Di sebuah meja kayu jati, diterangi cahaya lampu minyak yang berkedip, seorang pengusaha tembakau Eropa bernama C.A.A. Amand mencelupkan penanya ke dalam tinta. Pada tahun 1872 itu, ia menulis sepucuk surat kepada pemerintah kolonial.

Surat itu bukan sekadar laporan kerugian bisnis, melainkan sebuah peluit panjang yang membongkar ilusi terbesar pemerintah Belanda di tanah Jawa: Rust en Orde (ketertiban dan kedamaian).

Dalam goresan tangannya, Amand melukiskan sebuah dunia pedesaan yang jauh dari kata harmonis. Ia membongkar fakta bahwa di desa-desa Jawa, pencurian bukanlah kejahatan acak atau keputusasaan ekonomi semata. Ia adalah sebuah institusi.

Dengan nada sinis namun akurat, Amand menulis, “Di Jawa, pekerjaan pencuri merupakan semacam bagian dari pelayanan desa, sebuah pekerjaan yang memberi nafkah bagi banyak orang, menyediakan investasi bagi sebagian orang, dan memberi keuntungan bagi para pelindungnya.”

Surat Amand mendarat di meja para pejabat Batavia seperti petir di siang bolong. Negara kolonial yang merasa telah menggenggam Jawa sepenuhnya dengan birokrasi modernnya, tiba-tiba harus menelan pil pahit. Mereka buta terhadap apa yang sebenarnya terjadi di akar rumput.

Di wilayah bayangan ini, hukum kolonial tidak berlaku. Desa-desa itu dikuasai oleh jaringan kekerasan lokal yang dipimpin oleh figur karismatik sekaligus mematikan: sang jago.

Akar Berdarah di Tanah Kosmos

Untuk memahami bagaimana sindikat jago desa dapat mencengkeram pedesaan Kediri dan Blitar pada era itu, kita harus menyingkap lembaran sejarah jauh sebelum sepatu bot tentara Belanda menginjak tanah Jawa.

Sejarawan terkemuka Indonesia, Onghokham, dalam berbagai kajiannya tentang sejarah sosial Jawa, menegaskan bahwa kekerasan dan kekuasaan lokal adalah warisan dari sistem politik pra-kolonial. Dalam ideologi tradisional, raja adalah pusat kosmos yang kekuasaannya berasal dari mandat ilahi.

Namun di lapangan, realitasnya adalah contest state—sebuah negara yang terus-menerus diwarnai persaingan. Elite lokal, bupati, hingga kepala desa harus berebut sumber daya dan pengikut.

Dalam masyarakat yang komoditas paling langkanya adalah “keamanan”, desa-desa kerap saling terkam. Perebutan tanah, air, dan ternak adalah menu sehari-hari. Di tengah lanskap yang brutal inilah, lahir para pelindung lokal.

Secara harfiah, jago berarti ayam jantan aduan. Namun di jalanan berdebu pedesaan Jawa, ia adalah sebutan bagi pria dengan keberanian nekat, otot kawat, dan tulang besi. Lebih dari sekadar petarung, seorang jago desa dipercaya menguasai ngelmu—kekuatan magis yang kebal peluru maupun sabetan parang.

Dalam bukunya The State and Illegality in Indonesia, sejarawan Henk Schulte Nordholt menggarisbawahi bahwa jago bukanlah sekadar preman. Mereka adalah instrumen politik. Bagi para bupati dan kepala wilayah, jago adalah alat tawar untuk menjaga ketertiban, menakuti lawan, dan menagih upeti.

Ilusi Ketertiban dan Lahirnya Ruang Gelap

Perubahan drastis terjadi pasca-Perang Jawa (1825-1830). Pemerintah Belanda memberlakukan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) dan mulai menata birokrasi yang hierarkis. Para bangsawan Jawa diserap menjadi pegawai negeri kolonial (pangreh praja). Mereka diberi gelar dan payung emas, tetapi disunat kekuasaan militernya.

Belanda mengklaim telah membawa peradaban dan kedamaian. Desa-desa dilukiskan dalam lukisan Mooi Indie sebagai tempat yang tenang, dipimpin oleh dewan desa yang bijak. Namun, itu semua hanya kosmetik.

Aparat Belanda, dengan jumlah personel yang sangat terbatas, hanya mampu menjangkau tingkat kabupaten atau distrik. Di bawah itu, desa dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Kekosongan hukum ini melahirkan anomali yang dimanfaatkan dengan cerdas oleh para jago.

Kepala desa yang kekurangan aparat kepolisian tidak punya pilihan selain berkolusi dengan jago desa. Simbiosis mutualisme pun tercipta: jago menjadi mata-mata, algojo, sekaligus satpam desa. Sebagai gantinya, mereka mendapat impunitas dari hukum kolonial.

Ledakan Ekonomi dan Mafia Pencurian Sapi

Konteks ekonomi adalah kunci dari tragedi ini. Menyusul disahkannya Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) pada tahun 1870, swasta Eropa diizinkan menyewa tanah di Jawa. Wilayah Kediri dan Blitar pun meledak menjadi episentrum industri tembakau.

Pada dekade 1850-an hingga 1870-an, ribuan kuli musiman membanjiri wilayah ini. Uang berputar cepat, jumlah ternak meningkat. Namun, ekonomi ekstraktif ini sangat rentan. Memasuki awal 1870-an, curah hujan ekstrem menghancurkan panen tembakau. Pabrik-pabrik pengeringan tutup. Ribuan buruh menjadi pengangguran kelaparan.

