Ratusan mahasiswa Amarah Brawijaya demo DPRD Kota Malang, sebut Indonesia gawat darurat nasional, suarakan 5 tuntutan terkait APBN, BBM, korupsi.
INDONESIAONLINE – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (15/6/2026). Mengenakan pakaian dominan hitam, massa menyuarakan kritik keras terhadap kondisi nasional yang mereka nilai tengah berada dalam fase kritis.
Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, menegaskan dalam orasinya bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat.
“Kami menyampaikan bahwa sekarang IGD: Indonesia Gawat Darurat. Negara sudah masuk masa krisis dan masa kritis. Indonesia sudah masuk ke dalam masa gawat darurat,” tegas Zidan di hadapan ratusan massa yang membentangkan spanduk bertuliskan poin tuntutan mereka.
Aksi tersebut berlangsung serentak dengan demo serupa di 12 kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya, Jakarta, dan Yogyakarta, yang menyoroti berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai mengabaikan kepentingan rakyat.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan di Indonesia mencapai 4,8 persen pada Mei 2026, lebih tinggi dari target pemerintah 3,5 persen, didorong oleh kenaikan harga bahan pokok seperti beras (naik 12 persen year-on-year) dan minyak goreng (naik 9 persen year-on-year).
Lima Tuntutan Utama Amarah Brawijaya
Dalam aksi tersebut, Amarah Brawijaya membawa lima tuntutan utama yang disampaikan langsung kepada perwakilan DPRD Kota Malang yang hadir di lokasi. Tuntutan pertama adalah peningkatan efisiensi dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mahasiswa menilai kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM merupakan dampak langsung dari pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan defisit APBN pada kuartal I 2026 mencapai 2,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target awal 1,8 persen. Belanja bantuan sosial meningkat 22 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, namun serapan anggaran hanya mencapai 60 persen per Mei 2026.
Tuntutan kedua adalah penurunan harga bahan pokok dan BBM yang dinilai semakin membebani masyarakat. Zidan menyebut masyarakat saat ini harus menghadapi tekanan ekonomi di tengah berbagai program yang menyerap anggaran besar namun minim evaluasi.
“Kami memandang pemerintah saat ini sangat tutup kuping dan sangat tidak mendengarkan rakyat sejatinya,” kata Zidan.
Tuntutan ketiga adalah penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih. Terkait MBG, mahasiswa menyoroti dugaan praktik korupsi yang telah terungkap dalam proses hukum. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam auditnya pada April 2026 menemukan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun dalam pengadaan ikan untuk program MBG di 12 provinsi, dengan beberapa pejabat terkait telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Zidan mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi temuan korupsi tersebut. “Jika ikan kepalanya busuk, badan-badannya pun busuk. Kami yakin kemarin itu hanya segelintir dari kepala-kepala yang busuk. Kami menuntut agar kepala-kepala busuk lainnya dituntut dan diusut, serta badan-badannya pun diusut pula,” ujar Zidan.
Tuntutan keempat adalah penolakan terhadap perluasan peran TNI dan Polri di ranah sipil. Massa aksi menilai revisi UU TNI yang disahkan pada Maret 2026 yang memperbolehkan personel TNI menduduki jabatan sipil di 14 kementerian tanpa melepaskan status kepegawaian militer berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi aparat keamanan.
Tuntutan kelima adalah permintaan maaf pemerintah pusat kepada masyarakat atas berbagai persoalan yang muncul. Mahasiswa menilai berbagai masalah saat ini merupakan bagian dari sistem yang perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Zidan bahkan menyebut pemerintahan saat ini menunjukkan gejala kleptokrasi, yakni kondisi ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat.
Zidan mengingatkan bahwa ketidakpekaan terhadap aspirasi masyarakat berpotensi memunculkan gejolak yang lebih besar. Karena itu, mahasiswa meminta seluruh pihak yang dianggap bertanggung jawab untuk dievaluasi dan diperiksa secara menyeluruh.
Ancaman Aksi Lanjutan dari Mahasiswa
Aksi di depan DPRD Kota Malang tersebut juga disertai ultimatum kepada para wakil rakyat. Mahasiswa meminta anggota DPRD Kota Malang hadir menemui massa dan menyampaikan sikap atas tuntutan yang diajukan. Namun, dari 45 anggota DPRD Kota Malang, hanya tiga orang yang keluar menemui massa, sementara sisanya menggelar rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Zidan menyampaikan ancaman jika tuntutan tidak mendapatkan respons. “Hari ini kita aksi. Namun, jika setelah hari ini tidak ada respons dan tidak ada evaluasi, kami menuntut seluruh fraksi perwakilan kita di DPRD Kota Malang untuk turun, maju, dan hadir di tengah-tengah kita,” tegasnya.
Mahasiswa juga menyinggung gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Menurut mereka, aksi serupa telah berlangsung di sejumlah kota, namun belum direspons secara serius oleh pemerintah.
Menutup orasinya, Zidan menegaskan mahasiswa tidak akan menghentikan perjuangan mereka sampai ada respons dari para wakil rakyat. Bahkan, evaluasi dan konsolidasi lanjutan akan segera dilakukan apabila tuntutan tersebut diabaikan.
“Kami merasa DPRD Kota Malang adalah perwakilan kami. Jika mereka tidak menemui kami, malam ini juga kita akan melakukan evaluasi dan konsolidasi yang lebih besar untuk menggelar gelombang massa yang jauh lebih besar lagi,” pungkasnya (hs/dnv).
