“Tadi sebenarnya ada yang jual, tapi pas mau saya beli, katanya sudah dipesan semua sama dapur MBG (Makan Bergizi Gratis),” keluh Arif sambil menyeka peluh.

Baginya, situasi ini adalah sebuah ironi yang menyiksa para pelaku usaha menengah. “Katanya dari pemerintah kita enggak boleh pakai gas yang 3 kg (subsidi), tapi giliran kita mau patuh dan beli yang 12 kg, barangnya malah sulit dicari.”

Kisah Arif bukanlah jeritan tunggal. Apa yang terjadi di Lumajang hari ini adalah potret nyata dari sebuah fenomena bottleneck (leher botol) dalam rantai pasok energi tingkat daerah. Niat mulia pemerintah daerah untuk menertibkan penyaluran elpiji bersubsidi—agar tepat sasaran bagi masyarakat miskin—ternyata memicu efek domino yang tidak terantisipasi: kelangkaan gas non-subsidi secara tiba-tiba.

Turbulensi Permintaan dan Ledakan Kebutuhan Dapur MBG

Untuk memahami anatomi kelangkaan ini, kita harus melihat data di lapangan. Turbulensi pasar ini tidak terjadi dalam semalam. Mita, seorang pegawai agen elpiji non-subsidi di Lumajang, membeberkan fakta bahwa kelangkaan stok saat ini murni diakibatkan oleh lonjakan permintaan yang tidak sebanding dengan kuota suplai reguler.

Menurut Mita, titik balik ( tipping point) terjadinya kelangkaan ini bermula setelah adanya penegasan dari Bupati Lumajang terkait larangan dan pembatasan penggunaan elpiji 3 kg berwarna hijau—yang sering dijuluki “gas melon”—bagi kalangan pengusaha, restoran, dan masyarakat non-penerima subsidi (keluarga mampu).

“Peningkatannya sangat drastis. Sebelum ada imbauan bupati, permintaan tabung elpiji 12 kilogram itu rata-rata hanya sekitar 150 tabung per hari, dari total stok kami yang berjumlah 350 tabung. Begitu juga untuk tabung Bright Gas yang 5,5 kilogram atau si tabung pink, biasanya hanya terjual sekitar 50 tabung dari 100 tabung yang tersedia,” papar Mita.

Namun, kebijakan penertiban itu tiba-tiba mengubah peta konsumsi. “Setelah ada imbauan itu, banyak pengusaha restoran yang langsung beralih mencari tabung pink dan biru. Ditambah lagi, program MBG (Makan Bergizi Gratis) sekarang banyak yang sudah mulai jalan secara masif. Dapur-dapur umum MBG ini menyedot stok gas non-subsidi dalam jumlah besar setiap harinya. Jadi semakin banyak yang cari, barangnya langsung ludes,” jelasnya.

Kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang menjadi variabel baru yang sangat signifikan dalam menghitung neraca energi daerah. Dapur-dapur raksasa yang harus memasak ribuan porsi makanan setiap hari membutuhkan pasokan bahan bakar yang stabil dan masif. Karena dapur MBG tidak diperkenankan menyedot kuota gas bersubsidi untuk rakyat miskin, otomatis mereka memborong gas komersial di pasaran. Ketika kebutuhan industri kuliner lokal bertabrakan dengan kebutuhan program strategis nasional di satu wilayah dengan kuota gas yang tetap, maka kelangkaan adalah keniscayaan matematis.

Ancaman Efek Bumerang: Kembali Merampas Hak Si Miskin

Kondisi “kekosongan di rak” ini mulai memicu alarm bahaya bagi Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Sekretaris Hiswana Migas wilayah Besuki, Joko Cahyono, melihat situasi ini sebagai bom waktu yang bisa meledak menjadi krisis yang lebih luas jika tidak segera diintervensi.

Joko mendesak agar Pertamina segera melakukan injeksi tambahan pasokan elpiji non-subsidi di Kabupaten Lumajang. Analisisnya sederhana namun menakutkan: sifat dasar konsumen adalah mencari jalan keluar termudah saat menghadapi jalan buntu.

“Jika stok gas non-subsidi tidak segera ditambah dan dikondisikan di pasaran, ketakutan terbesar kita adalah masyarakat mampu dan para pengusaha yang tadinya sudah beralih, justru terpaksa akan kembali menggunakan elpiji 3 kilogram,” urai Joko dengan nada khawatir.

“Mohon dengan sangat kepada Pertamina untuk segera menambah pasokan LPG Public Service Obligation (PSO) maupun Non-PSO di Kabupaten Lumajang,” tegasnya.

