Polda DIY menindaklanjuti kericuhan demo Malioboro 28 Oktober 2026. Warga dan anggota polisi yang diduga melanggar hukum sama-sama diperiksa.
INDONESIAONLINE – Penanganan kasus kericuhan demonstrasi di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada 28 Oktober 2026 masih berlanjut. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan proses hukum tidak hanya menyasar warga yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran saat mengamankan aksi.
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menegaskan, setiap tindakan yang memenuhi unsur pidana harus diproses sesuai ketentuan hukum. Prinsip tersebut, menurutnya, berlaku tanpa membedakan latar belakang maupun status seseorang.
Pernyataan itu disampaikan Langgeng di Mapolda DIY, Sleman, Sabtu (7/11/2026), sebagaimana dikutip dari Antara. “Siapapun orang di Indonesia yang melakukan perbuatan pelanggaran dan ada delik yang mengatur, itulah tindak pidana sehingga hukum wajib ditegakkan dengan benar, jujur, adil,” kata Langgeng.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan kepemilikan senjata tajam oleh seorang warga di kawasan Malioboro. Kasus tersebut sempat ramai diperbincangkan setelah rekamannya beredar di media sosial.
Warga yang diduga terlibat diketahui berinisial W. Penanganan perkara tersebut dilakukan oleh Polresta Yogyakarta.
Selain kasus kepemilikan senjata tajam, Polda DIY juga menyebut terdapat 12 perkara lain yang telah dikoordinasikan dengan kejaksaan dan mengarah pada dugaan tindak pidana penyerangan terhadap aparat.
“Satu warga di Malioboro ditangani oleh Polresta Yogyakarta dengan membawa sajam, termasuk juga 12 (kasus) yang kami sudah koordinasi dengan kejaksaan, sudah mengarah kepada tindak pidana yaitu penyerangan terhadap aparat,” ujarnya.
Penanganan sejumlah perkara tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut aparat terhadap insiden demonstrasi yang berlangsung pada akhir Oktober. Namun, proses hukum terhadap warga bukan satu-satunya persoalan yang sedang ditangani kepolisian.
Dugaan Kekerasan Anggota Polisi Turut Diselidiki
Polda DIY juga tengah memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian selama pengamanan demonstrasi. Langgeng menyebut proses penyidikan telah berjalan, termasuk melalui olah tempat kejadian perkara (TKP).
Dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa penyidikan mengarah pada dugaan keterlibatan anggota Polri. Apabila unsur pelanggaran atau tindak pidana terbukti, anggota yang bersangkutan akan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Saat ini juga dalam proses penyidikan. Olah TKP, penyidikan, dan ini mengarah pelakunya kepada anggota Polri dan ini pun kalau nanti terbukti, kita proses hukum,” katanya.
Langgeng menegaskan tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan, baik apabila dilakukan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Anggota kepolisian memiliki kewajiban menjalankan tugas berdasarkan aturan serta standar operasional prosedur (SOP).
“Karena aksi kekerasan oleh aparat tidak boleh terjadi. Apalagi dengan tindakan, dengan kalimat ekstra (berlebihan) aja tuh enggak boleh,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap anggota kepolisian menjadi bagian dari proses evaluasi atas pelaksanaan pengamanan demonstrasi. Dengan demikian, penyelidikan tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran oleh peserta aksi, tetapi juga pada tindakan aparat ketika menjalankan tugas di lapangan.
Untuk menjaga objektivitas penanganan perkara, Polda DIY melibatkan unsur pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DIY.
Sementara itu, pengawasan dari luar institusi kepolisian melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Pelibatan tersebut dilakukan melalui surat bernomor B/384/XI/RES.1.1./2026.
Polda DIY juga telah menyampaikan permintaan asistensi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Permintaan itu tercantum dalam Surat Nomor B/383/XI/RES.1.1./2026 tertanggal 6 November 2026.
Langkah tersebut dilakukan di tengah perhatian publik terhadap penanganan kericuhan dan dugaan kekerasan dalam pengamanan aksi. Keterlibatan lembaga pengawas diharapkan dapat membantu memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan sesuai prosedur.
Langgeng kembali menegaskan bahwa status sebagai anggota kepolisian tidak memberikan seseorang kekebalan dari proses hukum.
“Siapapun juga, sebagaimana saya sampaikan, tidak ada yang kebal hukum, termasuk anggota-anggota kami,” katanya.
Dengan masih berlangsungnya penyidikan terhadap sejumlah perkara, penanganan insiden Malioboro belum sepenuhnya selesai. Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh hasil pemeriksaan, alat bukti, serta proses hukum terhadap masing-masing pihak yang diduga terlibat.
