Harapan dunia agar kedua negara ini duduk di meja perundingan di Islamabad, Pakistan, tampaknya harus bertepuk sebelah tangan. Iran, melalui pernyataan tegas dari Ketua Parlemen sekaligus negosiator utamanya, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengibarkan bendera penolakan.

Teheran bersikeras tidak akan pernah melangkah ke meja perundingan jika proses tersebut dilakukan di bawah todongan senjata atau tekanan politik dari Amerika Serikat.

“Kami tidak menerima negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman,” tegas Ghalibaf dalam sebuah pernyataan di platform X pada Senin (20/4/2026).

Kalimat ini bukan sekadar retorika politik biasa, melainkan cerminan dari doktrin pertahanan Iran yang pantang terlihat lemah di mata musuh bebuyutannya.

Di Balik Retorika “Meja Penyerahan”

Bagi Teheran, pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sama sekali tidak mencerminkan iktikad baik untuk mencapai perdamaian. Ghalibaf secara tajam menuding bahwa manuver Trump yang terus memperketat tekanan—bahkan di tengah masa gencatan senjata—memiliki motif tersembunyi.

Dalam pandangan para elite di Iran, Washington tidak sedang mengundang mereka ke meja negosiasi, melainkan sedang mendesain sebuah “meja penyerahan”. Trump dinilai berusaha menciptakan kondisi di mana Iran tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada dikte AS, atau menggunakan kebuntuan negosiasi tersebut sebagai pembenaran (casus belli) untuk kembali mengobarkan agresi militer.

Kecurigaan ini berakar kuat pada sejarah panjang hubungan kedua negara yang penuh dengan patahan. Jika kita menengok ke belakang, mundurnya AS secara sepihak dari Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) pada 2018 di bawah pemerintahan Trump periode pertama, telah meninggalkan trauma diplomasi yang mendalam.

Kebijakan Maximum Pressure (Tekanan Maksimum) yang diterapkan Trump kala itu tak hanya menghancurkan ekonomi Iran melalui rentetan sanksi brutal, tetapi juga menghancurkan rasa saling percaya yang sempat terbangun susah payah selama bertahun-tahun.

Kini, di tahun 2026, pola yang sama tampaknya terulang kembali. Delegasi Iran menilai pendekatan Washington saat ini sangat tidak realistis dan dipenuhi dengan kesalahan kalkulasi. Tuntutan-tuntutan yang diajukan pihak AS dianggap terlalu berlebihan dan tidak proporsional, sehingga tidak memberikan ruang bagi terbentuknya kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win solution).

Islamabad yang Menunggu dalam Ketidakpastian

Pakistan, yang bertindak sebagai mediator dalam krisis ini, berada dalam posisi yang sangat sulit. Sebelumnya, Donald Trump dengan penuh percaya diri mengumumkan bahwa Wakil Presiden AS beserta tim negosiator tingkat tinggi telah bersiap terbang ke Islamabad untuk putaran perundingan kedua.

Trump, yang dikenal dengan gaya diplomasi ofensif dan tak terduga, tampaknya mencoba menekan Iran melalui opini publik global.

Namun, laporan dari Tasnim News Agency—kantor berita yang memiliki afiliasi kuat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC)—memastikan bahwa kursi delegasi Iran di Islamabad kemungkinan besar akan kosong. Keputusan untuk memboikot atau menunda kehadiran ini bukan tanpa alasan kuat.

Terdapat satu hambatan fundamental yang menjadi garis merah bagi Teheran: isu blokade laut. Selama blokade laut ini tidak diangkat atau setidaknya dilonggarkan, Iran memandang perundingan hanyalah sebuah proses yang sia-sia dan membuang-buang waktu.

Masalah blokade ini dinilai sangat krusial karena secara langsung mencekik urat nadi perekonomian Iran yang bergantung pada ekspor komoditas melalui jalur perairan.

Bagi para pengambil kebijakan di Teheran, mengikuti perundingan tanpa adanya kejelasan pencabutan blokade sama saja dengan masuk ke dalam jebakan kancil. Mereka mewaspadai bahwa tawaran negosiasi dari AS hanyalah taktik klasik untuk mengulur waktu (buying time), menyesatkan komunitas internasional, dan merancang narasi seolah-olah Iran-lah pihak yang menolak perdamaian.

Urat Nadi Dunia di Selat Hormuz dan Dampak Global

Sikap keras Iran tidak bisa dilepaskan dari posisi geopolitik mereka yang memegang kendali atas salah satu chokepoint (titik sempit) paling vital di dunia: Selat Hormuz. Jalur perairan ini bukan sekadar wilayah geografis, melainkan senjata strategis yang paling mematikan yang dimiliki Teheran.

