada pada kategori sedang atau belum memberikan jawaban.

“Hanya 26,4 persen publik yang memiliki persepsi positif (baik atau sangat baik) atas penegakan hukum secara umum sekarang. Sementara yang memiliki persepsi negatif (buruk atau sangat buruk) lebih banyak, yakni 37,6 persen,” ungkap Deni.

Temuan SMRC memperlihatkan bahwa penilaian masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh capaian statistik ekonomi, tetapi juga oleh pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi mengenai daya beli, lapangan pekerjaan, kepastian hukum, hingga stabilitas politik menjadi faktor yang membentuk tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Dalam kajian politik, approval rating merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur legitimasi publik terhadap pemimpin. Meski tidak selalu berbanding lurus dengan hasil pemilu, perubahan tingkat kepuasan biasanya menjadi sinyal awal mengenai persepsi masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah.

Survei SMRC ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Persepsi publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum akan menjadi variabel penting yang memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah pada periode-periode berikutnya.