Aroma sayur sop dan lauk pauk segar menguar di udara. Ratusan pasang mata siswa berbinar melihat deretan wadah makanan yang disajikan berjejer. Di ujung antrean, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tampak memegang piring, bersiap ikut mengantre dan merasakan langsung menu hari itu bersama anak-anak.

Secara visual, pemandangan ini adalah potret ideal dari pemenuhan hak gizi anak bangsa. Anak-anak dibebaskan memilih: seberapa banyak nasi yang mereka sanggup habiskan, lauk apa yang paling menerbitkan selera, hingga sayur apa yang ingin mereka coba.

Namun, di balik euforia kemandirian tersebut, sebuah pemandangan lain mencuri perhatian: antrean panjang yang mengular hingga ke lorong kelas. Ratusan anak yang mengambil makanan secara bergilir tak ayal menciptakan simpul kemacetan logistik. Di sinilah letak dilemanya. Pemenuhan gizi yang sempurna ternyata berpotensi menabrak jam dinding akademik yang terus berdetak.

Menakar Euforia dan Ancaman Food Waste

Konsep prasmanan dalam program MBG sebenarnya bukan tanpa alasan logis. Jika kita membedah data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2021, Indonesia tercatat membuang 23 hingga 48 juta ton makanan setiap tahunnya (food waste dan food loss).

Dalam konteks makan siang sekolah, sistem nasi kotak atau bento sering kali berujung pada tingginya angka sisa makanan. Sayur yang tidak disukai atau porsi nasi yang terlalu besar bagi anak kelas 1 SD sering kali berakhir di tempat sampah.

Dengan sistem prasmanan, anak-anak diajarkan untuk mengukur kapasitas lambung mereka sendiri. Mereka mengambil apa yang pasti mereka makan. Ini adalah pendidikan karakter yang tak tertulis: tentang tanggung jawab, anti-kemubaziran, dan kemandirian.

Kendati demikian, implementasi di lapangan membutuhkan manajemen waktu tingkat dewa. Memobilisasi ratusan siswa usia SD untuk mengantre, memilih makanan, duduk, makan, hingga mengembalikan piring kotor bukanlah perkara sederhana.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi, yang turut menyoroti jalannya uji coba ini, meletakkan jari telunjuknya pada satu isu krusial: waktu belajar yang teramputasi.

“Ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai pelajaran siswa tersita waktunya, karena ini kan memakan waktu cukup lama, apalagi bergiliran. Dalam asumsi kami, ini kurang lebih satu jam bisa tersita waktunya,” tegas Suryadi saat memberikan catatan evaluasinya.

Matematika Waktu Belajar yang Terancam

Kekhawatiran Suryadi bukan sekadar isapan jempol belaka. Jika kita merujuk pada standar Kurikulum Merdeka yang diterapkan Kementerian Pendidikan, durasi satu Jam Pelajaran (JP) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) adalah 35 menit.

Jika proses antre prasmanan, makan, dan beres-beres menghabiskan waktu hingga 60 menit, artinya ada hampir dua Jam Pelajaran penuh yang menguap setiap harinya. Jika dikalkulasikan dalam satu minggu (5 hari sekolah), siswa bisa kehilangan 5 jam efektif. Dalam satu semester? Angkanya bisa membengkak hingga puluhan jam pelajaran yang hilang.

Berdasarkan data dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), waktu instruksional atau waktu belajar efektif (time-on-task) berbanding lurus dengan capaian akademik siswa, termasuk dalam skor PISA (Programme for International Student Assessment). Mengorbankan waktu belajar efektif demi urusan logistik makan siang tentu bisa menjadi bumerang bagi kualitas pendidikan jangka panjang.

“Tujuan utama kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemenuhan gizi melalui MBG adalah bahan bakarnya. Namun, bahan bakar ini tidak boleh mengorbankan mesin utamanya, yaitu kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadwal pembelajaran itu sudah tersusun sangat ketat sejak pagi,” imbuh Suryadi menganalogikan.

Berkaca pada “Kyushoku” di Jepang

Menghadapi dilema antara gizi dan waktu, Indonesia sebenarnya bisa melirik bagaimana negara maju mengelola makan siang sekolahnya. Di Jepang, program makan siang sekolah atau Kyushoku diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

Dalam sistem Kyushoku, waktu makan siang menghabiskan durasi sekitar 45 menit. Namun, alih-alih menganggapnya sebagai “waktu yang hilang” dari jam pelajaran, pemerintah Jepang memasukkan waktu makan siang ke dalam kurikulum pendidikan moral dan ilmu kesejahteraan keluarga.

