INDONESIAONLINE – Perusahaan besar yang menikmati kekayaan alam Kalimantan Timur didorong ikut bertanggung jawab atas keberlanjutan lingkungan di wilayah operasionalnya. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud meminta agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Jasa Lingkungan tidak hanya menjadi produk hukum administratif, tetapi mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi daerah dan masyarakat terdampak.
Dalam pembahasan raperda tersebut, Hasanuddin menitipkan tiga catatan strategis kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim. Ketiganya menyangkut mekanisme pembayaran jasa lingkungan, pengaturan nilai ekonomi karbon, hingga evaluasi penyaluran dana insentif lingkungan yang telah berjalan sebelumnya.
Catatan pertama berkaitan dengan penerapan mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH). Hasanuddin menilai perusahaan berskala besar, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, perlu memiliki kontribusi langsung terhadap kawasan yang menanggung dampak aktivitas ekonomi mereka, termasuk daerah tangkapan air, daerah aliran sungai (DAS), dan kawasan mangrove.
“Beberapa masukan saya titipkan ke pansus. Pertama, ada mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang jelas, di mana perusahaan skala besar, terutama sawit dan tambang, berkontribusi langsung ke daerah terdampak seperti daerah tangkapan air, DAS, dan kawasan mangrove. Dana PJLH juga harus dipisahkan tegas dari PAD,” ujarnya.
Catatan kedua menyasar pengaturan nilai ekonomi karbon. Hasanuddin mengingatkan agar penyusunan perda tetap mengacu pada regulasi pemerintah pusat dan tidak melampaui kewenangan pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya ketepatan terminologi hukum agar mekanisme yang diatur tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya.
“Kedua, soal nilai ekonomi karbon, perda harus tetap sejalan dengan aturan pusat dan tidak melampaui kewenangan, termasuk tidak memakai istilah pungutan,” jelasnya.
Sementara itu, catatan ketiga berkaitan dengan efektivitas penggunaan dana insentif lingkungan. Hasanuddin menyinggung dana insentif dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) sekitar Rp441 miliar yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi. Ia mengingatkan agar skema insentif ke depan memiliki mekanisme pengawasan dan pencatatan yang ketat sehingga tidak terjadi pembayaran berulang untuk kawasan yang sama.
“Ketiga, belajar dari dana insentif FCPF sekitar Rp441 miliar yang ternyata belum menahan laju deforestasi, kita harus pastikan tidak lagi membayar insentif untuk menutup lahan yang sama,” tegasnya.
Hasanuddin berharap ketiga catatan tersebut menjadi perhatian pansus dalam menyempurnakan substansi raperda. Menurut dia, pengelolaan jasa lingkungan harus mampu mempertemukan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan ekosistem, sekaligus memastikan masyarakat lokal dan masyarakat adat memperoleh manfaat yang nyata.
“Semoga perda ini nanti jadi jembatan antara ekonomi hijau dan kelestarian ekosistem Kaltim, yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, terutama masyarakat lokal dan adat. Mohon maaf kalau ada yang kurang, banyak catatan lain akan saya sampaikan langsung ke pansus,” pungkasnya. (ra/hel)
