INDONESIAONLINE – Muhammad Said Didu menanggapi somasi terbuka yang dilayangkan Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar terhadap dirinya dan Sri Radjasa Chandra. Said Didu mengaku heran karena merasa tidak pernah menyebut ataupun menuding Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Said Didu menegaskan, dalam podcast yang menjadi persoalan tersebut, dirinya tidak pernah menyampaikan tuduhan kepada Bahlil. Bahkan, Said Didu mengaku secara terbuka menyatakan belum memperoleh informasi mengenai pertemuan atau rapat yang dipersoalkan.
“Saya bingung tentang adanya somasi Partai Golkar. Saya sama sekali tidak menyebut, apalagi menuduh Bahlil dalam podcast tersebut. Bahkan saya katakan bahwa saya belum ada info terkait pertemuan atau rapat tersebut,” kata dia, Rabu (11/11/2026).
Said Didu juga berpendapat bahwa pernyataannya dalam podcast merupakan bagian dari produk jurnalistik. Karena itu, apabila terdapat substansi yang dipermasalahkan, ia menilai penyelesaiannya seharusnya ditempuh melalui mekanisme pers dengan melibatkan Dewan Pers, bukan melalui jalur hukum.
“Ini adalah produk pers sehingga kalau ada substansi yang jadi perentangan, maka proses lewat mekanisme pers, yaitu Dewan Pers, bukan lewat jalur hukum. Saya tidak bisa menanggapi somasi tersebut karena menurut saya, somasi tersebut salah alamat dan salah substansi,” ujarnya.
Sebelumnya, Bakumham DPP Partai Golkar resmi melayangkan somasi terbuka kepada Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Langkah tersebut berkaitan dengan konten yang dinilai mengarahkan tudingan keterlibatan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, menyampaikan somasi itu dalam konferensi pers di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (10/11/2026). “Hari ini kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar,” kata Sattu Pali.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan sekaligus pemberian kuasa langsung oleh Bahlil Lahadalia. Menurut dia, tim hukum sebelumnya telah dipanggil Bahlil untuk membahas konten yang dibuat Said Didu dan Sri Radjasa.
“Kemarin siang kami dipanggil oleh Ketua Umum Bapak Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan terkait dengan doorstop atau konten-konten yang dibuat oleh Saudara Muhammad Said Didu dan Saudara Sri Radjasa Chandra. Lalu, setelah berdiskusi, kami diberikan tugas untuk memberikan sikap pernyataan guna menanggapi konten-konten tersebut,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Tim Hukum Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, membacakan surat somasi bernomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026. Derek menerangkan, materi yang dipersoalkan berasal dari tayangan di kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV dengan judul ‘Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?’
Menurut Derek, terdapat narasi yang menyebut seorang ketua umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan presiden. Tokoh tersebut juga disebut menghadiri rapat bersama sejumlah jenderal yang diduga terlibat penyadapan, sekitar tiga jam sebelum mereka ditangkap aparat penegak hukum.
Selain itu, terdapat pernyataan mengenai ketua umum Partai Golkar yang disebut melakukan kriminalisasi untuk memperoleh jabatan sebagai ketua umum. Tim hukum menilai narasi tersebut diarahkan kepada Bahlil Lahadalia.
Derek menegaskan, pihaknya menganggap pernyatafan Said Didu dan Sri Radjasa tidak memiliki dasar fakta serta tidak disertai bukti. Golkar menilai narasi tersebut berpotensi merusak reputasi Bahlil, menimbulkan keresahan di kalangan kader, hingga memengaruhi stabilitas politik nasional.
“Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.
Tim hukum Golkar juga menilai penyebaran pernyataan tersebut berpotensi bersinggungan dengan sejumlah ketentuan hukum. Di antaranya Pasal 27A juncto Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
Melalui somasi tersebut, Golkar meminta Said Didu, Sri Radjasa, serta pihak lain yang turut menyebarkan konten terkait agar menghentikan penyebaran informasi yang dipersoalkan. Partai Golkar memberikan batas waktu maksimal 3 x 24 jam sejak somasi disampaikan. Dalam tenggat tersebut, keduanya diminta mencabut pernyataan, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil dan seluruh kader, pengurus, serta simpatisan Golkar melalui berbagai saluran media. Selain itu, tim hukum meminta seluruh pihak menghapus atau melakukan take down terhadap video dan konten terkait di media sosial serta tidak kembali menyebarluaskannya.
“Kami meminta kepada pihak, meminta kepada semua pihak untuk menghapus (take down) dan tidak menyebarluaskan konten-konten yang dimaksud di atas guna menghindari tuntutan hukum dari klien kami,” tegas Derek. (ars/hel)
