JATIMTIMES – Pesatnya perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 direspon cepat oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar di bawah kepemimpinan Bupati Rini Syarifah dan Wakil Bupati Rahmat Santoso melakukan inovasi reformasi birokrasi melalui digitalisasi. 

Adapun digitalisasi pelayanan publik yang dimanfaatkan oleh masyarakat di antaranya layanan SiJaran Ijo, Salam Sak Jangkah, Blitar dalam Genggaman, SiAnoman, Dar Der Dor, Satrio, Iso Konsul, Lapak Dinkes, SIGAB. 

 

Pemkab Blitar juga melakukan inovasi terhadap sistem layanan sebelumnya Call Center 112, aplikasi E-SIAP Online sistem Administrasi Kependudukan. Kemudian Sistem Informasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Penerangan Jalan Umum (SI KOI JANTAN), aplikasi Online Single Submission (OSS) yakni sebuah aplikasi pendaftaran dan pengurusan perizinan yang digunakan DPMPTSP Kabupaten Blitar.

Layanan OSS di DPM-PTSP memberikan kemudahan masyarakat yang mengurus perijinan.(Foto : Aunur Rofiq/JATIMTIMES)

Layanan publik berbasis digital lainya juga meliputi aplikasi I-Mobil DS, yakni aplikasi tanda tangan digital DPMPTSP Kabupaten Blitar. Aplikasi ini digunaan untuk menyetujui perijinan SIUJK, TDUPR, TDUP dan lainya.

Inovasi  layanan publik Pemkab Blitar benar-benar luar biasa dengan lahirnya aplikasi BRIC (Dashboard peluang investasi), Kang Jimbang (Aplikasi yang menunjang petugas memeriksa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya. Tera/tera ulang), Apeldeskel (Aplikasi layanan desa dan kelurahan berbasis web dan android dengan 27 modul surat, saat ini dikembangkan fitur TTE), Mall Layanan Publik Virtual, Aplikasi PPDB Online, Jaring Aspirasi Anak, Aplikasi Mobile Android Blitar Dalam Genggaman, Digitalisasi Masjid, Silapor Damkar (Aplikasi pelaporan dari masyarakat untuk kejadian pemadaman kebakaran, penyelamatan dan non kebakaran), inovasi DAR DER DOR RAME RSUD Ngudi Waluyo dan Command Center Posko Covid-19. 

Pelayanan publik berbasis digital yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Blitar salah satunya di bidang administrasi kependudukan. Beberapa tahun yang lalu antrian pelayanan adminduk di Kabupaten Blitar membludak. Kini dengan penerapan pelayanan online melalui E-SIAP dibarengi dengan inovasi-inovasi lanjutan Salam Sak Jangkah, dampaknya positf. Itu dibuktikan dengan layanan adminduk semakin cepat. Bahkan  kantor Dispendukcapil saat ini sepi pemohon karena pelayanan cukup dilakukan secara online dari desa/kelurahan.

Salam Sak Jangkah menjadi program andalan Dispendukcapil Kabupaten Blitar. Berbasis teknologi informasi (E-Government) dengan program ini warga tak perlu datang ke kantor dukcapil untuk mendapatkan layanan pencatatan adminduknya. 

Dokumen kependudukan wajib dimiliki oleh setiap orang sebagai salah satu bukti perlindungan negara. Pemkab Blitar terus berbenah untuk memberikan kenyamanan bagi warganya, apalagi kondisi geograsi wilayah kabupaten sangat luas. 

“Setiap orang wajib memiliki dokumen sebagai salah satu bukti perlindungan negara karena data kependudukan sangat penting. Pemkab Blitar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk. Dokumen kependudukan wajib dimiliki oleh setiap orang sebagai salah satu bukti perlindungan negara. Pelayanan adminduk di Kabupaten Blitar terus kita benahi supaya cepat dan gratis,” kata Bupati Blitar, Rini Syarifah. 

Layanan yang berbasis teknologi informasi (E-Government) ini kemudian diimplementasikan dalam 10 inovasi aplikasi digital. Diantara inovasi itu yakni E-SIAP, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online melalui website dan aplikasi. ATM, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online dimana pemohon melakukan secara mandiri melalui mesin anjungan yang tersedia. 

Aplikasi AL ASAR yang memudahkan pelayanan pengurusan Akta Kelahiran terbit sebelum Sepasar, pelayanan akta kelahiran baik melalui bidan desa ataupun aplikasi E-SIAP dimana akta kelahiran diterbitkan sebelum 7 hari setelah hari kelahiran. AKAM yang memudahkan pengurusan akta kematian terbit sebelum Pemakaman.  Pelayanan akta kematian dimana petugas registrasi desa mengirimkan berkas persyaratan melalui aplikasi WhatsApp untuk kemudian diterbitkan akta kematian dan diserahkan sebelum pemakaman. 

