Bagi kelas menengah yang menggantungkan mobilitas hariannya pada bahan bakar beroktan 92, deretan angka dalam dokumen tersebut adalah mimpi buruk. Bagaimana tidak? Harga Pertamax yang saat ini berada di kisaran Rp 12.300 per liter, diklaim akan melonjak tak masuk akal menjadi Rp 17.850 per liter.

Klaim liar ini tidak berhenti di situ. Produk BBM nonsubsidi lainnya ikut diseret dalam pusaran rumor. Pertamax Green disebut akan naik menjadi Rp 19.150 per liter, Pertamax Turbo menembus Rp 19.450 per liter, sementara untuk kendaraan diesel modern, Dexlite dan Pertamina Dex dikabarkan akan menguras kantong dengan harga di atas Rp 23.000 per liter.

Sang pembuat berita membumbui narasinya dengan analisis geopolitik tingkat tinggi. Mereka mengaitkan “kenaikan” tersebut dengan lonjakan harga minyak mentah dunia dan gangguan rantai pasok global akibat ketegangan di Selat Hormuz—jalur sempit di Timur Tengah yang menjadi urat nadi perdagangan minyak global.

Bantahan Tegas dari Menara Korporat dan Pemerintah

Di tengah eskalasi kepanikan digital tersebut, PT Pertamina (Persero) sebagai operator utama penyalur BBM di Indonesia langsung mengambil langkah mitigasi. Dari ruang kerjanya, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, memadamkan spekulasi liar tersebut dengan pernyataan yang dingin namun tegas.

“Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” tegas Baron saat dikonfirmasi oleh jejaring wartawan, Selasa (31/3/2026).

Pernyataan Baron menelanjangi fakta bahwa dokumen berstempel rahasia itu tak lebih dari sekadar fabrikasi digital. Dalam tradisi korporasi Pertamina, penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang dilakukan secara berkala setiap tanggal 1 di awal bulan, mengikuti tren harga pasar global. Namun, angka-angkanya tidak pernah diputuskan dan dibocorkan jauh hari melalui dokumen berstempel amatiran di media sosial.

Sinyal kehati-hatian yang sama juga dipancarkan oleh pemerintah pusat selaku regulator. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menolak terpancing oleh rumor.

Ia memilih untuk berpegang pada prosedur resmi tata kelola energi nasional. “Untuk BBM Nonsubsidi, kita tunggu 1 April saja ya,” ujarnya singkat namun bermakna dalam. Pernyataan ini menegaskan bahwa segala bentuk hitung-hitungan harga masih digodok di meja evaluasi, bukan di kolom komentar TikTok.

Matematika Harga BBM: Mengapa Rp 17 Ribu Sangat Tidak Masuk Akal?

Untuk membongkar berita ekonomi tersebut, kita harus melawan narasi fiktif dengan data yang solid. Mengapa proyeksi Pertamax menjadi Rp 17.850 per liter sangat mustahil terjadi secara mendadak?

Penetapan harga BBM nonsubsidi di Indonesia tidak dilakukan dengan cara menebak angka di udara. Kementerian ESDM memiliki formula baku yang tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM terkait perhitungan harga jual eceran BBM. Ada dua variabel utama yang menjadi nyawa dari formula ini: Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

MOPS adalah harga acuan transaksi minyak olahan di kawasan Asia yang berpusat di Singapura. Jika kita melihat tren pasar minyak dunia berdasarkan data historis dan pergerakan Indonesian Crude Price (ICP), lonjakan harga eceran hingga menyentuh margin 45 persen (dari Rp 12.300 ke Rp 17.850) dalam waktu satu bulan hanya bisa terjadi jika terjadi kiamat ekonomi makro.

Misalnya, jika harga minyak mentah Brent tiba-tiba meroket di atas 130 Dolar AS per barel, diiringi dengan anjloknya nilai tukar Rupiah hingga menembus Rp 18.000 per Dolar AS.

Kondisi faktual saat ini tidak menunjukkan anomali se ekstrem itu. Ketegangan di Selat Hormuz memang kerap menjadi sentimen negatif yang mengerek harga minyak dunia, namun pasar global telah memiliki mekanisme ketahanan stok yang lebih baik pasca-pandemi.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki kontrak-kontrak jangka panjang yang memitigasi fluktuasi harga harian. Oleh karena itu, lonjakan Pertamax hingga nyaris Rp 18 ribu per liter adalah ilusi matematika yang sengaja diciptakan untuk menuai sensasi.

Benteng APBN: Melindungi Rakyat dari Tikaman Inflasi

Selain hoaks mengenai Pertamax, muncul pula residu kepanikan di platform TikTok yang menyebarkan klaim bahwa harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Biosolar) akan ikut dikerek hingga menembus Rp 16.000 per liter. Ini adalah kebohongan yang jauh lebih berbahaya karena menyentuh hajat hidup orang banyak dan berpotensi memicu inflasi harga kebutuhan pokok.

Klaim ini dipastikan 100 persen salah. Untuk memahami mengapa harga BBM subsidi tidak akan naik secara diam-diam, kita harus melihat peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber atau peredam kejut perekonomian.

Berdasarkan data dan arsitektur keuangan negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan RI, pemerintah selalu mengalokasikan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya untuk subsidi energi dan kompensasi energi. Dana raksasa ini digelontorkan khusus agar lonjakan harga minyak dunia tidak langsung dibebankan kepada masyarakat kelas bawah dan sektor logistik.

Pemerintah masih sangat mengandalkan instrumen APBN untuk menahan dampak eksternal tersebut. Penyesuaian harga BBM bersubsidi adalah opsi paling mutakhir (last resort) yang hanya akan diambil jika tekanan global benar-benar menghancurkan postur fiskal negara.

Sejarah membuktikan, setiap kenaikan harga BBM bersubsidi (seperti yang terjadi pada September 2022 lalu) selalu diumumkan secara langsung oleh Presiden RI bersama para menteri ekonomi terkait, didahului dengan kalkulasi inflasi yang matang serta penebaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai jaring pengaman sosial.

Oleh karena itu, gagasan bahwa harga Pertalite akan diam-diam meroket menjadi Rp 16 ribu per liter akibat sebuah tren di TikTok adalah sebuah absurditas.

Literasi Digital di Tengah Perang Algoritma

Viralnya hoaks harga BBM ini menyisakan satu pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia: kerentanan literasi digital. Mengapa masyarakat begitu mudah mempercayai gambar yang dicap “Confidential”? Jawabannya terletak pada algoritma media sosial yang secara rakus mengeksploitasi dua emosi manusia yang paling mendasar: ketakutan dan kemarahan.

Isu ekonomi, terutama yang berkaitan dengan dompet masyarakat (seperti harga BBM, tarif listrik, dan pajak), adalah materi yang paling mudah digoreng untuk mendapatkan engagement (keterlibatan pengguna berupa likes, komentar, dan share). Para pembuat hoaks memanfaatkan kecemasan ekonomi pasca-pandemi untuk meraih keuntungan algoritmik semata.

Sebagai konsumen informasi, publik dituntut untuk lebih skeptis. Kebiasaan melakukan cross-check atau pemeriksaan silang ke portal berita arus utama atau situs resmi lembaga terkait (seperti MyPertamina atau website Kementerian ESDM) harus menjadi refleks utama sebelum menekan tombol share.

Menjelang pergantian bulan pada 1 April 2026, masyarakat diimbau untuk tetap tenang. Tidak perlu ada aksi panic buying atau antrean mengular di SPBU yang justru berpotensi memicu kelangkaan buatan. Harga BBM nonsubsidi memang fluktuatif, bisa naik, turun, atau tetap, sesuai dengan denyut nadi perekonomian global.

Namun satu hal yang pasti: kebenarannya hanya akan diumumkan dari mimbar resmi negara dan korporasi, bukan dari sebuah akun anonim di TikTok (bn/dnv).