INDONESIAONLINE – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan alasan susu belum didistribusikan secara serentak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tingginya ketergantungan Indonesia pada impor susu mencapai 80 persen menjadi kendala utama.
Dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025) Dadan menekankan komitmen BGN untuk menghindari peningkatan impor pangan akibat program MBG. “Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia? Karena susu kita masih 80 persen impor,” tegasnya.
BGN, menurut Dadan, lebih memprioritaskan penggunaan susu produksi dalam negeri untuk program MBG. Hal ini untuk mendukung produsen lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.
“Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal, jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga,” ujarnya.
Selain isu susu, Dadan juga menyoroti kekurangan gizi pada 60 persen masyarakat kurang mampu yang kesulitan mengakses ayam dan telur. BGN berupaya mengatasi masalah ini dengan menyalurkan stok ayam dan telur yang berlebih kepada kelompok rentan.
“Kami beli ayam dan telur yang berlebih, lalu disalurkan kepada yang tidak mampu. Rantai pasok ini harus kita pertimbangkan dengan benar agar tidak terjadi peningkatan impor,” jelasnya.
Pernyataan Dadan ini berbeda dengan pernyataan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang sebelumnya menyebutkan rencana impor 200 ribu sapi untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG. Sudaryono, pada Selasa (14/1), mengatakan 160 perusahaan, baik dalam maupun luar negeri, berkomitmen untuk impor sapi tersebut. Pemerintah pun berencana memfasilitasi penyediaan lahan peternakan untuk mendukung impor tersebut.
Perbedaan pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, khususnya produk susu, dan memastikan keberlanjutan Program MBG. Kejelasan strategi distribusi susu dan upaya peningkatan produksi susu dalam negeri menjadi krusial untuk keberhasilan program MBG.
