INDONESIAONLINE – Tim paslon nomor urut 01 Anies-Muhaimin dan tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD kompak menyebut pemilu 2024 banyak ditemui kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM)
Ini secara langsung disampaikan pada publik, seperti yang dilakukan Ketua Dewan Pakar Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Hamdan Zoelva. Ia mengatakan, tim Anies-Muhaimin telah menemukan indikasi kecurangan yang terjadi secara sistematis dalam pemilihan presiden (pilrpes) 2024.
Hamdan Zoelva menyapaikannya pada media di Rumah Pemenangan Timnas Anies-Muhaimin, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).
“Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan dengan setelah pencoblosan. Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis,” ucapnya.
Zoelva juga mengatakan, Tim Hukum Anies-Muhaimin sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan pelanggaran tersebut.
Serupa TPN Ganjar Mahfud pun melakukan konferensi pers terkait adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu 2024. Di mana, Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsyad Rasjid menyampaikan, temuan-temuan dugaan kecurangan.
“Kita sedang melakukan investigasi terkait kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif ini,” ucap Arsyad.
Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang disebut banyak kekurangan saat media menyampaikan adanya dugaan kecurangan TSM dalam pilpres.
Menurut Jokowi, jika ada bukti bahwa pelaksanaan pemilu curang maka langsung dibawa saja ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg (calon anggota legislatif) itu ada saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden) kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya,” ucap Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan, semua ada mekanismenya. “Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu,” ujarnya.
“Kalau masih belum (tuntas), ini kan masih ada gugatan lagi di Mahkamah Konstitusi. Saya kira mekanisme seperti itu yang harus semuanya mengikuti,” pungkasnya.