INDONESIAONLINE – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemecatan sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dilakukan karena masalah integritas. Purbaya menyebut sebagian besar pegawai yang diberhentikan terbukti menerima uang yang bukan menjadi hak atau kewenangannya.
Menurut Purbaya, tindakan tersebut termasuk pelanggaran berat yang tidak bisa dimaafkan. Karena itu, sanksi yang dijatuhkan adalah pemecatan secara tidak hormat.
“Kalau sudah terbukti menerima uang di luar tugas resminya, itu pelanggaran berat. Tidak ada ampun, langsung diberhentikan,” tandas dia.
Purbaya menilai langkah tegas yang diambil dirjen pajak merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menegakkan disiplin dan membersihkan lembaga pajak dari praktik curang di internalnya. “Kami sedang melakukan pembersihan menyeluruh. Pesannya jelas bagi para pegawai pajak, sekarang bukan waktunya bermain-main dengan jabatan,” tegasnya.
Sementara, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa sejak menjabat pada Mei 2025, pihaknya telah memecat 26 pegawai. Selain itu, ada 13 pegawai yang masih dalam proses pemberhentian.
“Kami sangat menyesal harus mengambil langkah ini. Hingga kini sudah 26 orang diberhentikan dan di meja saya masih ada 13 kasus yang menunggu keputusan,” ungkap Bimo.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan bersih-bersih ini merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap DJP serta menjadikan lembaga tersebut lebih profesional dan beretika. “Kalau ada kecurangan sekecil apa pun, bahkan seratus rupiah saja, saya akan langsung tindak. Saya juga membuka jalur aduan untuk para whistle blower dan keamanan mereka kami jamin,” tegas Bimo.
Menutup pernyataannya, Bimo memastikan Direktorat Jenderal Pajak akan terus berbenah demi mewujudkan lembaga perpajakan yang transparan, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Kami terus memperbaiki diri dan menegakkan integritas di seluruh lini organisasi,” tutupnya. (rds/hel)
