INDONESIAONLINE – Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak boleh hanya menjadi formalitas untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Penerapannya harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas industri, termasuk memastikan kesehatan karyawan dari ancaman penyakit seperti HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni saat menyerahkan Anugerah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Dalam kegiatan tersebut, Sri Wahyuni hadir mewakili Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Dalam sambutan yang disampaikan, Sri Wahyuni memberikan apresiasi kepada seluruh perusahaan penerima penghargaan atas komitmen mereka dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut dia, perlindungan tenaga kerja harus menjadi perhatian utama sekaligus nilai yang diterapkan secara konsisten di lingkungan industri.
“K3 bukan hanya kewajiban, tetapi budaya yang harus dibangun bersama. Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi untuk terus melindungi tenaga kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman di Benua Etam,” ungkap Sri wahyuni.
Senada dengan hal tersebut, Sri Wahyuni menegaskan bahwa K3 merupakan standar operasional prosedur (SOP) yang wajib diterapkan oleh setiap perusahaan. Namun, penerapannya tidak boleh berhenti sebatas aturan tertulis, melainkan harus menjadi kebiasaan dalam aktivitas kerja sehari-hari.
“Prosedur wajib yang berlaku di perusahaan. Bahkan tidak hanya prosedur wajib, tetapi juga harus menjadi budaya kerja,” tegas Sri Wahyuni.
Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Anugerah K3 tahun ini yang dinilai memiliki pendekatan berbeda. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari perusahaan untuk perusahaan melalui kolaborasi pemerhati K3 dan pihak industri, bukan semata-mata diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
“Ini menunjukkan semua perusahaan di Kaltim punya komitmen yang kuat dan perhatian bahwa K3 harus menjadi sebuah aktualisasi yang harus ditunjukkan. Ketika ini ditunjukkan dan mendapat penghargaan, tentu semakin besar pula upaya kita melakukan penjagaan kualitasnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menilai keberadaan unit atau departemen khusus K3 di perusahaan menjadi bukti bahwa aspek keselamatan kerja telah menjadi bagian penting dalam struktur organisasi. Optimalisasi fungsi unit tersebut diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan kerja hingga mencapai kondisi zero accident atau nihil kecelakaan.
“Artinya K3 ini merupakan unit yang penting di dalam sebuah organisasi. Ketika unit ini bekerja maksimal, maka dipastikan tidak akan terjadi kecelakaan kerja (zero accident) di perusahaan itu,” ujarnya.
Tidak hanya keselamatan fisik, Sri Wahyuni turut menyoroti tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawan, termasuk melalui upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS serta TBC di lingkungan kerja. Menurut dia, keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah daerah untuk menekan penyebaran penyakit tersebut.
“Ini juga menjadi sebuah dukungan bagi pemerintah daerah bagaimana kita mengurangi penyebarluasan HIV dan TBC. Kita juga layak memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah memberikan dukungan di dalam peningkatan kesehatan karyawannya,” bebernya.
Melalui Anugerah K3 Tahun 2026, Pemprov Kaltim berharap semakin banyak perusahaan yang memperkuat komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja. Penerapan K3 yang konsisten diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang aman, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan para pekerja di Benua Etam. (ra/hel)







