Kemenkeu memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri 2027 dari Rp80 miliar ke Rp55 miliar. Efisiensi dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor global.
INDONESIAONLINE – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri (DLN) dalam usulan anggaran tahun 2027. Anggaran yang sebelumnya mencapai kisaran Rp80 miliar kini dipangkas signifikan menjadi sekitar Rp55 miliar. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari strategi besar efisiensi belanja negara di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Herman Saheruddin, mengungkapkan bahwa pemangkasan tersebut merupakan langkah konkret dalam penyesuaian pagu anggaran di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
“Saya sampaikan bahwa pengurangan anggaran perjalanan dinas luar negeri menjadi salah satu komponen terbesar dalam penyesuaian pagu anggaran Ditjen Perbendaharaan,” kata Herman dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Selasa (16/6/2026).
Pemotongan anggaran sebesar hampir 30 persen ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Herman menegaskan bahwa meskipun dilakukan pemangkasan, perjalanan dinas luar negeri yang tetap dilaksanakan akan difokuskan secara ketat pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi perekonomian nasional, bukan sekadar aktivitas seremonial.
“Kami pastikan perjalanan dinas luar negeri yang kami lakukan itu adalah perjalanan-perjalanan dinas yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat,” katanya.
Fokus Strategis: Investor dan Yield Obligasi
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dari sisa anggaran yang dipertahankan adalah memperkuat hubungan dengan investor global dan pelaku pasar keuangan internasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, diplomasi ekonomi melalui kunjungan resmi menjadi sangat krusial.
Herman memaparkan bahwa setiap kunjungan luar negeri kini diarahkan secara spesifik untuk bertemu dengan investor asing maupun kamar dagang internasional. Tujuannya sangat jelas, yakni menjaga kepercayaan pasar terhadap Indonesia agar tetap tinggi.
“Misalnya kami melibatkan di setiap kunjungan kami sekarang ketemu dengan investor asing dan juga chambers of commerce sehingga langsung dapat meningkatkan confidence investor global terhadap sovereign bonds Indonesia sehingga yield-nya dapat tetap pada level yang terkendali,” papar Herman.
Upaya ini merupakan langkah antisipatif agar imbal hasil (yield) obligasi negara Indonesia tidak melonjak tajam. Lonjakan yield biasanya berimplikasi pada membengkaknya beban bunga utang yang harus dibayar oleh negara. Dengan menjaga kepercayaan investor melalui pertemuan tatap muka di berbagai forum internasional, Kemenkeu berharap biaya pembiayaan utang negara dapat ditekan seminimal mungkin.
Analis kebijakan publik menilai bahwa langkah efisiensi ini cukup positif, selama prioritas kunjungan benar-benar terukur. “Memangkas anggaran perjalanan adalah langkah populer secara politik, namun yang terpenting adalah kualitas dari delegasi yang dikirim. Jika hasilnya bisa menekan yield obligasi, maka pemangkasan biaya perjalanan puluhan miliar ini akan terbayar berkali-kali lipat oleh penghematan bunga utang,” ujar seorang pengamat fiskal yang enggan disebutkan namanya.
Selain efisiensi perjalanan dinas, rapat kerja tersebut juga membahas postur anggaran lainnya yang tengah disusun untuk tahun 2027. Komisi XI DPR RI sendiri dalam kesempatan tersebut mendorong agar efisiensi tidak hanya dilakukan pada komponen perjalanan, tetapi juga pada barang dan jasa yang tidak prioritas.
Herman menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran tersebut. Seluruh rencana kunjungan ke luar negeri harus melalui proses seleksi ketat dan hanya akan disetujui jika memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara atau stabilitas sektor keuangan.
Dengan adanya pemangkasan ini, masyarakat pun diharapkan dapat melihat komitmen pemerintah dalam berhemat tanpa mengorbankan fungsi strategis diplomasi ekonomi. Ke depan, efisiensi anggaran diprediksi akan menjadi tren yang terus berlanjut di berbagai kementerian, seiring dengan arahan umum kebijakan fiskal yang lebih ketat.
