Jatim urutan 3 provinsi PHK terbanyak nasional Jan-Mei 2026. Disnakertrans rilis data berbeda, ekonom soroti fundamental ekonomi.

INDONESIAONLINE – Jawa Timur (Jatim) menempati posisi ketiga provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak di Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026, berdasarkan data resmi Satu Data Kemenaker. Tercatat 2.332 pekerja di provinsi tersebut kehilangan pekerjaan pada periode tersebut, di bawah Jawa Barat (5.044 pekerja) dan Banten (2.596 pekerja).

Ironisnya, angka ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah dan DPR RI yang berulang kali menyebut fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi baik. Kontradiksi data makin mencolok lantaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim merilis angka PHK yang jauh lebih rendah: hanya 357 kasus pada periode yang sama.

Kontradiksi Data PHK Jatim: Kemnaker vs Disnakertrans

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jatim, Sugeng Lestari, menjelaskan perbedaan angka tersebut berasal dari definisi “kasus” yang berbeda.

“Januari sampai 31 Mei 2026 yang menjadi case hanya 357 orang. 357 orang itu yang menjadi case (kasus) se Jawa Timur,” katanya, Jumat (26/6/2026).

Ia menambahkan, mayoritas perusahaan yang melakukan PHK terdampak lesunya permintaan pasar luar negeri. “Yang mengalami pengurangan permintaan pasar akibat lesu pasar luar negeri,” jelasnya.

Data Satu Data Kemenaker sendiri mencatat total 23.470 pekerja terdampak PHK secara nasional pada Januari-Mei 2026. Perbedaan angka terjadi lantaran Disnakertrans hanya menghitung PHK yang berujung sengketa resmi ke dinas, sementara data Kemnaker mencakup seluruh laporan PHK dari perusahaan, termasuk yang diselesaikan secara kekeluargaan tanpa mediasi.

Berdasarkan data Kemenaker 2025, Jatim memiliki 7,2 juta pekerja formal, terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat, sehingga angka PHK yang tercatat di Kemnaker memang lebih tinggi dari provinsi lain dengan jumlah pekerja lebih sedikit.

Kepala Bidang Pengawasan dan K3 Disnakertrans Jatim, Tri Widodo, menambahkan mayoritas perusahaan yang melakukan PHK berada dalam kondisi tidak sehat. “Karena kondisi perusahaan. Kalau dengan pengertian perusahaan sehat sangat minim. Banyak perusahaan yang lagi kurang sehat,” katanya.

Kasus PHK Pakerin dan SGS Jombang Jadi Sorotan

Widodo menyebut dua kasus PHK besar yang sedang ditangani Disnakertrans yakni PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Mojokerto dan PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) di Jombang.

“Yang lagi kami tangani itu Pakerin dan SGS Jombang,” sambungnya.

PT Pakerin dikabarkan mengancam nasib 2.500 pekerjanya, sementara 1.000 pekerja PT SGS Jombang sudah resmi di-PHK.

Widodo menegaskan pihaknya berupaya mencegah PHK dengan mendorong kesepakatan antara perusahaan dan pekerja, seperti pengurangan jam kerja atau penyesuaian upah. “Yang yang pasti kalau kami selalu mengupayakan untuk tidak terjadi PHK. Dengan cara, umpamanya jam kerjanya yang dikurangi, atau kesepakatan tentang upahnya.”

Namun ia mengakui upaya tersebut hanya berlaku untuk perusahaan sehat, yang jumlahnya sangat minim. “Ini yang yang kita upayakan, upayakan seperti itu. Tetapi itu untuk perusahaan yang sehat minim sekali. Yang rata-rata yang bermasalah, yang tidak sehat saja yang di Jatim,” pungkasnya.

Berdasarkan laporan INDEF 2026, sektor manufaktur Jatim yang berorientasi ekspor mencatatkan indeks PMI 48,2 pada Mei 2026, di bawah angka 50 yang menandakan kontraksi. Penurunan permintaan dari pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa menjadi pemicu utama, dengan pertumbuhan ekspor Jatim Januari-Mei 2026 hanya mencapai 1,2%, turun drastis dari 4,7% pada periode yang sama tahun 2025.

Ekonom: Fundamental Ekonomi Kuat tapi Masih Rapuh

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menilai prospek ekonomi Indonesia sebenarnya cukup menjanjikan karena didukung sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pasar domestik yang besar.

“Namun memang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi konsumsi, yang sifatnya temprorer,” katanya, Selasa (30/6/2026).

Menurut Esther, penguatan fundamental ekonomi tidak hanya membutuhkan stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi juga stabilitas harga. “Agar stabilitas nilai tukar terjaga maka butuh aliran modal yang besar dari investasi dan devisa negara dari ekspor dan pariwisata serta pekerja migran,” ungkap dia.

Ia menambahkan, stabilitas harga juga bergantung pada besarnya pasokan pangan dan produk dalam negeri dibandingkan impor agar devisa negara tidak terus tergerus.

“Oleh karena itu, independensi bank sentral dan disiplin fiskal menjadi salah satu solusi bagi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan indikator makroekonomi lainnya,” pungkas dia.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, mengatakan pemerintah dan DPR sepakat bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik, meski pelemahan rupiah perlu diwaspadai.

“Mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun, kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita,” ujar Mari, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Mari, pemerintah perlu menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu, dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek,” tutup dia.