Peringatan Joko sangat beralasan. Jika para pengusaha dan dapur-dapur skala besar kembali “turun kelas” memborong gas 3 kg karena ketiadaan gas 12 kg, maka yang akan menjadi korban utama adalah masyarakat miskin. Kita akan kembali melihat antrean panjang warga miskin yang menenteng tabung melon kosong, sebuah pemandangan traumatis yang selama ini berusaha dihapus oleh negara.

Lebih jauh lagi, kelangkaan semacam ini di masa lalu kerap dimanfaatkan oleh oknum mafia migas untuk melakukan praktik kejahatan pengoplosan (memindahkan isi gas 3 kg ke tabung 12 kg demi meraup margin keuntungan yang ilegal).

Benang Kusut Distribusi: Pangkalan vs Pengecer

Merespons kepanikan yang mulai menjalar, pihak PT Pertamina Patra Niaga selaku otoritas penyalur energi memberikan klarifikasi. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa dari kacamata sistem internal mereka, tidak ada masalah dalam suplai makro ke Lumajang.

“Pasokan LPG ke pangkalan sejauh ini berjalan normal sesuai kuota. Kemungkinan besar, titik langkanya berada di tingkat pengecer atau warung-warung,” ujar Ahad Rahedi.

Ia juga menekankan kembali terkait batasan tanggung jawab distribusi perusahaan pelat merah tersebut. “Untuk LPG 3 kg bersubsidi, jalur distribusi resmi kami yang paling akhir itu ada di pangkalan resmi, bukan di tingkat pengecer. Oleh karena itu, masyarakat dan pengusaha diimbau untuk selalu membeli gas di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ketersediaan barang yang lebih terjamin.”

Pernyataan Pertamina ini menyoroti ruang gelap ( blind spot) dalam tata niaga gas di Indonesia. Rantai distribusi elpiji di Indonesia membentang dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), turun ke Agen, lalu ke Pangkalan Resmi. Sampai di titik pangkalan, Pertamina bisa mengontrol harga dan stok.

Namun, pada kenyataannya, mayoritas masyarakat dan pelaku usaha (termasuk restoran seperti yang dikelola Arif) lebih sering membeli dari “pengecer”—yakni warung kelontong atau toko sembako yang membeli dari pangkalan untuk dijual kembali dengan margin tambahan. Di tingkat pengecer inilah hukum supply and demand pasar bebas berlaku liar; siapa cepat dia dapat, dan siapa yang berani bayar mahal, dia yang menguasai stok.

Cermin Rapuhnya Transisi Energi Berkeadilan

Kejadian di Lumajang harus dibaca sebagai mikrokosmos dari tantangan makro energi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, konsumsi LPG nasional terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana hampir 80% dari total konsumsi tersebut didominasi oleh LPG 3 Kg bersubsidi.

Fakta bahwa Indonesia masih harus mengimpor lebih dari 70% kebutuhan LPG nasional (mencapai jutaan metrik ton per tahun) membuat beban APBN untuk subsidi energi menjadi sangat berat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah seperti di Lumajang untuk memaksa kalangan mampu menggunakan gas non-subsidi adalah langkah strategis yang sangat tepat secara makroekonomi.

Namun, transisi kebiasaan masyarakat ini tidak bisa dilakukan hanya dengan secarik kertas imbauan. Diperlukan sinkronisasi data antar lembaga. Ketika ada program baru berskala masif seperti Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di suatu daerah, Pertamina dan BPH Migas harus sudah memproyeksikan lonjakan demand komersial di daerah tersebut berbulan-bulan sebelumnya.

Lumajang memberikan pelajaran penting: kebijakan penertiban subsidi yang sukses akan seketika berubah menjadi krisis logistik jika infrastruktur rantai pasok energi substitusinya (gas non-subsidi) tidak disiapkan untuk menampung “migrasi massal” para konsumen.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pertamina kini berpacu dengan waktu. Langkah mitigasi cepat berupa extra dropping (penambahan kuota dadakan) tabung 12 kg dan 5,5 kg ke agen-agen di Lumajang adalah obat penawar rasa sakit sementara yang harus segera diberikan.

Namun, untuk jangka panjang, sistem monitoring ketersediaan energi yang terintegrasi secara real-time hingga ke level pengecer, serta pendataan khusus bagi industri penyokong program negara seperti dapur MBG, adalah kunci utama agar roda ekonomi kerakyatan tidak lagi mogok hanya karena ketiadaan bahan bakar.