Hipmi Jatim Imbau Anggotanya tidak Terlalu Banyak Membuat MoU dan Melaksanakan Proyek Pemerintah

INDONESIAONLINE – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Badan Pengurus Daerah Provinsi Jawa Timur ( BPD Jatim) Rois Sunandar Maming mengimbau anggotanya atau pengurus Hipmi Kabupaten/Kota untuk tidak terlalu banyak membuat Memorandum of Understanding (MoU) dan melaksanakan program proyek-proyek pemerintah.

Hal ini disampaikannya saat acara pelantikan pengurus BPC Hipmi Tulungagung di Pendapa Kongas Arum Kusumaningbangsa. Jum’at (15/1/2022) kemarin. 

Baca Juga : Percepatan Pengembangan Perhutani, Dirjen PHL KLHK Kunker Lokasi Tanaman ATM KPH Jombang 

“Saya harap jangan terlalu banyak melaksanakan program proyek-proyek pemerintah, usahakan anak hipmi harus bisa menciptakan peluang kerja untuk Tulungagung,” kata dia.

Sebagai Ketua Hipmi Jatim, Rois menyarankan agar program yang dibawa oleh pengurus Hipmi Tulungagung tidak jauh dari program kerjanya yaitu program Jatim Aku serta tidak keluar dari program Ketua Umum BPP Hipmi yaitu Abdi (Amanah, Sinergi, Yudikatif, Inspiratif).

Selain itu, dirinya berharap Hipmi di tinggkat Kabupaten Kota agar banyak melakukan aksi, melakukan kegiatan yang bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat Tulungagung. Karena, Hipmi Tulungagung adalah generasi muda penerus dan calon pemimpin di Tulungagung.

Rois meminta agar hipmi tingkat Kabupaten/Kota segera meregistrasi di circle yaitu aplikasi dari Hipmi Jatim yang didalamnya merupakan kumpulan usaha anggota. “Ke depan kita akan melakukan Business Matching dengan provinsi lain, untuk Jatim sekitar 18 provinsi,” tambahnya.

Baca Juga : Pohon Tumbang di Ranu Pani, Empat Jam Jalur Malang-Lumajang Lumpuh 

Untuk awal, Hipmi Jatim akan melakukan business matching dengan Provinsi Palu, untuk Rois mengharapkan agar produk-produk unggulan maupun jasa bisa dipromosikan dan disampaikan pada kegiatan itu, serta segera dimasukkan ke Katalog hipmi Jatim.

Terakhir, dirinya juga meminta agar BPC Hipmi bisa mandiri dan tidak selalu bergantung pada pemerintah pada setiap kegiatan. “Jadi setiap kegiatan diusahakan bisa berjalan mandiri,” tegasnya.