Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres ke Prabowo, Ini Penjelasan Istana

Wapres Gibran Rakabuming Raka (kiri) mendampingi Presiden Prabowo Subianto. (@gibran_rakabuming)

INDONESIAONLINE – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginannya untuk melepas jabatan sebagai orang nomor dua di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Jakarta pada Selasa pagi (10/11/2026).

Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia menyebut pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam..

Prasetyo Hadi mengatakan, salah satu pembahasan yang mengemuka adalah dinamika politik setelah munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran.

“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo, dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menjelaskan, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Namun di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” ucap Prasetyo.

“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” lanjutnya.

Mensesneg juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. “Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.

Polemik ijazah Gibran sebelumnya bergulir di Mahkamah Konstitusi melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Permohonan tersebut mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Salah satu alasannya, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan sengketa hasil pilpres.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menunjukkan kelulusan setingkat SMA atau sederajat.

Hakim MK juga menyinggung dokumen certificate of attendance yang menjadi salah satu dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran. Dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Persoalan dokumen pendidikan Gibran juga bergulir melalui jalur peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan HM. Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran.

Putusan dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026 tersebut diketok pada Jumat (30/10/2026). MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Surat keterangan tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dengan demikian, terdapat dua jalur perkara yang menjadi sorotan. MK memeriksa sengketa hasil pilpres terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran, sedangkan perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berlanjut hingga kasasi MA mempersoalkan keabsahan surat penyetaraan pendidikannya. (bn/hel)