Di pusat pusaran konflik tersebut berdiri dua srikandi Demokrat yang selama ini menjadi “musuh bebuyutan” narasi Trump: Ilhan Omar dari Minnesota dan Rashida Tlaib dari Michigan. Ketegangan memuncak ketika Trump menyentuh isu sensitif imigrasi, sebuah topik yang menjadi bensin dalam api perdebatan politik Amerika selama satu dekade terakhir.

Namun, drama sesungguhnya tidak berakhir saat palu sidang diketuk. Perang berpindah dari ruang fisik Kongres ke ruang digital, tepatnya di platform media sosial milik sang presiden, Truth Social. Di sanalah, Trump menumpahkan tirade kemarahan yang tidak hanya menyerang kredibilitas politik lawan, tetapi juga menyasar aspek rasial, kondisi mental, hingga fisik personal.

Tirade Digital dan Nativisme yang Berulang

Tak lama setelah meninggalkan podium, jemari Trump menari di atas layar ponselnya. Dalam serangkaian unggahan yang dikutip oleh NBC News, Kamis (26/2/2026), Trump menghidupkan kembali retorika nativisme yang pernah ia gunakan pada masa jabatan pertamanya di tahun 2019.

“Ketika orang dapat berperilaku seperti itu, dan mengetahui bahwa mereka adalah Politisi yang Curang dan Korup, sangat buruk bagi Negara kita, kita harus mengirim mereka kembali ke tempat asal mereka – secepat mungkin,” tulis Trump di Truth Social.

Frasa “mengirim mereka kembali ke tempat asal” (send them back) bukanlah kalimat baru dalam kamus politik Trump. Ini adalah daur ulang dari serangan serupa yang pernah ia luncurkan terhadap kelompok yang dikenal sebagai “The Squad” pada Juli 2019.

Saat itu, Trump mencuit agar anggota kongres perempuan progresif “kembali dan membantu memperbaiki tempat-tempat yang hancur dan penuh kejahatan dari mana mereka berasal.”

Dalam insiden terbaru di tahun 2026 ini, serangan tersebut terasa lebih visceral. Trump menambahkan bumbu personal dengan menyebut Omar dan Tlaib memiliki “IQ rendah” dan menyarankan mereka “harus dirawat di rumah sakit jiwa.”

Deskripsi grafis mengenai “mata melotot dan merah seperti orang gila” yang ditulis Trump menggambarkan betapa personalnya kebencian yang terbangun di antara eksekutif dan legislatif ini.

Tuduhan bahwa mereka “sakit jiwa dan tidak waras” menambah panjang daftar penghinaan yang mendegradasi lawan politik bukan berdasarkan argumen kebijakan, melainkan serangan ad hominem.

Fakta di Balik Seruan “Pulang Kampung”

Ironi terbesar dari pernyataan “kirim kembali ke tempat asal” terletak pada fakta kewarganegaraan kedua politisi tersebut. Serangan ini memicu pertanyaan mendasar tentang siapa yang dianggap sebagai “warga Amerika sejati” dalam pandangan pendukung Trump.

Mari kita bedah data faktualnya. Rashida Tlaib bukanlah imigran. Ia lahir di Detroit, Michigan, dari orang tua imigran Palestina. Detroit adalah tanah kelahirannya, sama sahnya dengan Trump yang lahir di New York. Secara hukum dan logika, tidak ada tempat lain bagi Tlaib untuk “pulang” selain Amerika Serikat itu sendiri.

Sementara itu, Ilhan Omar memang lahir di Mogadishu, Somalia. Ia melarikan diri dari perang saudara, menghabiskan empat tahun di kamp pengungsi di Kenya, sebelum tiba di AS pada usia 12 tahun. Omar mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat (naturalisasi) pada tahun 2000, saat ia berusia 17 tahun. Artinya, Omar telah menjadi warga negara AS yang sah selama hampir tiga dekade.

Berdasarkan Amandemen ke-14 Konstitusi AS, kewarganegaraan yang diperoleh melalui kelahiran (Tlaib) maupun naturalisasi (Omar) memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Narasi deportasi terhadap warga negara yang sah tidak memiliki landasan hukum, namun memiliki dampak psikologis dan sosiologis yang kuat bagi basis pemilih sayap kanan yang menolak perubahan demografi Amerika.

Pemicu Konflik: Kebijakan ICE dan Kemanusiaan

Apa yang sebenarnya membuat Omar dan Tlaib begitu marah hingga melanggar etika persidangan dengan berteriak? Akar masalahnya ada pada kebijakan imigrasi dan tindakan Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Dalam pidatonya, Trump membanggakan pengetatan perbatasan. Namun, bagi Omar dan Tlaib, angka-angka keberhasilan yang dipaparkan Trump diterjemahkan sebagai penderitaan manusia.

“Anda telah membunuh warga Amerika!” teriak Omar di ruang sidang.

