PKS dan Demokrat Jatim pererat silaturahmi politik di Surabaya. Bahas kolaborasi pembangunan hingga sinyal koalisi jelang Pilgub Jatim 2029.
INDONESIAONLINE – Kantor DPD Partai Demokrat Jawa Timur di Surabaya kembali menerima tamu politik yang cukup strategis pada Kamis (23/7/2026). Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur menyambangi kantor tersebut untuk melakukan silaturahmi politik yang tak sekadar seremonial.
Pertemuan dua kekuatan politik yang saat ini sama-sama berada dalam barisan pendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menjadi sorotan, mengingat dinamika politik nasional yang mulai menghangat membahas sistem kepemiluan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi serta bayang-bayang kontestasi Pilgub Jatim 2029 yang meski masih tiga tahun lagi, mulai dilirik elit partai.
Kehadiran rombongan PKS yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW PKS Jatim, Bagus Prasetia Lelana, disambut hangat oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur sekaligus Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, beserta jajaran pengurus inti Demokrat Jatim. Suasana keakraban terasa sejak awal, mengingat kedua partai memiliki sejarah kebersamaan yang cukup panjang, termasuk saat sama-sama berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di era sebelumnya.
Dalam sambutannya, Bagus Prasetia Lelana menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ikhtiar membangun sinergi demi manfaat lebih besar bagi masyarakat Jawa Timur.
“Kami sengaja mengagendakan silaturahmi ini karena ingin memperkuat kolaborasi dengan sesama partai pendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Ia menambahkan, komunikasi yang baik akan melahirkan sinergi kuat dalam membangun Jawa Timur. PKS memandang silaturahmi sebagai fondasi kerja sama berkelanjutan, bukan pertemuan simbolis belaka.
Menarik ketika Bagus memperkenalkan filosofi “3T” yang menjadi napas PKS dalam membangun hubungan antarlembaga: Ta’aruf (saling mengenal), Tafahum (saling memahami), dan Ta’awun (saling menolong dan menguatkan).
“Kami berharap hubungan PKS dan Demokrat berkembang melalui tahapan itu sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Sebagai partai pendukung pemerintah provinsi, keduanya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi optimal bagi keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, dari infrastruktur hingga penguatan ekonomi kerakyatan yang kini menghadapi tantangan fiskal yang dinamis.
Emil Elestianto Dardak dalam tanggapannya menyambut baik langkah proaktif PKS. Ia menilai hubungan kedua partai perlu terus dirawat, mengingat sejarah panjang yang sudah terjalin.
“Kami senang sekali bisa kembali mempererat tali persaudaraan dengan PKS. Kita memiliki sejarah kebersamaan yang panjang, dan hari ini kami ingin terus merawatnya demi kepentingan masyarakat Jawa Timur,” ujar Emil.
Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, tantangan pembangunan ke depan menuntut komunikasi intensif antarkekuatan politik. Dengan kondisi fiskal yang berubah dan persoalan masyarakat yang kompleks, ruang dialog terbuka menjadi krusial untuk melahirkan solusi komprehensif. Emil berharap komunikasi serupa tidak hanya berhenti di level provinsi, tetapi merambah hingga ke pengurus kabupaten dan kota.
Diskusi dalam pertemuan tersebut juga menyentuh isu nasional, khususnya perkembangan pembahasan sistem kepemiluan pasca-putusan MK yang tengah bergulir di tingkat pusat. Kedua belah pihak sepakat untuk saling bertukar pandangan guna mengantisipasi dampak regulasi terhadap peta politik daerah.
Selain itu, muncul gagasan kolaborasi pengabdian masyarakat lintas partai, seperti kegiatan sosial kemasyarakatan yang bisa menyentuh langsung kebutuhan rakyat, sebagai wujud ta’awun politik.
Namun, tak bisa dimungkiri, pertemuan ini seolah mengirim sinyal awal menjelang Pilgub Jatim 2029. Pada Pilgub Jatim 2024 lalu, PKS Jatim tercatat mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak yang berhasil memenangkan kontestasi.
Akankah chemistry politik ini berlanjut pada 2029 mendatang? Apakah Demokrat dan PKS akan kembali mengunci koalisi lebih awal, ataukah dinamika baru akan membelokkan arah sejarah?
Pengamat politik Jawa Timur dari Universitas Airlangga (UNAIR), Hariyadi, menilai silaturahmi kali ini memiliki nilai strategis. “Ketika dua partai yang punya basis massa signifikan di Jatim mulai intens berkomunikasi di tengah pembahasan UU Pemilu, itu bukan sekadar basa-basi. Ada upaya mapping kekuatan lebih awal. Pilgub 2029 masih jauh, tapi di politik tingkat lanjut, konsolidasi tiga tahun sebelum hari H adalah hal lumrah dan cerdas,” ujarnya saat dihubungi terpisah.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur pasca-Pemilu 2024 menunjukkan PKS dan Demokrat memiliki kursi yang cukup kompetitif di DPRD Jatim, dengan Demokrat masuk lima besar perolehan kursi dan PKS konsisten menguat di basis urban dan santri.
Kombinasi basis ini sering disebut sebagai formula potensial untuk mengamankan rekomendasi usungan kepala daerah, mengingat syarat ambang batas pencalonan (presidential threshold analogi di pilkada) yang menuntut kerja sama lintas partai.
Kunjungan yang berlangsung guyub itu ditutup dengan kesepakatan untuk terus membuka kanal komunikasi dua arah. Baik PKS maupun Demokrat sepakat bahwa kolaborasi dalam pembangunan harus dikedepankan di atas ego sektoral. Namun, di balik semua deklarasi niat baik, mata publik politik Jawa Timur akan terus menyoroti: apakah silaturahmi 23 Juli 2026 ini menjadi batu penjuru koalisi masa depan, atau hanya salah satu babak diplomasi partai yang akan terus berputar seiring gelombang aspirasi rakyat?
Yang pasti, bagi warga Jawa Timur, harapan mereka sederhana: siapapun yang berkolaborasi, output akhirnya harus berupa kesejahteraan nyata, bukan sekadar bagi-bagi kursi di meja elit partai. (mbm/dnv).
