INDONESIAONLINE – Jangan sampai aturan hanya menjadi formalitas, sementara daerah terus kehilangan ruang untuk mengoptimalkan pendapatannya. Pesan itu disampaikan Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud dalam Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS).
Hasanuddin berharap pembahasan raperda tersebut tidak sekadar berkutat pada aspek normatif dan administratif. Menurut dia, diperlukan terobosan hukum yang konkret agar regulasi yang disusun benar-benar mampu memberikan kepastian sekaligus memperluas ruang fiskal daerah tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan.
“Karena itu, saya berharap uji publik ini tidak berhenti pada hal-hal normatif. Mari kita berpikir out of the box, supaya perda ini benar-benar memberi ruang fiskal yang sah dan terlindungi undang-undang,” ujar Hasanuddin.
Dalam forum tersebut, Hasanuddin secara khusus menitipkan dua catatan strategis kepada jajaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedua catatan itu berkaitan dengan kepastian hukum atas sumber pendapatan daerah serta mekanisme penetapan aturan pelaksana raperda.
Catatan pertama menyangkut parameter hukum dalam pelaksanaan kerja sama daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Hasanuddin mempertanyakan batasan yang jelas agar pemanfaatan fasilitas milik pemerintah daerah melalui skema kerja sama tidak dikategorikan sebagai retribusi terselubung dan justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Dua hal saya titipkan kepada dirjen keuangan daerah dan dirjen otda. Pertama, apa parameter Kemendagri agar objek LLPADS dari kerja sama daerah, seperti pemanfaatan fasilitas diklat atau laboratorium, tidak dianggap retribusi terselubung dan tidak menjadi temuan sepihak,” ucapnya.
Catatan kedua berkaitan dengan pasal 29 dalam draf raperda yang mengatur batas waktu enam bulan untuk pembentukan aturan pelaksanaan. Ia mempertanyakan apakah penetapan tarif melalui peraturan gubernur (pergub) terhadap objek pendapatan baru nantinya harus kembali melalui proses fasilitasi Kemendagri.
“Kedua, soal pasal 29 draf perda yang membatasi aturan pelaksanaan selama 6 bulan, apakah penetapan tarif melalui pergub untuk objek baru perlu fasilitasi ulang ke Kemendagri?” sambungnya.
Dua persoalan tersebut dinilai penting untuk memperoleh kejelasan sejak tahap penyusunan regulasi. Sebab, tanpa parameter dan mekanisme yang tegas, upaya pemerintah daerah menggali sumber pendapatan baru berpotensi menghadapi ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
Hasanuddin berharap berbagai masukan dari narasumber dan peserta uji publik dapat memperkuat substansi raperda sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ia optimistis regulasi tersebut dapat menjadi landasan hukum yang kuat, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan PAD Kalimantan Timur.
“Mudah-mudahan raperda ini segera menjadi perda yang kuat, aman, dan benar-benar memperkuat PAD Kaltim. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang hadir. Masukan dari Bapak Ibu sangat kami tunggu demi kebaikan bersama,” pungkasnya. (ra/hel)
