INDONESIAONLINE – Penangkapan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan konten kreator lokal terkait kasus judi online mendapat sorotan tajam dari pengamat. Mereka mempertanyakan konsistensi kepolisian dalam memberantas judi online dan mengkhawatirkan penangkapan ini hanyalah gimik untuk memoles citra pemerintahan baru.
Sejak akhir Oktober 2024, polisi telah menangkap 16 orang terkait kasus judi online yang melibatkan Kementerian Komdigi, di mana 12 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi yang tertangkap tangan melindungi 1.000 situs judi online.
Di akhir Oktober juga, polisi menangkap Gunawan “Sadbor,” konten kreator TikTok asal Sukabumi yang populer, dan rekannya Ahmad Supendi, atas tuduhan mempromosikan platform judi online Flokitoto.
Namun, publik terkesan heran mengapa Sadbor ditangkap dengan cepat, sementara selebritas nama besar yang juga tercatat pernah mempromosikan judi online tampaknya “dibiarkan” bebas.
Denny Cagur, Ari Lasso, GD, dan BW, misalnya, sama-sama pernah membuat video yang mempromosikan platform judi daring Agen138.
Bambang Rukminto dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menyatakan bahwa wajar jika publik merasa polisi “tebang pilih” karena yang ditangkap sejauh ini kebanyakan adalah “operator level bawah” dan “orang-orang kecil.”
“Kalau kita melihat upaya pemberantasan judi online di daerah-daerah, yang ditangkap pun mereka yang pemain-pemain kecil,” kata Bambang.
Menurutnya, “orang kecil” lebih mudah ditangkap karena tidak punya dukungan atau sulit mengakses bantuan hukum.
“Jadi yang kecil itu lebih mudah untuk ‘ditebang’ kan,” ujar Bambang. “Karena yang besar sulit, akhirnya ya yang kecil inilah yang didahulukan,” imbuhnya.
Bambang mempertanyakan konsistensi polisi dalam menangani judi online, mengingat kasus ini telah berulang kali ramai dibicarakan, tapi kemudian hilang begitu saja tanpa penyelesaian.
“Kalau sekadar kuantitas ya banyak-banyak yang ditangkap, banyak-banyak yang diperiksa, tapi secara substansi tidak ada perubahan sama sekali terkait pemberantasan judi online ini,” kata Bambang.
Isu para selebritas mempromosikan judi online, katanya, telah menjadi sorotan publik sejak 2023, tapi hingga kini belum jelas siapa yang membayar mereka. Ia juga mencatat bahwa upaya penanganan judi online—termasuk penangkapan sejumlah pelaku—baru terlihat lagi di awal pemerintahan Prabowo Subianto.
“Jangan sampai [penangkapan-penangkapan ini] hanya sekadar gimik, hanya untuk membangun citra dari pemerintahan yang baru,” kata Bambang.
“Jadi ini seolah-olah dikejar semua, tapi kemudian tidak konsisten. Kalau masyarakat sudah diam, ya sudah berhenti lagi,” ujarnya.
Choirul Anam, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), menekankan bahwa kasus judi online mesti ditangani dengan profesional dan transparan.
“Penanganan kasus ini menjadi harapan seluruh masyarakat. Jadi, tidak boleh kendor dan tidak boleh tidak transparan dan tidak boleh tidak akuntabel dan profesional. Itu paling penting,” kata Choirul.
“Apakah terjadi tebang pilih dan sebagainya? Ya itu semua harus dijelaskan oleh PMJ [Polda Metro Jaya]. Karena kan ini terbuka [prosesnya]. Sangat terbuka. Semua orang bisa melihat,” terang Choirul.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Pol.) Ade Ary Syam Indardi, mengatakan bahwa kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat.
Namun, keraguan publik tetap ada. Mereka menantikan aksi nyata polisi dalam mengungkap jaringan judi online, termasuk menelusuri aliran dana yang sangat besar yang terkait dengan judi online, bukan hanya menangkap “operator” level bawah.
