INDONESIAONLINE – Politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok telah menjadi sorotan publik usai mempertanyakan kinerja dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.
Usai pernyataannya viral, kini Ahok menyinggung soal tugas Jokowi yang diberitakan PDIP. “Ini soal Nawacita,” kata Ahok kepada, Kamis (8/2/2024), dikutip dari detikcom.
Ahok pun menjelaskan, PDIP telah menugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan nawacita. Oleh karena itulah, Ahok mengaku rela mendukung Jokowi di Pilpres 2019 walaupun ada Ma’ruf Amin. “PDIP tugaskan untuk presiden kerjakan nawacita. Makanya aku rela dukung Jokowi walau ada Ma’ruf,” kata Ahok.
Ia mengatakan nawacita dan trisakti Presiden pertama RI Sukarno yang harus diteruskan Presiden Jokowi 10 tahun adalah Ganjar Pranowo. “Kuncinya nawacita dan trisakti Bung Karno yang harus teruskan Jokowi 10 tahun adalah Ganjar,” kata Ahok.
Lantas apa sebenarnya Nawacita yang kerap disebut Ahok sebagai tugas Jokowi dari PDIP?
Melansir Wikipedia Kamis, (8/2/2024), Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta,nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan).
Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2024, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Jokowi/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu.
Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Adapun intisari dari Program Nawa Cita tersebut adalah:
- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
- Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
- Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. (mut/yak)