Dugaan gangguan kesehatan usai MBG terjadi di lima daerah pada awal September 2026. Total laporan mencapai 1.768 siswa, guru, dan penerima manfaat.

INDONESIAONLINE – Tiga hari pertama September 2026 kembali diwarnai laporan gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari Rembang, Sidoarjo, Nganjuk, Agam hingga Sleman, keluhan muncul dengan pola yang hampir serupa: penerima makanan mengalami gangguan pencernaan atau gejala lain setelah mengonsumsi menu MBG.

Jika angka laporan sementara dari lima daerah tersebut dijumlahkan, terdapat sedikitnya 1.768 orang yang dilaporkan mengalami gejala. Angka itu terdiri dari 750 warga SMAN 1 Lasem di Rembang, 664 orang di Sidoarjo, 49 orang di Nganjuk, 276 orang di Agam, serta sedikitnya 29 orang dalam penelusuran kasus di Sleman.

Namun angka tersebut belum dapat disebut sebagai jumlah korban keracunan akibat MBG. Sebab, pada sejumlah lokasi, pemerintah dan tenaga kesehatan masih melakukan pemeriksaan epidemiologis, pengujian sampel makanan serta penelusuran sumber penyebab.

Kasus dengan jumlah terbesar pada 3 September terjadi di SMAN 1 Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 725 siswa dan 25 guru mengeluhkan diare, mual, hingga mulas. Aktivitas belajar mengajar akhirnya dihentikan dan para siswa dipulangkan.

Kepala SMAN 1 Lasem, Juhartutik, menyebut keluhan muncul sekitar pukul 09.00 WIB. Pendataan kemudian dilakukan di seluruh kelas.

“Akhirnya saya menyuruh agar tiap kelas didata yang mengalami diare itu. Setelah didata ada 20-31 orang dalam satu kelas. Sampai 33 kelas itu total 725 anak yang diare dan guru ada 25 orang. Kalau total jumlah murid itu ada 1.174, guru 95 orang,” kata Juhartutik, Kamis (3/9/2026).

Dugaan sementara mengarah pada makanan MBG yang dikonsumsi sehari sebelumnya. Menu tersebut terdiri atas ayam bakar, nasi putih, mendoan dan semangka.

Kepala Puskesmas Lasem, dr Joko Paryanto, justru mengingatkan bahwa hubungan antara makanan MBG dan kejadian tersebut belum dapat dipastikan. Puskesmas menangani 18 warga sekolah, terdiri dari 13 siswa dan lima guru. Tiga siswa sempat menjalani rawat inap.

“Kami belum bisa menyimpulkan apakah gara-gara mengonsumsi MBG atau tidak. Karena hari ini banyak juga pasien diare yang lain,” kata Joko.

Di Sidoarjo, skalanya lebih besar. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat 664 orang mengalami gejala setelah mengonsumsi MBG yang didistribusikan dari SPPG Kalitengah. Per 3 September, 77 orang masih dirawat, 581 telah diperbolehkan pulang dan enam lainnya masih menjalani observasi. Kondisi pasien yang masih dirawat dilaporkan stabil.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena makanan dari SPPG Kalitengah disebut didistribusikan ke 19 lembaga pendidikan. Pemerintah melakukan penanganan melalui fasilitas kesehatan sekaligus mengaktifkan tim krisis kesehatan.

Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan menyatakan dugaan pelanggaran prosedur dalam kasus Sidoarjo perlu ditindak tegas. Kepala BGN Sudaryono menyebut adanya persoalan waktu antara makanan selesai diproses, dikirim dan dikonsumsi penerima.

Di Nganjuk, 49 orang dari SMAN 3 Nganjuk dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi MBG. Rinciannya tersebar di Puskesmas Begadung sebanyak 20 orang, RSUD Nganjuk 17 orang dan RS Bhayangkara 12 orang. Salah satu di antaranya merupakan guru.