Baca Juga  Jembatan Pelor Retak, DPUPRPKP Kota Malang Beraksi

Dan SI JARAN IJO merupakan akronim dari Inovasi Jemput Bola Penduduk Rentan Isa Jujug Omah. Bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, maka Dispendukcapil Pemkab Blitar menyediakan pelayanan keliling perekaman KTP El menggunakan sepeda motor. Sehingga memiliki mobilitas yang tinggi dan dapat menjangkau daerah  daerah terpencil.

Sejak diluncurkan pada awal tahun ini, Program Salam Sak Jangkah mendapat sambutan sangat baik. Dari 220 desa dan 22 kelurahan di Kabupaten Blitar, saat ini seluruhnya sudah bergabung dengan Salam Sak Jangkah. 

image97432bb1a0e42d91.png
Implementasi Salam Sak Jangkah, Dispendukcapil mendatangi penduduk rentan untuk perekaman e-KTP.(Foto : Pemkab Blitar)

Mak Rini Rini berharap, dengan adanya layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Blitar lebih mudah, cepat dan nyaman masyarakat memiliki semua dokumen kependudukan yang wajib dimiliki. Dengan menerapkan program tersebut, masyarakat cukup datang ke kantor Desa/Kelurahan. Sehingga segala permasalahan tentang Adminduk akan selesai atau dinamakan Salam Sak Jangkah.

“Artinya, masyarakat cukup satu langkah untuk mengurus Adminduk di kantor Desa/Kelurahan. Tidak perlu ke Dispenduk. Dan tentu tidak ada lagi kerumunan selama pandemi COVID-19,” tandasnya.

Suksesnya Salam Sak Jangkah tak membuat Dispendukcapil Kabupaten Blitar berhenti berinovasi. Inovasi terus berlanjut dengan gebrakan pencetakan e-KTP dan KIA di Kantor Kecamatan. Saat ini ada dua kecamatan yang sudah melakukan pencetakan e-KTP dan KIA masing-masing Kecamatan Wates dan Kecamatan Bakung.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Suwandito, mengatakan tahun 2021 ini ada dua kecamatan yang sudah bisa mencetak e-KTP dan KIA secara mandiri. Ditargetkan di tahun 2022 mendatang seluruh kecamatan di Kabupaten  Blitar sudah bisa mencetak e-KTP dan KIA secara mandiri.

“Tahun 2022 mendatang, sesuai petunjuk Ibu Bupati tiap kecamatan bisa mempunyai alat cetak dan mencetak KTP-el sendiri. Dari 22 kecamatan, kami berharap separuhnya sudah punya alat cetak KTP-el sendiri. Namun semua menyesuaikan anggaran daerah yang ada.  Selain itu, kami akan terus kembangkan aplikasi adminduk yang ada agar warga semakin mudah memanfaatkannya,” ungkap Suwandito.

Pelayanan publik berbasis digital juga merambah pelayanan kesehatan. Salah satunya inovasi DAR DER DOR RSUD Ngudi Waluyo. Inovasi ini masuk dalam Top 30 inovasi pelayanan publik terbaik di Provinsi  Jawa Timur tahun 2021.

image8e5eccbec4a2cafe.png
Inovasi DAR DER DOR masuk Top 30 Inobasi Pelayanan publik terbaik Jawa Timur.(Foto : Pemkab Blitar)

Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dr Endah Woro Utami, menambahkan DAR DER DOR RAME (Pendaftaran Digital Terjadwal Door to Door dan Rekam Medis Elektronik) merupakan inovasi yang dikembangkan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit plat merah milik Pemkab Blitar.

 

“Inovasi DAR DER DOR ini merupakan upaya kami dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk mempercepat pelayanan, efisiensi biaya dan meningkatkan loyalitas pelanggan,” kata dr Woro.

Woro menambahkan, inovasi DAR DER DOR RAME merupakan inovasi yang selaras dengan kategori bidang kesehatan, yaitu sebuah inovasi untuk memberikan layanan prima di bidang kesehatan. Inovasi ini memudahkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga pasien segera dapat diperiksa dan diberikan pengobatan  yang tepat sesuai data rekam medik yang lengkap.

“Tentunya dengan inovasi ini pasien yang berobat ke RSUD Ngudi Waluyo Wlingi akan merasakan pelayanan kesehatan yang baik. Pasien yang berobat semuanya menjadi prioritas agar cepat tertangani,” imbuhnya.

