Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Mayndra Eka Wardhana dalam sebuah kegiatan (Ist)

Densus 88 menangkap 15 tersangka terorisme di enam provinsi pada 13–18 November 2026. Mereka diduga terhubung dengan jaringan NII dan kelompok terafiliasi ISIS.

INDONESIAONLINE – Sebanyak 15 orang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dalam operasi penegakan hukum yang berlangsung pada 13–18 November 2026. Penangkapan dilakukan di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah jaringan terorisme, antara lain Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS. Beberapa orang yang diamankan juga diketahui merupakan mantan narapidana terorisme atau eks napiter.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Mayndra Eka Wardhana, menyebut operasi tersebut merupakan bagian dari langkah kepolisian untuk mencegah perkembangan jaringan terorisme. Penindakan tidak hanya diarahkan pada individu yang diduga terlibat, tetapi juga aktivitas pendukung jaringan.

“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya Densus 88 AT Polri dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme, termasuk aktivitas propaganda, perekrutan, penggalangan dana, hingga pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme,” ungkap Mayndra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/11/2026) kemarin.

Dari enam provinsi yang menjadi lokasi penindakan, Aceh dan Jawa Barat masing-masing mencatat tiga penangkapan. Operasi juga menyasar sejumlah wilayah di Sumatera dan Jawa, sebelum berlanjut ke Nusa Tenggara Barat.

Di Aceh, tiga orang berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54) ditangkap pada 17 November 2026. Penindakan berlangsung di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.

Sementara itu, di Sumatera Barat, seorang tersangka berinisial MRZ (45) diamankan di Kota Padang pada 13 November 2026. Pada tanggal yang sama, Densus 88 menangkap tiga orang di Riau, yakni RB (43), AHD (52), dan MNZ (41). Lokasi penindakan berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Operasi kemudian berlanjut ke Jawa Barat. Tiga orang berinisial HRW (40), TKD (40), dan NM (24) ditangkap pada 17 November 2026. Mereka diamankan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu.

Jaringan Anshor Daulah dan Dugaan Aktivitas Propaganda

Penangkapan di Jawa Tengah menyasar empat orang yang disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan Anshor Daulah (AD) Solo. Mereka masing-masing berinisial SO (33), AJ (35), MO (50), dan IB (57).

Mayndra menjelaskan, penindakan terhadap kelompok tersebut dilakukan dalam dua hari. Operasi berlangsung pada 17 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo, kemudian berlanjut pada 18 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan.

Adapun di Nusa Tenggara Barat, seorang tersangka berinisial EA (38) ditangkap di Kota Bima pada 17 November 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan sementara, para tersangka diduga memiliki peran yang berbeda-beda dalam jaringan kelompok terorisme. Aktivitas yang diselidiki meliputi penyebaran propaganda ideologi ekstrem, perekrutan anggota, pengumpulan dana, hingga penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

“Dari hasil penyelidikan, ditemukan berbagai peran dan aktivitas para tersangka dalam jaringan kelompok terorisme. Penyidik juga masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka, termasuk terhadap jaringan maupun pihak lain yang berpotensi terlibat,” tutur dia.

Penyidik Densus 88 masih melengkapi alat bukti untuk mengungkap konstruksi perkara dan memastikan keterlibatan setiap orang yang ditangkap. Pemeriksaan juga diarahkan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki hubungan dengan aktivitas jaringan tersebut.

Dengan demikian, penangkapan 15 orang itu belum menjadi akhir dari proses penegakan hukum. Kepolisian masih harus membuktikan dugaan tindak pidana melalui penyidikan dan proses peradilan. Status sebagai tersangka juga tidak menghilangkan hak setiap orang atas asas praduga tak bersalah.

Di luar proses hukum, Densus 88 mengingatkan masyarakat agar memperhatikan penyebaran paham radikal dan propaganda kelompok terorisme, terutama melalui internet dan media sosial. Ruang digital dinilai perlu mendapat perhatian karena dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi ekstrem, membangun hubungan dengan calon anggota, hingga mendorong keterlibatan seseorang dalam aktivitas terorisme.

Anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang perlu mendapat pendampingan. Penggunaan gawai dan platform digital tanpa pengawasan yang memadai dapat membuat mereka lebih mudah terpapar konten provokatif maupun narasi ekstrem.

Karena itu, pencegahan tidak hanya bergantung pada penindakan aparat. Keluarga dan lingkungan sosial juga memiliki peran dalam mengenali perubahan perilaku, membangun komunikasi, serta memberikan pemahaman mengenai bahaya kekerasan atas nama ideologi.

“Peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam mencegah proses radikalisasi. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana terorisme,” ucap Mayndra.

Operasi di enam provinsi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan jaringan terorisme mencakup lebih dari sekadar penangkapan individu. Penyelidikan terhadap propaganda, perekrutan, pendanaan, dan pelatihan menjadi bagian penting untuk memahami bagaimana jaringan dapat mempertahankan aktivitasnya.

Namun, upaya pencegahan juga perlu berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga dan kebebasan berekspresi. Pengawasan terhadap konten digital harus didasarkan pada indikasi tindak pidana yang jelas, bukan semata-mata perbedaan pandangan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah.