Lebih mengejutkan lagi, pembayaran tidak diterima dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS), euro, atau melalui sistem perbankan tradisional seperti SWIFT. Pembayaran wajib dilakukan menggunakan aset kripto, khususnya Bitcoin. Kebijakan radikal ini mulai diterapkan di tengah masa gencatan senjata dua pekan yang disepakati antara Teheran dan Washington DC.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan sebuah manuver geopolitik hibrida yang menggabungkan penguasaan teritorial fisik dengan teknologi keuangan desentralisasi (DeFi). Dampaknya diproyeksikan akan merembet jauh melampaui Timur Tengah, menyentuh dompet konsumen energi di seluruh dunia.

Kripto sebagai Perisai Sanksi

Berdasarkan aturan baru yang ditetapkan Teheran, besaran tarif tol dipatok setara US$ 1 per barel minyak atau ekuivalen muatan yang diangkut oleh kapal. Jika dikonversi ke mata uang rupiah dengan asumsi kurs Rp 17.122 per dolar AS, nilai pungutan tersebut mencapai Rp 17.122 per barel.

Sekilas, angka satu dolar tampak kecil. Namun, dalam skala industri pelayaran global, dampaknya menjadi raksasa. Sebuah kapal Very Large Crude Carrier (VLCC) kelas standar biasanya mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah dalam sekali jalan.

Artinya, untuk satu kapal tanker raksasa, biaya tol yang harus disetorkan kepada otoritas Iran mencapai US$ 2 juta atau sekitar Rp 34,2 miliar.

Juru bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini, memaparkan bahwa prosedur pelintasan kini membutuhkan birokrasi ekstra. Setiap kapten kapal atau agen pelayaran wajib melapor kepada otoritas kelautan Iran sebelum memasuki mulut selat.

Prosesnya dimulai dengan pengiriman surat elektronik (email) yang melampirkan manifes lengkap detail muatan kapal. Setelah dokumen diterima, pihak Iran akan melakukan asesmen terhadap jenis barang bawaan. Asesmen ini yang kemudian menentukan besaran tarif final dalam bentuk Bitcoin.

“Begitu email tiba dan Iran menyelesaikan penilaiannya, kapal-kapal diberi waktu hanya beberapa detik untuk mengonfirmasi dan membayar dengan Bitcoin. Sistem ini dirancang untuk memastikan transaksi mereka tidak dapat dilacak oleh radar perbankan Barat atau disita akibat sanksi,” ungkap Hosseini, seperti dikutip dari Arkham, Jumat (10/4/2026).

Jendela waktu pembayaran yang hanya “hitungan detik” ini adalah inti dari strategi Iran. Dengan menggunakan jaringan blockchain Bitcoin, transfer senilai jutaan dolar dapat diselesaikan tanpa melibatkan bank koresponden AS. Ini adalah bentuk perlawanan langsung terhadap arsitektur sanksi finansial Barat yang selama bertahun-tahun telah mengisolasi ekonomi Iran.

Dalih Keamanan dan Data Fakta Selat Hormuz

Di luar motif ekonomi dan penghindaran sanksi, otoritas Iran berdalih bahwa pemberlakuan prosedur pelaporan ini didasari oleh alasan keamanan nasional. Menurut Hosseini, pemeriksaan manifes secara ketat bertujuan untuk memastikan tidak ada pengiriman senjata selundupan atau logistik militer yang melintasi jalur tersebut selama masa gencatan senjata dua pekan dengan AS.

“Semua barang komoditas, termasuk minyak mentah dan produk turunannya, tetap diizinkan lewat. Tidak ada blokade. Tetapi prosedurnya akan memakan waktu untuk setiap kapal. Kami harus teliti, dan Iran tidak terburu-buru,” jelas Hosseini, memberikan isyarat bahwa delay atau penundaan pelayaran kini menjadi senjata tawar-menawar yang sah.

Pernyataan “tidak terburu-buru” ini yang membuat pasar global menahan napas. Untuk memahami eskalasi kepanikan ini, kita harus melihat data signifikansi Selat Hormuz.

Berdasarkan data historis dari U.S. Energy Information Administration (EIA), Selat Hormuz adalah chokepoint (titik sempit) minyak terpenting di planet ini. Sebelum krisis memanas, volume minyak yang melintasi selat ini rata-rata mencapai 21 juta barel per hari. Angka ini setara dengan 20 hingga 25 persen total konsumsi minyak cair global.

Minyak-minyak ini berasal dari raksasa produsen Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Iran sendiri, menuju pasar utama di Asia (seperti Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan) serta Eropa dan Amerika. Jika Iran mengenakan tarif US$ 1 per barel untuk 20 juta barel yang lewat setiap harinya, Teheran berpotensi meraup pendapatan setara US$ 20 juta (sekitar Rp 342 miliar) per hari dalam bentuk kripto murni yang tak tersentuh yurisdiksi AS.

Pelanggaran Hukum Laut dan Reaksi Dunia

Manuver Teheran yang secara efektif memperketat akses sejak konflik dengan AS dan Israel memanas pada akhir Februari lalu, langsung menuai kecaman internasional. Badan maritim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk International Maritime Organization (IMO), menilai wacana pungutan tol di perairan internasional atau jalur transit sebagai preseden yang sangat berbahaya.

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Selat Hormuz tunduk pada prinsip “hak lintas transit” (transit passage). Prinsip ini menjamin kebebasan navigasi bagi semua kapal komersial dan militer tanpa gangguan atau pungutan biaya transit oleh negara pesisir, kecuali untuk layanan spesifik yang langsung diberikan kepada kapal (seperti biaya pemanduan atau penyelamatan).

Menjadikan jalur sempit ini sebagai “jalan tol” dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan navigasi internasional. Amerika Serikat dan sekutu-sekutu NATO-nya menganggap tindakan ini sebagai bentuk “pemerasan maritim”.

Namun, dengan armada militer AS yang ditarik mundur sementara karena kesepakatan gencatan senjata, komunitas internasional saat ini hanya bisa memberikan protes diplomatik tanpa aksi militer pencegahan.

Efek Domino: Biaya Logistik, Harga BBM, dan Inflasi Global

Apa arti semua ini bagi masyarakat dunia? Jawabannya bermuara pada satu kata: Inflasi. Kebijakan tol kripto ini menciptakan efek domino yang memukul rantai pasok global dari berbagai sisi. Pertama, beban biaya langsung. Tambahan ongkos US$ 2 juta per kapal tanker VLCC mau tidak mau akan dibebankan kepada pembeli akhir.

Kedua, beban penundaan (demurrage). Pernyataan Iran bahwa mereka “tidak terburu-buru” berarti kapal-kapal akan mengantre di Teluk Persia atau Laut Arab. Biaya sewa harian (charter rate) kapal tanker raksasa bisa mencapai US$ 50.000 hingga US$ 100.000 per hari. Waktu tunggu tambahan selama tiga hingga tujuh hari akan melipatgandakan biaya operasional pelayaran.

Ketiga, biaya asuransi. Asuransi risiko perang (war risk premium) untuk kapal yang memasuki perairan Timur Tengah dipastikan akan meroket tajam seiring dengan ketidakpastian regulasi dan ancaman penyitaan kapal oleh Garda Revolusi Iran bagi mereka yang menolak membayar dengan Bitcoin.

Beban tambahan hingga jutaan dolar per pelayaran ini berpotensi besar membuat biaya distribusi energi dunia melonjak drastis. Jika ongkos angkut minyak naik, harga acuan minyak global seperti Brent dan West Texas Intermediate (WTI) akan terkatrol naik. Ujung-ujungnya, lonjakan ini akan dirasakan oleh masyarakat biasa dalam bentuk kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU, melambungnya harga tiket pesawat, dan naiknya biaya logistik untuk barang-barang kebutuhan pokok.

Perekonomian negara-negara berkembang yang bergantung pada impor minyak akan menjadi korban pertama yang paling terpukul. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sebelumnya telah memperingatkan bahwa setiap gangguan permanen di Selat Hormuz dapat memicu resesi global.

Pada akhirnya, keputusan Iran mengawinkan blokade selat strategis dengan teknologi Bitcoin membuktikan satu hal krusial: lanskap konflik geopolitik telah berubah. Teheran tidak hanya menunjukkan kekuatannya secara teritorial, tetapi juga memanfaatkan celah dalam ekosistem keuangan digital.

Jika tol kripto Selat Hormuz ini dibiarkan menjadi kebiasaan baru atau new normal, hal ini tidak hanya mengguncang stabilitas kawasan regional, tetapi juga berisiko membajak ritme pertumbuhan ekonomi global untuk waktu yang lama.