Berdasarkan data dari US Energy Information Administration (EIA), Selat Hormuz dilewati oleh sekitar 21 juta barel minyak mentah setiap harinya. Angka ini setara dengan sekitar 20% hingga 30% dari total konsumsi minyak cair global. Jika Iran merasa terdesak oleh blokade AS dan negosiasi berujung pada kebuntuan, ancaman untuk menutup Selat Hormuz bukanlah gertakan kosong.

Penutupan atau bahkan gangguan kecil di selat ini akan memicu efek domino yang mengerikan bagi perekonomian global. Harga minyak dunia bisa meroket tak terkendali, memicu inflasi gila-gilaan di negara-negara industri, dan memukul negara-negara berkembang.

Indonesia pun tak luput dari imbas ketegangan ini. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, dikabarkan terus memantau situasi dengan cemas. Bahkan, muncul laporan bahwa RI harus melakukan diplomasi tingkat tinggi dan negosiasi langsung dengan Iran guna memastikan keselamatan dua kapal tanker raksasa milik Pertamina yang membutuhkan jaminan keamanan untuk melintasi Selat Hormuz.

Ini menjadi bukti nyata bahwa konflik AS-Iran bukanlah masalah bilateral semata, melainkan krisis global yang mengancam ketahanan energi negara-negara di ribuan kilometer jauhnya.

Senjata Baru dan Kalkulasi Militer Teheran

Di saat jalur diplomasi menemui jalan buntu, bahasa yang tersisa adalah bahasa kekuatan militer. Dalam pernyataannya, Mohammad Bagher Ghalibaf dengan sangat jelas mengisyaratkan bahwa Angkatan Bersenjata Iran dan IRGC tidak tinggal diam. Mereka telah mempersiapkan “kemampuan militer baru” jika sewaktu-waktu status gencatan senjata dicabut dan konfrontasi bersenjata kembali meletus.

Klaim mengenai kemampuan militer baru ini patut ditanggapi dengan serius oleh pihak Barat. Berdasarkan laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) dan berbagai analisis intelijen pertahanan dalam beberapa tahun terakhir, Iran secara konsisten telah memodernisasi persenjataan asimetris mereka.

Fokus utama militer Iran saat ini tidak lagi pada perang konvensional berskala besar, melainkan pada keunggulan drone (pesawat nirawak) kamikaze berbiaya murah namun berdaya hancur tinggi seperti keluarga Shahed, serta pengembangan rudal balistik dan hipersonik.

Keberhasilan Iran dalam menguji coba rudal hipersonik buatan dalam negeri, seperti “Fattah”, telah mengubah kalkulasi pertahanan di kawasan Timur Tengah. Rudal jenis ini diklaim mampu menembus sistem pertahanan udara tercanggih milik AS maupun sekutunya di kawasan tersebut karena kecepatannya yang ekstrem dan kemampuannya bermanuver di luar atmosfer.

Selain teknologi militer konvensional, Iran juga memiliki jaringan “Poros Perlawanan” (Axis of Resistance) yang membentang dari Yaman, Irak, Suriah, hingga Lebanon. Kelompok proksi ini dapat sewaktu-waktu diaktivasi untuk melancarkan serangan terkoordinasi terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah maupun sekutu strategisnya, tanpa Iran harus terlibat secara langsung (plausible deniability).

Kesiapan militer ini memberikan rasa percaya diri bagi kepemimpinan di Teheran untuk berkata “tidak” pada tuntutan sepihak dari Washington. Mereka meyakini bahwa biaya yang harus ditanggung AS jika berani melancarkan perang terbuka akan jauh lebih besar daripada keuntungan politis yang didapat oleh Donald Trump.

Jam Pasir yang Terus Berdesir

Kini, menjelang tanggal 22 April 2026, komunitas internasional menahan napas. Gencatan senjata dua pekan yang tadinya diharapkan menjadi oase, kini terasa bagaikan hitung mundur menuju badai yang lebih dahsyat.

Persimpangan jalan sudah terlihat jelas. Di satu sisi, jika AS bersedia mengubah pendekatannya, melonggarkan blokade laut, dan membawa tawaran yang lebih rasional ke meja perundingan, masih ada peluang kecil bagi mediator Pakistan untuk membawa Iran ke Islamabad.

Namun, di sisi lain, jika Donald Trump tetap mempertahankan taktik “menyerang dan menekan” demi memuaskan basis pemilih domestiknya atau sekadar menunjukkan supremasi AS, maka dapat dipastikan pintu diplomasi akan terkunci rapat.

Teheran telah membuat posisinya terang benderang: kehormatan negara dan kedaulatan ekonomi tidak bisa ditukar dengan selembar kesepakatan yang dirancang di bawah laras senapan. Jika negosiasi yang berkeadilan gagal diwujudkan, maka Teluk Persia bersiap menyambut kembali gemuruh peperangan, dan seluruh dunia harus bersiap membayar harga mahal dari sebuah kegagalan diplomasi. Waktu berdetak, dan jam pasir itu nyaris kehabisan butirannya.