INDONESIAONLINE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur pada Kamis (18/06/2026). Aksi tersebut menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, termasuk persoalan kenaikan harga dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Dalam aksi tersebut, massa HMI menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD Kaltim.
Pertama, mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengawasan melalui tindakan pencegahan terhadap efek domino yang ditimbulkan akibat melemahnya nilai tukar rupiah.
Kedua, mendesak DPRD Kaltim memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM guna memastikan ketersediaan pasokan bagi masyarakat.
Ketiga, meminta DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menindak tegas pelaku penimbunan BBM.
Sementara tuntutan keempat, HMI meminta Komisi II DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan guna membahas fenomena kenaikan harga dan kelangkaan BBM yang terjadi.
Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Fawwaz, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi yang tengah dirasakan masyarakat.
Menurut dia, DPRD sebagai wakil rakyat harus hadir dan mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Fawwaz menegaskan pihaknya akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan hingga mendapatkan respons yang jelas dari DPRD Kaltim. “Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka DPRD Provinsi tidak berpihak pada masyarakat dan kami pastikan akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas Fawwaz.
Melalui aksi tersebut, HMI berharap DPRD Kaltim segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan serta menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal demi melindungi kepentingan masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang terjadi. (ra/hel)
