INDONESIAONLINE – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengubah skema insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insentif yang selama ini dipatok Rp6 juta per hari akan disesuaikan berdasarkan kapasitas layanan dan jangkauan masing-masing SPPG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan skema baru tersebut disiapkan agar pembagian insentif lebih adil. Menurut dia, SPPG dengan cakupan layanan kecil tidak semestinya menerima insentif yang sama dengan dapur yang melayani wilayah lebih luas dan jumlah penerima lebih banyak.
“Kami akan membuat skema insentif yang lebih adil. Tidak semua SPPG menerima Rp6 juta per hari karena kondisi dan jangkauan layanannya berbeda-beda,” ujar Agustina di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026) malam.
Perubahan besaran insentif itu juga akan memengaruhi waktu pengembalian investasi atau balik modal bagi pengelola SPPG. Dengan skema lama, yakni insentif Rp6 juta per hari selama 313 hari operasional dalam setahun, investasi sekitar Rp3,5 miliar diperkirakan dapat kembali dalam waktu sekitar dua tahun.
Selain merevisi insentif, BGN akan mengevaluasi lokasi SPPG dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada penerima manfaat. Selama ini penentuan lokasi lebih banyak didasarkan pada potensi jumlah penerima, tanpa mempertimbangkan apakah masyarakat tersebut benar-benar membutuhkan bantuan.
Di sisi lain, Agustina mengungkapkan anggaran program MBG diperkirakan akan kembali berkurang setelah dilakukan efisiensi dan perbaikan tata kelola. Sebelumnya anggaran BGN tahun ini sebesar Rp335 triliun telah dipangkas menjadi Rp268 triliun dengan sekitar 93 persen dialokasikan untuk program MBG.
Menurut Agustina, nominal anggaran baru masih dalam tahap penghitungan. Namun, ia memastikan kebutuhan anggaran tidak lagi sebesar Rp268 triliun karena proses efisiensi masih berlangsung. BGN juga diberi waktu satu bulan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan pembenahan program MBG.
Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kebutuhan anggaran MBG berpotensi menurun setelah proses validasi data penerima dan perbaikan manajemen di lingkungan BGN selesai dilakukan.
