Defisit RAPBN 2027 dipatok Rp671,2 triliun atau 2,40 persen PDB. Ekonom Unair meminta pemerintah memperketat efisiensi birokrasi.
INDONESIAONLINE – Pemerintah memasang pagar fiskal yang cukup ketat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Defisit dirancang sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), di tengah belanja negara yang diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun.
Besarnya belanja tersebut membuat ruang pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal menjadi semakin bergantung pada dua hal: kemampuan meningkatkan penerimaan dan ketepatan dalam membelanjakan uang negara.
Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, menilai disiplin anggaran tidak cukup ditempuh dengan memangkas program secara seragam. Pemerintah perlu menyisir biaya birokrasi yang tidak secara langsung menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Untuk memastikan target defisit 2,40 persen tercapai di tengah postur belanja Rp 4.097,2 triliun, pemerintah tidak hanya bergantung pada pemotongan pos belanja, tetapi juga optimalisasi pendapatan negara dan efisiensi birokrasi,” ujar Rahma, Senin (24/8/2026).
Dalam rancangan pemerintah, pendapatan negara 2027 ditargetkan Rp3.426 triliun. Dengan belanja Rp4.097,2 triliun, terdapat selisih Rp671,2 triliun yang harus ditutup melalui pembiayaan.
Kementerian Keuangan menyebut pendapatan tersebut diproyeksikan tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook 2026. Penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dengan target Rp2.908 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipatok Rp517,4 triliun dan hibah Rp0,7 triliun.
Struktur belanja juga mengalami peningkatan. Belanja negara Rp4.097,2 triliun tumbuh sekitar 3,9 persen dibandingkan outlook 2026. Dari total tersebut, Rp3.362,2 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan Rp735 triliun untuk transfer ke daerah.
Angka itu menunjukkan APBN 2027 tetap dirancang ekspansif. Pemerintah ingin anggaran menjadi mesin untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama tidak membiarkan defisit melewati batas yang dianggap aman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan pemerintah tetap akan memberikan dorongan fiskal terhadap perekonomian.
“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” ucap Purbaya pada Konferensi Pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).
Perjalanan Dinas Jadi Sorotan, Belanja Harus Punya Efek Ekonomi
Rahma menilai salah satu ruang efisiensi yang masih dapat diperiksa pemerintah adalah perjalanan dinas kementerian dan lembaga. Baginya, perjalanan dinas perlu diseleksi berdasarkan urgensi dan keterkaitan langsung dengan tugas yang hendak dicapai.
Ia bahkan menyinggung perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Menurutnya, jumlah rombongan tidak perlu terlalu besar jika tidak seluruh anggota rombongan memiliki fungsi yang relevan.
“Termasuk perjalanan Presiden ke luar negeri dikurangi dan kalau mendesak tidak perlu bawa rombongan. Yang urgent saja dan yang kompeten dengan tujuan dan permasalahan yang dilawat,” katanya.
Sorotan tersebut bukan berdiri sendiri. Efisiensi belanja memang menjadi salah satu bagian dari arah kebijakan fiskal pemerintah untuk menghadapi 2027. Kementerian Keuangan sebelumnya menyebut reformasi fiskal akan diarahkan pada optimalisasi pendapatan sekaligus peningkatan kualitas belanja agar lebih pro-pertumbuhan dan pro-kesejahteraan.
Pemerintah dan Badan Anggaran DPR juga telah menyepakati arah defisit 2027 pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen PDB. Artinya, angka 2,40 persen dalam RAPBN berada di batas atas rentang yang telah disepakati dalam pembahasan kebijakan fiskal.
Kondisi itu membuat kualitas belanja menjadi semakin penting. Setiap rupiah yang dipertahankan dalam APBN harus memiliki alasan ekonomi dan sosial yang jelas, terutama ketika kebutuhan pembiayaan terus meningkat.
Rahma sebelumnya mendorong pemerintah mengarahkan belanja pada program dengan multiplier effect tinggi. Artinya, anggaran tidak berhenti sebagai pengeluaran pemerintah, tetapi mampu menggerakkan konsumsi, investasi, produksi, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat.
Kerangka tersebut sejalan dengan agenda RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,30-4,87 persen dan kemiskinan menjadi 6,0-6,5 persen.
Dengan target tersebut, efisiensi tidak semestinya diterjemahkan sebagai pengurangan belanja produktif. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, energi, dan program yang menciptakan kesempatan kerja justru harus dijaga kualitasnya.
Yang perlu dipangkas adalah biaya yang tidak memberikan dampak sebanding terhadap masyarakat.
Pemerintah sendiri telah menunjukkan arah tersebut melalui kebijakan efisiensi. Pada Juni 2026, misalnya, Menteri Keuangan menyebut pagu indikatif Kementerian Keuangan 2027 sebesar Rp49,80 triliun berada pada level yang sama dengan pagu 2026 setelah memperhitungkan efisiensi. Purbaya menegaskan kebijakan tersebut sejalan dengan penajaman belanja dan kebutuhan kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan sumber daya.
Jika dibandingkan dengan RAPBN 2026, tantangan fiskal 2027 juga memperlihatkan perubahan arah. RAPBN 2026 semula mematok pendapatan Rp3.147,7 triliun dan belanja Rp3.786,5 triliun, dengan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB.
Untuk 2027, pemerintah menaikkan target pendapatan sekaligus memperbesar belanja, tetapi menurunkan rasio defisit menjadi 2,40 persen. Ini berarti pemerintah ingin mempertahankan fungsi APBN sebagai pendorong ekonomi tanpa membuka ruang defisit yang lebih lebar.
Di sinilah tantangan utama berada. Penerimaan harus tumbuh tanpa membebani kegiatan ekonomi secara berlebihan, sementara belanja harus diarahkan pada program yang benar-benar menghasilkan manfaat.
Kementerian Keuangan menyebut strategi pendapatan 2027 antara lain dilakukan melalui penguatan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi PNBP, serta penyesuaian sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital.
Bagi Rahma, kombinasi antara peningkatan penerimaan dan efisiensi belanja menjadi kunci agar target defisit tidak sekadar terlihat aman di atas kertas.
Sebab, defisit 2,40 persen bukan hanya sebuah angka dalam tabel RAPBN. Di baliknya terdapat konsekuensi terhadap kebutuhan pembiayaan, pembayaran bunga utang, ruang belanja pemerintah, hingga kemampuan negara merespons apabila terjadi guncangan ekonomi.
Karena itu, ketika APBN 2027 dirancang ekspansif, pemerintah menghadapi dua tuntutan sekaligus: tetap hadir mendorong pertumbuhan, tetapi semakin selektif dalam menggunakan uang negara.
Ujian akhirnya bukan seberapa besar APBN dibelanjakan. Ukurannya adalah seberapa besar belanja tersebut mampu mengubah aktivitas ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kesehatan fiskal dalam jangka panjang.
