INDONESIAONLINE – Kekayaan alam Kalimantan Timur terus memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Namun, keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam tersebut dinilai belum sebanding dengan beban kerusakan lingkungan yang harus ditanggung daerah.
Persoalan ini menjadi sorotan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dalam Uji Publik Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan DPRD Kaltim.
Dalam forum yang dihadiri narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim, akademisi, pelaku usaha, hingga pegiat lingkungan tersebut, Hasanuddin mengingatkan agar uji publik tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Ia meminta seluruh pihak berani menguji substansi regulasi, termasuk mengkritisi berbagai persoalan pengelolaan lingkungan di daerah.
“Hari ini saya menghadiri Uji Publik Pansus Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan DPRD Kaltim. Hadir juga narasumber dari Kemendagri dan BRIN, jajaran Pemprov, akademisi, pelaku usaha, hingga teman-teman pegiat lingkungan. Saya sampaikan, uji publik ini jangan jadi formalitas saja. Ini ruang terbuka untuk menguji, mengkritisi, dan memberi masukan yang objektif dan solutif supaya perda yang lahir nanti adil, akuntabel, dan benar-benar bisa dijalankan,” ujarnya, Senin (09/11/2026).
Hasanuddin kemudian menyoroti besarnya kontribusi Kalimantan Timur terhadap penerimaan dan devisa negara, khususnya dari sektor ekstraktif. Ia menyebut, sepanjang 2025, Kaltim menyumbang devisa sekitar Rp 800 triliun. Namun, kontribusi ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan persoalan ekologis yang belum terselesaikan, mulai dari lubang bekas tambang, kerusakan lahan, hingga deforestasi.
“Kaltim ini dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa. Tahun 2025 kita menyumbang devisa sekitar Rp 800 triliun. Sebagian besar dari sektor ekstraktif. Tapi jujur, kita juga menanggung beban ekologis yang berat: lubang tambang, kerusakan lahan, dan deforestasi yang masih naik,” ungkapnya.
Menurut Hasanuddin, kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan serius pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pembiayaan lingkungan. Dengan jumlah penduduk kurang dari empat juta jiwa, Kalimantan Timur dinilai layak memperoleh perhatian khusus melalui kebijakan afirmasi serta dukungan anggaran untuk pemeliharaan dan pemulihan lingkungan.
Ia juga mengingatkan bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah harus diikuti pembagian tanggung jawab yang adil. Jangan sampai daerah hanya menjadi pihak yang menanggung dampak ekologis dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam, sementara manfaat ekonominya lebih banyak mengalir ke tingkat nasional.
“Dengan penduduk kurang dari 4 juta jiwa, sudah sepantasnya Kaltim mendapat afirmasi dan dukungan pembiayaan pemeliharaan lingkungan dari pusat. Kalau kewenangan ditarik ke pusat, jangan hanya keuntungannya yang diambil, dampak lingkungannya juga harus ikut diperhatikan,” tegasnya.
Melalui Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan, DPRD Kaltim berharap dapat membangun landasan kebijakan yang mampu memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus memastikan adanya penghargaan terhadap jasa lingkungan yang dihasilkan daerah.
Bagi Kalimantan Timur, pembangunan ekonomi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya nilai produksi dan kontribusi terhadap negara, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan alam serta memulihkan kerusakan yang ditinggalkan aktivitas ekonomi. (ra/hel)