Teriakan ini merujuk pada laporan-laporan independen dan investigasi media yang menyoroti kematian tahanan di fasilitas imigrasi serta deportasi veteran militer AS yang belum ternaturalisasi. Data dari American Civil Liberties Union (ACLU) dan laporan pengawas pemerintah sebelumnya menunjukkan adanya kelalaian medis di pusat-pusat detensi ICE yang berujung pada kematian yang sebenarnya bisa dicegah.

Bagi Omar dan Tlaib, kebijakan administrasi Trump bukan sekadar penegakan hukum, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.

Data dari Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) di Syracuse University menunjukkan bahwa simpanan kasus di pengadilan imigrasi AS telah mencapai rekor tertinggi, dengan jutaan pencari suaka menunggu nasib dalam kondisi yang tidak pasti. Frustrasi atas lambatnya reformasi dan kerasnya penindakan inilah yang meledak di lantai Kongres.

Melebarkan Medan Perang: Menyeret Hollywood

Tidak puas hanya menyerang politisi, Trump memperluas jangkauan tembakannya ke ranah budaya pop dengan menyeret nama aktor legendaris Robert De Niro.

Ini terjadi setelah De Niro, yang memang dikenal sebagai kritikus vokal Trump sejak pemilu 2016, berbicara di acara tandingan bertajuk “State of the Swamp” yang digelar Partai Demokrat di Washington. Acara ini dirancang sebagai antitesis dari pidato kenegaraan Trump, menyoroti apa yang mereka sebut sebagai korupsi dan kegagalan moral pemerintahan.

Serangan Trump terhadap De Niro mengikuti pola yang sama: menyerang kapasitas mental. Menyebut De Niro “gila,” “sakit jiwa,” “pikun,” dan ber-IQ rendah. Trump bahkan menyarankan Omar dan Tlaib untuk “naik perahu bersama Robert De Niro”.

Pernyataan “naik perahu” ini memiliki konotasi ganda yang gelap. Bagi Omar, yang datang sebagai pengungsi, citra “perahu” mengingatkan pada perjalanan berbahaya para pencari suaka. Menempatkan De Niro—seorang aktor elit New York—di perahu yang sama, adalah cara Trump untuk mengelompokkan semua musuhnya (imigran, progresif, dan elit Hollywood liberal) ke dalam satu wadah “orang buangan” yang tidak diinginkan di Amerika visinya.

De Niro sendiri sebelumnya pernah menyatakan dalam wawancara bahwa Trump adalah “bahaya nyata bagi demokrasi.” Perseteruan antara presiden dan selebritas ini menandai era di mana batas antara hiburan dan politik semakin kabur, di mana aktor mengambil peran sebagai aktivis politik garis keras.

Strategi di Balik Kegaduhan

Mengapa Trump melakukan ini? Secara strategi komunikasi politik, kegaduhan ini menguntungkan Trump dalam memobilisasi basis pendukungnya.

Dengan menggunakan kata kunci donald trump, ilhan omar, dan rashida tlaib dalam konteks konflik, Trump memastikan bahwa siklus berita berputar di sekitar “perang budaya” (culture war), bukan pada detail kebijakan ekonomi atau kesehatan yang mungkin lebih rumit untuk dijelaskan.

Narasi “Kami vs Mereka” (Nativis vs Imigran/Sosialis) adalah bahan bakar utama gerakan populisme Trump. Dengan memosisikan Omar dan Tlaib—dua wanita Muslim yang vokal—sebagai wajah oposisi, Trump dengan mudah mengaktifkan sentimen Islamofobia dan nasionalisme sempit di kalangan pendukung konservatif garis kerasnya.

Selain itu, penyebutan truth social dalam setiap pemberitaan memberikan eksposur gratis bagi platform media sosial miliknya, yang menjadi corong utama tanpa filter moderasi seperti di platform mainstream lainnya.

Hingga Kamis sore, dampak dari insiden ini terlihat jelas. Donald Trump menjadi trending topic global, memicu perdebatan sengit tentang rasisme politik as.

Bagi Partai Demokrat, insiden ini adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, serangan rasis Trump menyatukan partai untuk membela Omar dan Tlaib. Di sisi lain, aksi teriak-teriak di Kongres juga menuai kritik dari pemilih moderat yang menginginkan kesopanan dalam politik.

Tindakan Trump yang menyarankan lawan politik dan kritikus seninya untuk “dikirim pergi” atau dimasukkan ke “rumah sakit jiwa” menandakan erosi norma demokrasi yang serius. Ketika pemimpin negara mulai menggunakan bahasa dehumanisasi terhadap warganya sendiri—baik itu anggota dewan terpilih maupun seniman—ruang untuk dialog sipil menjadi semakin sempit.

Insiden ini menegaskan bahwa Amerika Serikat di tahun 2026 masih terjebak dalam perang dingin sipil, di mana perbedaan pendapat tidak diselesaikan lewat perdebatan kebijakan, melainkan lewat penghinaan personal dan penolakan atas legitimasi kewarganegaraan lawan.

Pertanyaan besarnya bukan lagi tentang siapa yang menang dalam debat ini, melainkan seberapa kuat institusi demokrasi Amerika mampu menahan guncangan polarisasi yang kian brutal ini.