INDONESIAONLINE – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang kembali menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. Kali ini, komitmen itu diperkuat melalui penyelenggaraan Halaqah Pendidikan Berkeadilan di aula FKIK Gedung Ar Rahim lantai 3, Kampus III UIN Maliki Malang, Senin (29/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Menteri Agama RI Dr KH Romo R. Muhammad Syafi’i SH MHum sebagai narasumber utama. Forum ini menjadi ruang dialog untuk merumuskan langkah strategis dalam mewujudkan pendidikan yang memberikan kesempatan belajar setara bagi seluruh masyarakat.
Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prof Dr Hj Ilfi Nur Diana MSi mengatakan, kampus yang dipimpinnya terus membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai inklusivitas, bebas diskriminasi, dan bebas dari kekerasan. Menurut dia, lingkungan kampus harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika.
“UIN Maliki Malang terbuka bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang, termasuk non-Muslim, yang selama ini dapat mengikuti pendidikan dengan nyaman dan menjadi bagian dari keluarga besar kampus,” ujar Prof Ilfi.
Rektor wanita pertama di UIN Maliki itu juga menyoroti masih adanya ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia, baik antara madrasah, pesantren, sekolah negeri, maupun sekolah swasta. Selain itu, tingginya angka putus sekolah akibat faktor ekonomi serta rendahnya kesejahteraan guru honorer dinilai masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap akses pendidikan tinggi yang lebih luas, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memutuskan tidak menaikkan uang kuliah tunggal (UKT). Kebijakan tersebut diambil agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat memperoleh pendidikan berkualitas.
Menurut Prof Ilfi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Sementara para pendidik juga berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Sementara itu, kehadiran wakil menteri agama RI menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan tinggi keagamaan dengan agenda pembangunan nasional. Diskusi dalam halaqah membahas berbagai isu, mulai dari pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan akademik, kesejahteraan pendidik, hingga penguatan budaya kampus yang inklusif dan humanis.
Kegiatan tersebut diikuti pimpinan universitas, dosen, tenaga kependidikan, serta sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Melalui forum ini, kampus berharap lahir rekomendasi konkret yang mampu memperkuat ekosistem pendidikan nasional yang lebih adil sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. (hsa/hel)
