DPRD Kabupaten Malang membahas Raperda pembatasan plastik sekali pakai dengan fokus perubahan perilaku, penguatan peran produsen, dan gaya hidup minim sampah.
INDONESIAONLINE – Pembatasan plastik sekali pakai tidak cukup dilakukan dengan mengurangi kantong belanja di toko modern. Kebijakan tersebut juga harus menyentuh pasar tradisional, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kemasan sehari-hari.
Persoalan itu menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.
Pembahasan regulasi tersebut diarahkan untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan timbunan sampah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan sosio-kultural dinilai penting agar aturan yang nantinya diterapkan tidak berhenti sebagai ketentuan tertulis.
Ketua Pansus DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin, mengatakan penyusunan Raperda tersebut memiliki tujuan lebih luas, yakni mendorong perubahan perilaku masyarakat. Perubahan itu diharapkan mengarah pada gaya hidup minim sampah atau zero waste.
“Regulasi ini penting dalam mengatasi persoalan sampah plastik yang semakin mengancam,” tegas Sodikul Amin pada pernyataan tertulisnya yang diterima JatimTIMES pada Kamis, 12 November 2026.
Menurut Sodikul, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi ikut mendorong kenaikan volume sampah harian. Persoalan muncul ketika peningkatan timbulan sampah tidak diimbangi dengan kemampuan pengurangan dan pengelolaan yang memadai.
Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Sampah yang tidak tertangani juga berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan emisi gas rumah kaca, termasuk metana dari proses pembusukan sampah organik di tempat pembuangan.
“Kondisi tersebut memicu berbagai dampak serius, seperti penurunan kualitas lingkungan hingga potensi pelepasan gas metana yang mempercepat pemanasan global,” tuturnya.
Sodikul menilai kebijakan pengendalian sampah plastik di Kabupaten Malang perlu disusun berdasarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Karakteristik wilayah, pola konsumsi, kebiasaan berbelanja, serta kemampuan pelaku usaha menyediakan kemasan alternatif menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan.
“Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyusun formulasi yang tepat agar implementasi pembatasan plastik sekali pakai mampu mengubah perilaku masyarakat serta membuka peluang inovasi industri hijau,” ujarnya.
Pasar Tradisional dan UMKM Jadi Tantangan Penerapan
Pembahasan Raperda tersebut tidak hanya bertumpu pada pandangan legislatif. Pansus DPRD Kabupaten Malang juga melibatkan kalangan akademisi untuk memperkaya kajian sebelum merumuskan materi kebijakan.
Salah satu narasumber yang dilibatkan ialah Ir. Sudiro, S.T., M.T., dosen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Dalam kajian tersebut, ia menjelaskan persoalan mendasar plastik sekali pakai, terutama berkaitan dengan karakteristik material yang sulit terurai serta dampak sosial dari penggunaannya.
Sudiro menekankan bahwa pengurangan sampah plastik perlu dimulai dari sumber timbulan. Artinya, upaya penanganan tidak bisa hanya mengandalkan pengangkutan dan pengolahan sampah setelah dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Keterlibatan produsen, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar pengendalian berlangsung sejak tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi.
“Sektor hulu harus menjadi fokus utama pembatasan (*penggunaan plastik sekali pakai, red),” ungkap Sudiro.
Pandangan tersebut menempatkan produsen sebagai salah satu pihak penting dalam perubahan sistem pengelolaan sampah. Selama kemasan plastik sekali pakai terus diproduksi dan mudah diperoleh, beban pengurangan sampah akan lebih banyak ditanggung konsumen dan pemerintah daerah.
Menurut Sudiro, penanganan sampah di TPA saja tidak akan menyelesaikan persoalan apabila tidak disertai efisiensi pengelolaan dan pembatasan peredaran plastik sekali pakai.
Tantangan penerapan regulasi juga berbeda antara satu jenis usaha dan lainnya. Pengawasan terhadap ritel modern relatif lebih mudah dilakukan karena sistem operasional dan distribusinya cenderung lebih terorganisasi.
Sebaliknya, pasar tradisional dan UMKM memiliki karakteristik yang lebih beragam. Penggunaan kantong plastik telah menjadi bagian dari kebiasaan transaksi antara pedagang dan pembeli. Perubahan kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran, terutama apabila pedagang merasa kehilangan pelanggan karena tidak lagi menyediakan kantong plastik.
“Pengawasan pada ritel modern relatif lebih mudah. Namun, tantangan terbesar justru berada di pasar tradisional dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),” tuturnya.
Kekhawatiran mengenai dampak ekonomi itu, menurut Sudiro, perlu diperhitungkan dalam penyusunan aturan. Pembatasan tidak cukup hanya dengan melarang penggunaan plastik, tetapi harus disertai ketersediaan alternatif yang terjangkau dan mudah digunakan.
“Sehingga regulasi ini perlu mempertegas peran produsen untuk menyediakan alternatif ramah lingkungan serta menghapus opsi pembelian kantong plastik,” pungkasnya.
Arah Kebijakan Menuju Gaya Hidup Minim Sampah
Pembahasan Raperda ini memperlihatkan bahwa pengurangan plastik sekali pakai berkaitan dengan perubahan sistem, bukan sekadar mengganti kantong belanja. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme pengawasan, sosialisasi, serta dukungan bagi pelaku usaha agar penerapan aturan dapat berjalan secara bertahap.
Ketersediaan kemasan alternatif juga menjadi faktor penting. Tanpa pilihan yang mudah dijangkau, pembatasan berisiko menambah beban biaya bagi pedagang kecil maupun konsumen. Karena itu, pembagian tanggung jawab antara produsen, pemerintah, dan masyarakat menjadi bagian yang perlu diperjelas dalam regulasi.
Di sisi lain, perubahan kebiasaan konsumen ikut menentukan keberhasilan kebijakan. Membawa tas belanja sendiri, mengurangi kemasan sekali pakai, dan menggunakan kembali wadah yang masih layak merupakan contoh tindakan yang dapat mendukung pengurangan sampah dari sumbernya.
Namun, efektivitas Raperda nantinya akan sangat bergantung pada rumusan kewajiban, tahapan penerapan, bentuk pengawasan, serta dukungan terhadap kelompok usaha yang terdampak. Aspek-aspek tersebut penting agar tujuan lingkungan dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Masyarakat yang ingin menyimak materi peraturan daerah maupun informasi produk hukum lainnya dapat mengakses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Malang melalui situs jdihdprd.malangkab.go.id. Informasi juga tersedia melalui akun media sosial JDIH DPRD Kabupaten Malang di Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube.
