INDONESIAONLINE – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyayangkan munculnya pemberitaan yang menyebut sekretaris daerah (sekda) Kaltim diduga “membobol APBD” dalam pengelolaan anggaran Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik seharusnya didasarkan pada data yang lengkap dan terverifikasi.
“Kalau datanya belum lengkap, jangan langsung ditulis membobol. Kalau memang membutuhkan data atau penjelasan, kami terbuka untuk memberikan informasi agar pemberitaan menjadi lebih objektif,” ujarnya, Selasa (16/06/2026).
Menurut Dasmiah, Pemprov Kaltim tidak anti terhadap kritik maupun pengawasan publik. Namun, setiap informasi yang dipublikasikan perlu mengedepankan prinsip keberimbangan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
“Pemerintah tentu terbuka terhadap kritik dan pengawasan. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar berdasarkan fakta karena satu pemberitaan bisa membentuk persepsi masyarakat,” ujarnya.
Dasmiah menegaskan Pemprov Kaltim siap membuka data dan memberikan klarifikasi apabila terdapat hal-hal yang perlu dijelaskan kepada publik.
“Kalau ada hal yang ingin diklarifikasi, kami siap membuka data dan menjelaskan sesuai fakta. Tujuannya bukan untuk membantah kritik, tetapi agar masyarakat mendapatkan gambaran yang sebenarnya,” kata dia. (ra/hel)
