INDONESIAONLINE – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu menyatakan penolakan terhadap upaya membawa kepentingan politik praktis ke dalam gerakan mahasiswa. Mereka menegaskan bahwa mahasiswa seharusnya tetap menjadi representasi suara rakyat, bukan dijadikan alat perebutan kekuasaan oleh elite tertentu.
Perwakilan BEM Bersatu, Rahmat Djimbula selaku ketua BEM Hukum UIC, mengatakan pihaknya menolak segala bentuk intervensi politik dalam aksi mahasiswa. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026).
Menurut Rahmat, sejumlah aksi mahasiswa belakangan dinilai mulai kehilangan arah karena minim kajian serta lemahnya argumentasi yang dibangun. Ia juga menyoroti isu-isu yang dianggap tidak menjadi prioritas utama masyarakat.
Ia mencontohkan polemik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang justru menjadi sasaran penolakan. Padahal, program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pemenuhan gizi dan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, ia mengakui perbaikan tata kelola program MBG tetap diperlukan.
BEM Bersatu turut menyinggung dugaan keterkaitan politik yang melibatkan salah satu pimpinan aksi mahasiswa, Tiyo Ardianto. Rahmat menyebut Tiyo diduga memiliki hubungan dengan jaringan politik tertentu, termasuk kaitannya dengan seorang purnawirawan TNI.
Rahmat menjelaskan mobil Fortuner yang digunakan Tiyo diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang disebut sebagai adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Setyo diketahui merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh yang pernah masuk tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan kedekatan itu, menurut Rahmat, diperkuat dengan kehadiran politikus PDI Perjuangan Andi Widjajanto di tengah massa aksi.
Selain itu, Rahmat menyinggung kehadiran Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung pada 18 Juni 2026 bersama sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa. Dalam forum tersebut, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir. “Hal itu menunjukkan adanya jejaring yang pantas dicermati,” ucap dia.
BEM Bersatu menilai narasi mengenai krisis yang tidak didukung data utuh justru dapat mengalihkan perhatian publik dari persoalan mendasar. Mereka juga menyayangkan dugaan pemanfaatan gerakan mahasiswa oleh pihak luar, yang disebut telah diklarifikasi oleh sejumlah BEM.
Rahmat menegaskan pihaknya akan terus menjaga independensi gerakan mahasiswa agar tetap berpihak kepada rakyat dan terbebas dari kepentingan elite politik.
Dalam kesempatan itu, BEM Bersatu menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, maupun bentuk intervensi politik praktis lainnya. Kedua, mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dengan syarat adanya perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. Ketiga, mendukung pengusutan kasus korupsi tanpa tebang pilih serta mengajak mahasiswa mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan BEM dari berbagai kampus. Di antaranya Wildan Ricky dari BEM Fakultas Hukum UNISIA, Muhammad Yani dari BEM Fakultas Hukum UIJ, Ardi Zulkifly dari BEM FISIP UNAS, Ardiansyah dari BEM Institut Al-Aqidah, Ahmad Ghazy dari BEM Psikologi UNJ, Alfi dari BEM FEB UNPAM, Rahmat Djimbula dari BEM Hukum UIC, Dicky dari BEM F.IPS Unindra, Ahmad dari BEM Fakultas Teknik Universitas BSI, serta Rezky Anandar dari BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut STIAMI. (rds/hel)