Di sana, siswa tidak mengantre di kantin prasmanan. Makanan didatangkan ke kelas dalam wadah besar, dan sekelompok siswa yang piket (disebut kyushoku toban) bertugas menyendokkan makanan dan melayani teman-temannya di meja masing-masing. Sistem ini terbukti jauh lebih cepat memangkas waktu antrean, melatih kerja sama tim, menjaga higienitas, sekaligus memastikan anak-anak mendapat porsi yang setara.

Di Kota Malang, konsep prasmanan terpusat membuat anak-anak harus meninggalkan kelas mereka menuju satu titik kumpul, yang pada akhirnya memakan waktu transisi yang cukup signifikan.

Mencari Jalan Tengah: Meramu Jadwal Hibrida

Meski melemparkan kritik tajam terkait manajemen waktu, DPRD Kota Malang tidak menutup mata terhadap dampak positif dari uji coba tersebut. Suryadi secara objektif mengakui bahwa respons psikologis dari para siswa sangat luar biasa.

“Ini masih uji coba, tentu harus menjadi kajian terus-menerus. Apakah cocok atau tidak. Dari siswa juga terlihat cukup antusias karena ini baru pertama kali mereka merasakan kebebasan memilih menu seperti di acara hajatan,” ujarnya setengah berkelakar, mencairkan ketegangan evaluasi.

Bagi anak-anak tingkat dasar, hal-hal baru yang mendobrak rutinitas selalu menjadi angin segar. Pengalaman mengambil makanan sendiri di meja panjang memberikan variasi agar mereka tidak jenuh dengan sistem distribusi door-to-door ke dalam kelas.

Untuk itu, politisi tersebut menawarkan sebuah jalan tengah yang cukup rasional. Alih-alih menerapkan sistem prasmanan setiap hari yang berisiko merusak ritme akademik, atau membuangnya sama sekali karena alasan efisiensi, konsep hibrida bisa menjadi jawaban.

“Sistem distribusi MBG langsung ke meja siswa (menggunakan kotak yang bisa dipakai ulang) memang cenderung lebih efektif dalam menjaga ritme waktu belajar harian. Namun, konsep prasmanan tentu bisa menjadi opsi tambahan. Misalnya, MBG prasmanan diterapkan di hari-hari tertentu saja, katakanlah setiap hari Jumat, tidak setiap hari,” saran Suryadi.

“Tetapi prinsip utamanya tetap tidak bisa diganggu gugat: manajemen waktu harus jadi perhatian nomor satu,” tandasnya mengakhiri evaluasi.

Titik Temu Nutrisi dan Literasi

Uji coba Makan Bergizi Gratis di MIN 2 Kota Malang telah membuka mata banyak pihak bahwa eksekusi kebijakan di lapangan sering kali lebih rumit dari rumusan di atas kertas. Pemerintah Kota Malang kini mengemban tugas baru: mencari formula paling presisi antara asupan kalori dan durasi literasi.

Merujuk pada riset kesehatan dasar (Riskesdas), pemenuhan gizi protein hewani terbukti krusial untuk mencegah stunting dan meningkatkan fungsi kognitif anak. Program MBG adalah langkah monumental yang patut dirayakan. Namun, seperti kata pepatah, the devil is in the details.

Catatan dari DPRD Kota Malang harus dipandang sebagai penyempurna strategi, bukan penghalang. Jika Kota Malang mampu merumuskan standar operasional prosedur (SOP) pembagian makanan yang cepat, minim sampah, sekaligus menjaga waktu belajar tidak terpotong lebih dari 30 menit, maka kota ini berpotensi menjadi role model (percontohan) nasional untuk pelaksanaan MBG di tahun-tahun mendatang.

Pada akhirnya, piring-piring stainless anak-anak MIN 2 Malang hari itu tidak hanya berisi nasi, sayur, dan lauk pauk. Di atas piring itu tersaji sebuah tantangan birokrasi: bagaimana memastikan anak-anak kita tumbuh sehat secara fisik, tanpa harus kehilangan waktu berharga mereka untuk menjadi cerdas secara intelektual (hs/dnv).