INDONESIAONLINE – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menuding ada calon presiden (capres) yang tidak ingin melanjutkan program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan III 2023 di Kantor Kementerian Investasi pada Jumat, (20/10/2023).
“Sekarang ada orang yang masuk capres yang mungkin membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi. Nah, ini bahaya,” ujar Bahlil.
“Itu tidak boleh negara dikendalikan orang seperti ini. Makanya, presiden itu harus berani. Harus punya keteguhan hati dan tahu teknis,” Imbuhnya.
Bahlil kemudian berharap, presiden periode selanjutnya mau melanjutkan program hilirisasi. Sebab menurutnya, jika hilirisasi tidak dilanjutkan, Indonesia akan kembali ke zaman penjajahan.
“Di zaman Belanda, kita dikendalikan VOC karena hanya mengambil bahan baku lalu diekspor,” kata Bahlil.
Pada kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan jika kebijakan hilirisasi sempat dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY melalui Undang-Undang Minerba. Akan tetapi, program tersebut belum sempat dijalankan lantaran periode kepemimpinan SBY sudah habis.
Alhasil, larangan ekspor sumber daya itu akhirnya dieksekusi di masa jabatan Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, rezim Jokowi memang melarang ekspor sejumlah komoditas. Di antaranya biji nikel dan bauksit. Namun Bahlil juga mengatakan bahwa hilirisasi bukan hanya untuk nikel saja.
“Sektor perikanan, kehutanan, perkebunan (juga dihilirisasi). Dan kita punya sumber daya,” ucap Bahlil.
Tudingan yang dilontarkan Bahlil inipun merujuk pada pernyataannya beberapa waktu lalu yang menilai jika Ganjar dan Prabowo memiliki pemikiran yang sama mengenai hilirisasi.
“Kalau kita baca di media kan sudah banyak ya. Pak Ganjar sudah bicara soal hilirisasi, Pak Prabowo juga sudah bicara soal hilirisasi. Mungkin yang lainnya juga,” ujar Bahlil di sela-sela Rakernas HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
“Pak Ganjar sangat detail sekali bicara mengenai hilirisasi, dan pak Prabowo juga detail bicara soal hilirisasi,” imbuh dia.
Tak hanya membaca via media saja, Bahlil pun mengaku telah berdiskusi langsung dengan keduanya soal kelanjutan program hilirisasi. Ganjar dan Prabowo disebutnya telah melempar ide untuk meneruskan itu.
“Tapi dalam diskusi saya sama pak Ganjar maupun pak Prabowo secara pribadi, saya melihat pemikiran-pemikiran mereka yang sangat konstruktif kok. Karena yang saya baru diskusi yang dua itu,” kata Bahlil.
Sementara soal pendapat Anies, Bahlil menyebut belum berbicara empat mata dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Mungkin pak Anies juga punya pikiran itu, tapi saya belum sempat diskusi,” ucapnya.
Selain itu, tudingan itu kian mengarah pada Anies setelah Anies terus menerus melontarkan kritikan pedas pada program kerja Jokowi.
Salah satunya seperti subsidi pembelian kendaraan listrik. Menurut Anies, kebijakan tersebut bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah polusi udara. Sebaliknya, justru akan menambah kemacetan di jalanan.
“Soal polusi udara, solusinya bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Pemilik-pemilik mobil listrik adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi,” ungkap Anies dalam acara deklarasi Amanat Indonesia (ANIES) di Tennis Indoor Senayan, Minggu (7/5) lalu.
“Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat,” sambungnya.
Anies juga menyampaikan kendaraan listrik tidaklah mengganti mobil yang sudah dimiliki orang-orang. Justru semakin banyak orang memiliki mobil justru akan semakin membuat jalanan macet.
“Pengalaman kami di Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia justru akan menambah jumlah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan,” papar Anies. (mut/hel)