Sebagai informasi, inovasi DAR DER DOR RAME bermula dari inovasi SMS Gateway di loket pendaftaran RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk mengatasi lamanya pendaftaran dimulai tahun 2017. Di tahun 2018 inovasi ini dikembangkan menjadi SI ANOMAN (Sistem Antrian Nomor Mandiri) memberikan kemudahan pasien mendaftarkan diri sendiri menggunakan barcode.

Baca Juga  Menkes Budi Lantik Peni sebagai Perencana Ahli Utama BPOM

Pada pertengahan tahun 2018 dilakukan penggabungan antara SMS Gateway dan SI ANOMAN menjadi DAR DER DOR (Pendaftaran terjadwal Door To Door), dengan  penambahan fitur notifikasi mengingatkan jadwal periksa lanjutan. Pada tanggal H-1 dari jadwal periksa lanjutan yang ditetapkan, pasien akan mendapatkan SMS informasi dan dengan menjawab “YA” otomatis pasien sudah melakukan pendaftaran dari HP.Pasien akan mendapatkan jadwal pemeriksaan dan selanjutnya melakukan pendaftaran mandiri melalui aplikasi SI ANOMAN dan langsung menuju ke klinik tujuan.Jika pasien tidak merespon maka diberikan notifikasi ke faskes tingkat 1, sehingga dapat terpantau kondisinya.

image758550386278afbf.png

Inovasi RSUD Ngudi Waluyo terus berlanjut. Pada tahun 2019 inovasi ini terus dikembangkan, disempurnakan dan dilakukan penggabungan aplikasi yang dapat diakses oleh petugas peng-entry pada kolom rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik berisi menu-menu pilihan yang lengkap yaitu menu pemeriksaan fisik, permintaan pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosa, penulisan resep, rincian biaya pemeriksaandan bridging aplikasi BPJS sehingga proses klaim biaya pasien lebih cepat. Sistem tersebut diberi nama DAR DER DOR RAME (Pendaftaran Digital Terjadwal Door to Door  dan Rekam Medik Elektronik).

“Kami dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan tentunya inovasi tidak berhenti sampai disini saja. Kedepan kami akan berupaya melahirkan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar menuju pelayanan yang semakin prima,” terang dr Woro.

Kesuksesan pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Blitar diganjar penghargaan oleh Pemerintah Pusat. Baru-baru ini pemerintah memberikan penghargaan Smart City kategori Smart Governance kepada Pemkab Blitar. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, Eko Susanto dalam perhelatan Gerakan Menuju Smart City di BSD City Tangerang, Selasa (14/12)

Sebagai informasi, Program Smart City di Kabupaten Blitar dimulai sejak 2018. Itu setelah Pemkab Blitar terpilih untuk mengikuti Program Gerakan Smart City berdasarkan hasil Assesment Gerakan Menuju 100 Smart City Tahap II yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat pada bulan Maret 2018.

Dilansir dari, Kominfo.go id, Gerakan menuju 100 Smart City bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

image3769bb5b9613c3d3.png
Kadis Kominfo Kabupaten Blitar, Eko Susanto menerima penghargaan Smart City kategori Governance dari Menteri Kominfo RI Johnny G Plate.(Foto : Pemkab Blitar)

Gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.

“Pelayanan publik kita seluruhnya hampir berbasis digital. Indikatornya layanan publik kita cepat, lebih efektif, lebih efisien, tidak berbiaya. Bayangkan Dispendukcapil dulu antri segitu kan, sekarang tidak ada antrian. Dulu biaya pakai makelar sekarang sudah tidak ada, ini perubahan besar di Smart Governance. Begitupun dengan inovasi di OPD-OPD lainya untuk Smart Governance ini sangat luar biasa,” kata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, Eko Susanto.

Eko menambahkan, kedepan Pemkab Blitar akan terus berinovasi dalam Smart Governance. Inovasi demi inovasi akan terus dilahirkan karena layanan publik selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.

“Layanan publik pasti selalu berubah. Masyarakat selalu punya keinginan. Dan terutama di era sekarang, kita pasti akan mengikuti apa keinginan masyarakat. Masyarakat itu customer, dalam Bahasa entrepreneur masyarakat itu customer dan kita selaku pemerintah jual jasa. Dengan konsep entrepreneur kerja kita untuk melayani itu betul-betul ada. Masyarakat pengen apa akan kita lakukan, kita layani,” pungkasnya.

 



Aunur Rofiq