Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri desak evaluasi total Makan Bergizi Gratis usai kasus keracunan siswa. Standar higienitas & audit dapur jadi prioritas.
INDONESIAONLINE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai tonggak penguatan sumber daya manusia (SDM) masa depan kini menghadapi ujian berat di Kota Pahlawan. Alih-alih menjadi asupan nutrisi, laporan kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Surabaya telah menyalakan alarm darurat.
Insiden ini memaksa otoritas legislatif untuk turun tangan, menuntut evaluasi radikal atas rantai pasok dan prosedur operasional standar (SOP) penyajian makanan di sekolah.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, secara tegas menyatakan bahwa niat mulia kebijakan strategis nasional ini tidak boleh dicoreng oleh kelalaian teknis yang mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Baginya, kasus ini adalah preseden buruk yang harus segera diputus akarnya.
Paradoks Higienitas: Melampaui Sensor Visual dan Penciuman
Salah satu poin krusial yang disoroti Syaifuddin adalah metode pengecekan kualitas makanan yang selama ini diterapkan di lapangan. Menurutnya, mengandalkan insting guru atau staf sekolah untuk mendeteksi makanan layak konsumsi melalui indra penglihatan dan penciuman adalah langkah yang sangat berisiko.
“PR besarnya adalah apakah makanan yang tidak bau itu sudah pasti bebas racun? Standar higienis harus ditingkatkan. Kita butuh standardisasi kontrol agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Syaifuddin dengan nada serius.
Secara ilmiah, banyak bakteri patogen penyebab keracunan makanan, seperti Staphylococcus aureus atau Bacillus cereus, tidak selalu mengubah aroma, rasa, atau tekstur makanan secara drastis dalam tahap awal kontaminasi. Racun yang dihasilkan bakteri (enterotoksin) tetap bisa aktif meskipun makanan tampak segar.
Syaifuddin mendesak agar kontrol kualitas bergeser dari sekadar “bau dan basi” menuju pemeriksaan laboratorium berkala dan pengawasan ketat pada suhu penyimpanan makanan (cold chain atau heat retention).
Fokus perhatian dewan kini tertuju pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan vendor-vendor penyedia makanan. Sebagai ujung tombak produksi, dapur-dapur ini memikul tanggung jawab besar. Syaifuddin menginstruksikan Komisi D DPRD Surabaya untuk segera melakukan koordinasi lintas dinas dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke fasilitas pengolahan makanan.
“Kita harus mengevaluasi kemampuan dapur atau SPPG sebagai pemasok. Jika ditemukan indikasi kuat bahwa sumber keracunan berasal dari vendor tertentu, operasionalnya harus dihentikan sementara untuk pemeriksaan medis dan laboratorium menyeluruh,” tegasnya.
Audit ini mencakup penilaian terhadap:
- Sertifikasi Sanitasi: Apakah dapur memiliki sertifikat laik higiene sanitasi dari Dinas Kesehatan?
- Sourcing Bahan Baku: Dari mana bahan baku protein (daging/ikan/telur) berasal dan bagaimana proses distribusinya?
- Prosedur Pengolahan: Apakah juru masak menerapkan protokol keamanan pangan (penggunaan sarung tangan, masker, dan sterilisasi alat)?
Komitmen Kota Layak Anak Dunia (CFC)
Langkah tegas DPRD Surabaya ini bukan tanpa alasan kuat. Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah meraih predikat Child Friendly Cities Initiative (CFCI) atau Kota Layak Anak tingkat dunia dari UNICEF. Predikat ini membawa beban moral dan administratif yang besar.
“Surabaya adalah Kota Layak Anak, maka keselamatan mereka adalah prioritas tertinggi. Kita tidak ingin program yang tujuannya mulia ini justru menjadi momok menakutkan bagi orang tua,” imbuh Syaifuddin.
Dalam konteks Kota Layak Anak, hak atas kesehatan dan keamanan pangan merupakan hak dasar yang tidak dapat ditawar. Kegagalan dalam menjamin keamanan pangan di lingkungan sekolah dapat mencederai reputasi internasional Surabaya sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, Syaifuddin mendorong penguatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Di banyak sekolah, UKS seringkali hanya dianggap sebagai formalitas atau tempat istirahat sementara. Padahal, dalam kasus keracunan massal, peran UKS sebagai penyedia pertolongan pertama (first aid) sangatlah vital.
“UKS harus diaktifkan kembali secara maksimal, terutama untuk sekolah-sekolah yang lokasinya jauh dari rumah sakit. Petugas UKS harus memiliki kompetensi dasar dalam menangani gejala awal keracunan seperti dehidrasi akut atau syok ringan,” jelasnya.
Kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan diharapkan dapat melahirkan protokol darurat di sekolah. Protokol ini mengatur apa yang harus dilakukan guru dalam “golden hour” setelah gejala pertama muncul, sebelum tim medis dari Puskesmas atau rumah sakit tiba di lokasi.
Memulihkan Kepercayaan di Atas Meja Makan
Dampak dari keracunan makanan bukan hanya soal fisik, melainkan juga psikologis. Munculnya ketakutan kolektif di kalangan siswa untuk menyentuh jatah makan siang mereka adalah ancaman bagi keberlangsungan program MBG.
Syaifuddin menekankan pentingnya langkah pemulihan trauma (trauma healing). “Kita harus memberikan dukungan agar anak-anak kembali yakin dan merasa aman. Edukasi dan pembuktian nyata bahwa makanan selanjutnya benar-benar sehat harus dilakukan secara terbuka di depan siswa dan orang tua,” tambahnya.
Proses ini melibatkan transparansi dari pihak sekolah dan pemerintah kota. Misalnya, dengan memperlihatkan hasil uji lab berkala atau melibatkan perwakilan orang tua dalam pengawasan distribusi makanan secara bergiliran.
Menutup pernyataannya, Syaifuddin menyarankan agar Pemkot Surabaya mulai memikirkan sistem pengawasan berbasis digital untuk program MBG. Melalui aplikasi terintegrasi, setiap paket makanan bisa memiliki QR code yang memuat informasi mengenai jam produksi, lokasi dapur, dan hasil cek suhu terakhir sebelum dikirim.
Dengan sistem tracking semacam ini, jika terjadi insiden di satu sekolah, pemerintah dapat dengan cepat melacak apakah makanan tersebut berasal dari sumber yang sama dengan sekolah lain, sehingga penyebaran dampak dapat segera dihentikan.
Kasus di Surabaya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh daerah di Indonesia yang tengah menguji coba program Makan Bergizi Gratis. Syaifuddin Zuhri telah menetapkan standar tinggi: bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi dalam hal keamanan pangan anak-anak.
Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk memutus rantai stunting dan meningkatkan IQ nasional. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan, investasi ini bisa berubah menjadi liabilitas. Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kota Surabaya untuk membuktikan bahwa mereka mampu menjalankan mandat sebagai Kota Layak Anak dengan menjamin bahwa setiap suapan yang diterima siswa adalah nutrisi yang murni, aman, dan menyehatkan.
