INDONESIAONLINE – Wacana penggunaan aset lahan SMA Negeri 8 Malang oleh Universitas Negeri Malang (UM) menuai perhatian publik, terutama dari kalangan orang tua dan siswa. Menanggapi dinamika tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan keberlangsungan proses belajar-mengajar siswa SMAN 8 Malang. Sebagai solusi potensial, Pemprov Jatim menyiapkan opsi tukar guling aset lahan jika memang diperlukan.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Rektor UM, Pemerintah Kota Malang, dan kementerian. Tujuan utama komunikasi ini adalah memastikan proses belajar siswa SMAN 8 Malang tetap kondusif di tengah persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Kami ingin memastikan siswa tidak terganggu secara psikologis maupun teknis dalam belajar. Karena itu, kami terus membangun pendekatan dialogis, baik dengan Pak Rektor, Pemerintah Kota Malang, maupun kementerian terkait,” ujar Aries belum lama ini.
Menurut Aries, meskipun aset lahan secara administratif berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan, pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek pada prinsipnya tidak mempermasalahkan wacana penggunaan lahan selama komunikasi antarlembaga terjalin sehat. Bahkan, Gubernur Jawa Timur dikabarkan siap menyampaikan aspirasi masyarakat langsung ke Menteri di Jakarta jika diperlukan.
Secara spesifik, Pemprov Jatim memberikan sinyal kuat mengenai kesiapan opsi tukar guling aset. Apabila UM benar-benar membutuhkan lahan tambahan untuk pengembangan fakultas, laboratorium, atau fasilitas penunjang lain, Pemprov menyatakan kesiapan untuk menyediakan alternatif lahan milik provinsi.
“Kita bisa bantu carikan lahan lain milik Pemprov. Ya mungkin luasnya tidak sebesar SMAN 8 Malang, tapi bisa disesuaikan,” tegas Aries.
Aries menekankan, “optimalisasi aset” tidak berarti memindahkan atau menggeser sekolah yang sudah berfungsi lama dan telah menyatu dengan masyarakat, sebab hal itu tentunya banyak memiliki dampak. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai penengah yang bijak.
“Sudah dibangun komunikasi intensif melalui Kepala Cabang Dinas Wilayah Malang. Dan saya pun berencana bertemu langsung dengan Rektor UM untuk melanjutkan pembahasan ini secara konstruktif,” tambahnya.
Polemik ini, kata Aries, menyentuh harapan masyarakat domisili sekitar yang mungkin berencana menyekolahkan anaknya di SMAN 8 Malang. Pemprov berkomitmen menjaga harapan tersebut agar tidak sirna.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan harapan… Ini akan membuyarkan harapan itu. Tentunya kita tidak ingin itu,” tutupnya (as/dnv).
