IHSG anjlok 38% dari posisi puncak, lebih parah dari era pandemi. Arus asing Rp78 T keluar, rupiah melemah, Moody’s soroti fiskal.
INDONESIAONLINE – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan koreksi paling dalam dalam sejarah pasar modal Indonesia modern pada penutupan perdagangan Jumat (5/6/2026) kemarin dengan anjlok 4,20 persen atau 245,02 poin ke level 5.594,77.
Angka ini membuat IHSG terkoreksi total 38 persen dari posisi puncaknya di 7.250 pada Januari 2026, bahkan lebih dalam dibandingkan koreksi saat pandemi Covid-19 yang hanya mencapai 37 persen pada Maret 2020.
Tekanan jual besar-besaran dipicu oleh derasnya arus keluar modal asing yang mencapai Rp3,7 triliun hanya pada sesi tersebut, ditambah pelemahan rupiah 8 persen secara year-to-date (Ytd) dan pengawasan ketat lembaga pemeringkat global terhadap kondisi fiskal Indonesia.
“Ini bukan sekadar koreksi biasa, pasar sedang mengirimkan sinyal peringatan yang tidak boleh diabaikan,” ujar Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Azharys Hardian.
Fakta di Balik Angka 38%
Perbandingan dengan era pandemi menunjukkan perbedaan mendasar yang perlu diperhatikan. Pada 2020, IHSG merosot dari 6.299,54 poin di akhir 2019 ke 3.937,63 poin pada 24 Maret 2020, namun rebound cepat ke level 6.008,7 poin pada Desember 2020 setelah vaksin Covid-19 ditemukan dan pembatasan mobilitas dilonggarkan. Sebaliknya, koreksi 38 persen saat ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang berjalan normal, tanpa pembatasan aktivitas bisnis.
Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan kapitalisasi pasar turun dari Rp10.200 triliun di puncak Januari 2026 ke Rp6.300 triliun per 5 Juni 2026, kehilangan nilai Rp3.900 triliun hanya dalam lima bulan.
Azharys menilai perbedaan utamanya terletak pada sifat krisis. “Pandemi bersifat eksogen dan temporer, solusinya jelas berupa vaksin. Saat ini masalahnya endogen dan struktural, tidak ada katalis pemulihan yang terdefinisi sehingga tekanan jual berlangsung lebih panjang,” katanya.
Eskalasi konflik AS-Iran yang mendorong harga minyak dunia ke level US$95 per barel turut memperburuk situasi. Kementerian Keuangan memperkirakan pembengkakan impor migas dan subsidi BBM akan menambah defisit transaksi berjalan sebesar Rp150 triliun pada 2026, memperlemah keyakinan investor terhadap stabilitas makroekonomi.
Arus Keluar Rp78 Triliun
Arus keluar investor asing mencapai Rp78 triliun dalam dua belas bulan terakhir, yang merefleksikan erosi kepercayaan secara struktural. Titik infleksi utamanya adalah keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) interim freeze pada 28 Februari 2026, yang secara eksplisit menyoroti persoalan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia di hadapan komunitas investasi global.
Lembaga pemeringkat Moody’s, Fitch, dan S&P tengah mencermati kondisi fiskal Indonesia secara seksama, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang menyerap anggaran Rp550 triliun atau 2,7 persen dari PDB.
Ketidakpastian arah kebijakan ini mendorong investor asing mereduksi eksposur aset Indonesia, yang kemudian memperlemah rupiah ke level Rp18.095,70 per dolar AS per 6 Juni 2026.
Dari sisi pasar obligasi, spread yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun terhadap US Treasury berada di kisaran 242 basis poin, turun dari 279 basis poin pada 2025. Penyempitan spread ini membuat imbal hasil relatif SBN kurang kompetitif dibandingkan obligasi negara emerging market lain seperti Thailand (180 bps) dan Malaysia (150 bps).
“Ini adalah siklus self-reinforcing: ketidakpastian kebijakan dorong arus keluar asing, rupiah melemah, persepsi risiko naik, lalu arus keluar semakin deras. Rp78 triliun adalah hasil akhir, bukan penyebab utama,” tegas Azharys.
Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan cadangan devisa turun dari US131 miliar per akhir Mei 2026, seiring intervensi BI untuk menahan pelemahan rupiah. Sementara itu, investor ritel yang menyumbang 62 persen volume perdagangan BEI juga mulai melepas saham, dengan net outflow Rp14 triliun sepanjang Mei 2026.
Kebijakan Pemerintah Jadi Kunci Pemulihan Pasar
Azharys menolak menggunakan terminologi “krisis pasar modal” untuk menggambarkan kondisi saat ini, namun menekankan pemerintah perlu membaca sinyal pasar dengan serius. IHSG berfungsi sebagai leading indicator perekonomian, sehingga koreksi mendalam ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan jangka panjang.
Yang paling dibutuhkan saat ini adalah sinyal kebijakan konkret, terutama efisiensi program berbiaya tinggi yang akan menciptakan ruang fiskal lebih lebar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI menyatakan tengah berkoordinasi dengan pemerintah dan BI untuk memastikan stabilitas pasar, namun belum berencana menerapkan kembali kebijakan era pandemi seperti trading halt atau pelarangan short selling.
“Pasar membutuhkan artikulasi sikap pemerintah yang jelas dan kredibel terkait pelemahan rupiah dan arus modal asing. Kepastian kebijakan adalah katalis pemulihan paling potensial saat ini,” ujar Azharys.
LPEM FEB UI memperkirakan IHSG bisa rebound ke level 6.200 pada akhir Juni 2026 jika pemerintah mengumumkan pemotongan belanja non-esensial sebesar Rp200 triliun. Sementara itu, survei KISI terhadap 1.200 investor ritel menunjukkan 58 persen di antaranya berencana menahan saham, bukan menjual, menunggu kejelasan kebijakan pemerintah.
Bagi pelaku pasar, pekan depan akan menjadi momen krusial dengan rilis data inflasi Juni 2026 dan pengumuman suku bunga acuan BI. Jika tekanan fiskal bisa diredam, IHSG berpotensi menutup koreksi tajam dan kembali ke jalur pemulihan, namun jika ketidakpastian berlanjut, risiko koreksi lebih dalam masih terbuka lebar.