Menu yang menjadi perhatian adalah nasi goreng dengan ayam suwir dan tahu bulat. Sejumlah siswa mulai mengalami mual dan muntah beberapa jam setelah makan. Meski demikian, bagian makanan yang menjadi sumber masalah belum dipastikan.

Sementara di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, jumlah penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan mencapai 276 orang. Keluhan yang dilaporkan antara lain sakit kepala, sakit perut, mual dan demam. Operasional SPPG Pasia Laweh kemudian dihentikan sementara sambil menunggu pemeriksaan sampel di laboratorium.

Di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, penelusuran Dinas Kesehatan menemukan sedikitnya 29 orang bergejala dalam satu rangkaian kejadian. Kasus awal dilaporkan dari seorang siswa SD Nyaen 2 setelah menerima MBG pada 31 Agustus. Penelusuran melalui Google Form kemudian menemukan 28 orang tambahan dengan gejala ringan.

Alarm Keamanan Pangan di Tengah Program Berskala Nasional

Rangkaian kejadian tersebut kembali membawa persoalan keamanan pangan ke pusat perhatian. Bukan semata-mata karena jumlah orang yang mengalami keluhan, tetapi karena insiden terjadi di tengah program pemerintah yang terus diperluas.

BGN sebenarnya telah memperketat pengawasan keamanan pangan. Pada Agustus 2026, lembaga tersebut menyatakan 504 dapur MBG telah ditutup permanen setelah dinilai tidak layak dari aspek sanitasi berdasarkan laporan dinas kesehatan melalui Kementerian Kesehatan.

BGN juga menegaskan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak bagi SPPG. Sertifikasi itu bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan bagian dari mekanisme memastikan dapur memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Bahkan dalam dokumen pedoman resminya, BGN menempatkan keamanan pangan sebagai bagian dari sistem pencegahan cemaran biologis, kimia dan fisik. SPPG diarahkan menerapkan standar keamanan pangan, termasuk SLHS dan sistem HACCP untuk pengendalian titik kritis dalam proses pengolahan.

Kepala BGN Sudaryono sebelumnya juga menegaskan bahwa setiap laporan dugaan keracunan harus ditindaklanjuti melalui penghentian sementara SPPG, pemeriksaan sampel makanan dan investigasi penyebab. Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar menu apa yang dimakan.

Dalam distribusi makanan massal, keamanan tidak berhenti ketika makanan selesai dimasak. Waktu memasak, penyimpanan, suhu, pengemasan, perjalanan menuju sekolah, waktu makanan diterima hingga saat dikonsumsi merupakan rangkaian yang saling berhubungan.

Kasus Sidoarjo memperlihatkan betapa krusialnya aspek waktu tersebut. Sementara di Rembang, temuan makanan yang disebut berlendir oleh pihak sekolah juga menjadi alasan perlunya pemeriksaan lebih lanjut, meski belum dapat dijadikan bukti bahwa makanan itulah penyebab diare massal.

Karena itu, setiap kejadian perlu dipisahkan antara dugaan dan kesimpulan medis. Gejala yang muncul setelah makan belum otomatis membuktikan makanan tersebut sebagai penyebab. Pembuktian membutuhkan pemeriksaan sampel makanan, pemeriksaan medis korban dan penelusuran epidemiologis.

Rangkaian kasus awal September akhirnya menempatkan program MBG pada ujian penting. Pemerintah tidak hanya dituntut memperluas jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan setiap porsi yang sampai ke tangan anak benar-benar aman.

Sebab bagi keluarga penerima, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya kandungan protein, karbohidrat atau kalorinya. Ukuran paling mendasar jauh lebih sederhana: makanan itu harus aman dimakan.

Dan ketika ribuan orang di sejumlah daerah mengalami gangguan kesehatan dalam rentang waktu berdekatan, pertanyaan publik tidak lagi sekadar mengenai menu hari itu. Yang ditunggu adalah seberapa kuat sistem pengawasan MBG mampu menemukan penyebab, memperbaiki celah dan memastikan kejadian serupa tidak berulang.