Ironisnya, di saat yang sama, mesin pajak kolonial tidak mau kompromi. Setiap bulan Desember, kepala desa harus menyetorkan pajak tanah kepada pemerintah Belanda. Jika kurang, jabatan mereka taruhannya.

Di sinilah jaringan mafia jawa beraksi. Menurut kesaksian C.A.A. Amand, para jago memiliki organisasi yang sangat rapi. Untuk menjadi jago, seseorang harus magang, belajar ngelmu di hutan, dan disahkan melalui sebuah ritual slametan. Mereka berjejaring dengan jago dari daerah lain, diikat dengan sumpah meminum air bercampur darah.

Bisnis utama mereka? Pencurian sapi.

Sapi dan kerbau adalah nyawa bagi petani Jawa untuk membajak sawah. Mengambil sapi berarti merampas masa depan seorang petani. Namun, komplotan jago dan aparat desa tidak peduli. Menjelang tenggat waktu pembayaran pajak di bulan Desember, intensitas pencurian ternak melonjak tajam.

Kepala desa yang kekurangan uang pajak akan “memesan” kepada jago untuk mencuri sapi dari desa tetangga. Sapi curian itu kemudian dijual melalui pedagang perantara (blantik) ke luar distrik. Hasilnya dibagi dua: untuk menutup setoran pajak pemerintah Belanda, dan untuk memperkaya sang jago desa.

Sang Godfather dari Blitar

Jaringan sekelas mafia Sisilia ini tidak akan bisa beroperasi tanpa pelindung tingkat tinggi. Di sinilah nama Raden Adipati Aryo Ronggo Hadinegoro, bupati blitar (1851-1869), mencuat ke permukaan.

Hadinegoro bukanlah bupati sembarangan. Ia aristokrat kuat dengan koneksi luas hingga ke pelosok desa. Arsip kolonial mencatat kecurigaan bahwa Hadinegoro adalah sosok pelindung tertinggi (beking) dari operasi haram ini. Sang Bupati diketahui memiliki ribuan ekor ternak pribadi yang asal-usulnya mencurigakan, serta diduga kuat terafiliasi dengan jaringan pedagang sapi curian.

Ketika polisi kolonial mencoba turun ke desa, mereka akan disambut oleh konspirasi keheningan (omerta). Sinyal bahaya dikirim melalui irama pukulan kentongan dari desa ke desa. Barang bukti disembunyikan. Saksi mata bungkam karena takut rumah mereka dibakar atau keluarga mereka dihabisi pada malam hari. Pengadilan kolonial yang bersandar pada bukti formal pun selalu berujung pada jalan buntu.

Gelombang protes dari masyarakat dan tekanan para pejabat Eropa yang gerah dengan korupsi Hadinegoro akhirnya memaksanya turun tahta pada 1869. Namun, sistem yang ia pelihara sudah mengakar terlalu dalam. Surat Amand pada 1872 membuktikan bahwa hilangnya sang “Godfather” tidak mematikan jaringan tersebut.

Gagalnya Negara Membasmi Jago

Surat Amand memaksa Residen Kediri yang baru, Bosscher, untuk menggelar operasi sapu bersih. Puluhan orang ditangkap. Namun, layaknya memotong kepala Hydra, yang tertangkap hanyalah kroco dan pedagang perantara. Para jago desa utama sekadar menepi ke dalam hutan, menunggu badai patroli kolonial mereda.

Belanda merespons dengan menambah pos birokrasi dan memperketat administrasi. Mereka mencoba memberangus kekerasan dengan kertas dan stempel. Namun akar masalahnya—ketimpangan ekonomi, pajak yang mencekik, dan ketidakmampuan negara memonopoli keamanan di tingkat desa—tidak pernah diselesaikan.

Kisah di Kediri dan Blitar satu setengah abad yang lalu adalah cermin abadi tentang proses panjang pembentukan negara di Indonesia. Negara kolonial boleh saja menggambar peta dan memancangkan bendera merah-putih-biru di atas tanah Jawa, tetapi di lorong-lorong desa yang gelap, para jago tetaplah raja yang tak bermahkota.

Bahkan hingga Republik ini berdiri, bayang-bayang jago, preman berseragam, maupun beking aparat dalam berbagai bentuknya, terus mewarnai sejarah panjang relasi antara kekuasaan dan kekerasan di Nusantara.

Referensi :

1. Onghokham (1975). The Residency of Madiun: Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century. (Disertasi Universitas Yale) – Menyediakan data mengenai tingginya angka kriminalitas pencurian ternak di Jawa abad ke-19 dan peran jago dalam masyarakat.
2. Schulte Nordholt, Henk (1991). The State and Illegality in Indonesia. KITLV Press. – Referensi akademis mengenai posisi jago, premanisme, dan kekuasaan bayangan di Indonesia.
3. Sejarah Hukum Agraria Kolonial: Pemberlakuan Agrarische Wet pada tahun 1870 yang memicu gelombang privatisasi dan investasi asing, termasuk perkebunan tembakau C.A.A. Amand yang berdampak pada perubahan ekosistem ekonomi dan sosial masyarakat Kediri-Blitar.