INDONESIAONLINE– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan menyelidiki dugaan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan seorang mahasiswi berinisial RWM (21) terhadap Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede. Lembaga tersebut juga mendesak kepolisian mengusut perkara secara tuntas serta menerapkan pemberatan hukuman apabila dugaan pemerkosaan tersebut terbukti.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pihaknya telah mengirimkan tim ke Kupang untuk memantau perkembangan kasus sekaligus menghimpun keterangan dari sejumlah pihak terkait. “Saat ini kami tengah turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan meminta sejumlah informasi kepada para pihak. Tim saya sudah turun untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait rangkaian kasus tersebut. Nanti saya kontak komisioner yang turun ke Kupang,” ujar Anis, Minggu (15/11/2026).
Berdasarkan laporan kepolisian, dugaan tindak kekerasan seksual tersebut terjadi di rumah jabatan bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026). Korban mengaku mengalami pemerkosaan sebanyak dua kali dalam waktu berbeda.
Anis menyayangkan dugaan keterlibatan pejabat publik dalam kasus kekerasan seksual. Menurut dia, pejabat seharusnya menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan, bukan justru diduga melakukan tindakan yang merugikan mereka.
Komnas HAM pun meminta Polda NTT, dengan pendampingan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Mabes Polri, segera menindaklanjuti laporan tersebut secara menyeluruh.
Anis menekankan pentingnya penanganan perkara yang memberikan keadilan bagi korban sekaligus menimbulkan efek jera apabila pihak terlapor terbukti bersalah. “Segera ditangani kasusnya agar memberikan keadilan kepada korban dan juga memberikan efek jera kepada pelaku (Yosef Lede) yang merupakan pejabat publik,” tegasnya.
Komnas HAM Desak Pidana Pemberatan
Selain mendorong percepatan penyidikan, Komnas HAM meminta penyidik mempertimbangkan penerapan pidana pemberatan terhadap terlapor. Anis menjelaskan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur penambahan hukuman sepertiga apabila pelaku merupakan pejabat publik.
Menurut Anis, ketentuan tersebut perlu diterapkan apabila unsur hukumnya terpenuhi. Langkah itu dinilai penting mengingat pejabat publik memiliki tanggung jawab melindungi dan mengayomi masyarakat. “Itu kan ada pemberatan sepertiga dalam UU TPKS jika pelaku adalah pejabat publik. Harus segera diterapkan pidana pemberatan supaya ada efek jera kepada pelaku,” imbuh Anis.
Polda NTT Tunggu Hasil Penyidikan
Di sisi lain, Polda NTT menegaskan penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Yosef Lede masih berjalan. Kepolisian menyatakan belum dapat menyampaikan perkembangan lebih jauh karena masih menunggu hasil penyidikan lanjutan.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan proses hukum akan dilakukan secara transparan. “Kita tunggu hasil penyidikan lebih lanjut secara transparan,” kata Henry, Minggu (15/11/2026).
Henry juga mengajak seluruh pihak menghormati prosedur dan tahapan penyelidikan yang sedang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT. Ia memastikan penanganan perkara berlangsung secara profesional dan objektif.
Sementara itu, informasi mengenai agenda pemeriksaan korban, Yosef Lede, maupun saksi-saksi lainnya akan disampaikan setelah terdapat perkembangan dari penyidik.
“Itu saja dulu nanti disampaikan kalau sudah ada perkembangan dari penyidik,” ujarnya.
Komisi III DPR Minta Bupati Kupang Ditahan jika Bukti Cukup
Desakan agar kasus tersebut ditangani secara serius juga disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Ia mengaku prihatin atas pemberitaan dugaan pemerkosaan yang melibatkan bupati Kupang tersebut. Dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026), Habiburokhman meminta kapolda NTT beserta jajarannya bersikap proaktif dalam mengungkap perkara tersebut. Ia menegaskan tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual.
“Kami meminta kepada mapolda NTT beserta jajaran untuk bertindak proaktif dalam mengusut tuntas kasus ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual,” ujar Habiburokhman.
Politikus Partai Gerindra itu juga meminta kepolisian segera melakukan penahanan terhadap Yosef Lede apabila penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran proses hukum sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Jika dalam penyidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami mendesak agar yang bersangkutan segera ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi kelancaran proses hukum dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Habiburokhman turut mendorong agar pelaku dijatuhi hukuman maksimal apabila nantinya terbukti bersalah melalui proses persidangan. Ia meminta ketentuan dalam perundang-undangan, termasuk UU TPKS, diterapkan tanpa memberikan keringanan yang tidak memiliki dasar hukum.
“Apabila nanti terbukti bersalah di pengadilan, kami mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku (termasuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS), tanpa ada keringanan yang tidak berdasar,” ujarnya. (ars/hel)
